Banyak Warganya Terjebak Scamming, Korsel Terbitkan ‘Kode Hitam’ ke Kamboja

Jakarta –

Pemerintah Korea Selatan mengambil sikap setelah 1.000 warganya terjebak bekerja sebagai penipu setelah datang ke Kamboja. Mereka mengeluarkan travel ban dan menghimbau warganya tak ke daerah-daerah di Kamboja yang disebutkan.

Dilansir dari Reuters, Kamis (16/10/2025) Penasihat Keamanan Nasional Korea Selatan, Wi Sung-lac mengatakan Wakil Menteri Luar Negeri Kim Jina memimpin tim ke Kamboja untuk mencari penyelesaian atas keterlibatan warga Korea Selatan dalam penipuan tersebut. Badan Intelijen Korea Selatan juga terlibat dalam penyelidikan.

Kementerian Luar Negeri mengeluarkan larangan perjalanan baru untuk sebagian wilayah Kamboja, termasuk Poipet dan Kampot. Mereka mengimbau untuk meninggalkan wilayah-wilayah tersebut, termasuk Sihanoukville.

Kemlu Korsel menyebutkan adanya peningkatan kasus penahanan dan ‘pekerjaan kotor’ baru-baru ini. Larangan ‘kode hitam’ ini merupakan larangan perjalanan paling serius dengan perintah bagi warga negara untuk meninggalkan negara yang idsebut.

“Lebih dari 1.000 warga Korea Selatan diyakini termasuk di antara sekitar 200.000 orang dari berbagai negara yang terlibat dalam kompleks penipuan di Kamboja,” ujar Wi.

Tindakan Korea Selatan ini menyusul kematian seorang mahasiswa Korea Selatan yang dibujuk untuk bekerja di sebuah pusat penipuan di Kamboja dengan janji upah yang besar. Dia bernasib buruk, meninggal setelah disiksa oleh geng kriminal.

Pekan lalu, Korea Selatan memanggil duta besar Kamboja terkait kematian tersebut serta penahanan warga negaranya oleh geng-geng kejahatan siber. Pemerintah mendesak Phnom Penh untuk mengambil tindakan.

Mundur ke bulan Juni, Amnesty International menuduh pemerintah Kamboja sengaja mengabaikan pelanggaran yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kriminal. Di sini terlihat pola kegagalan negara yang memungkinkan industri penipuan bernilai miliaran dolar berkembang pesat.

Pemerintah Kamboja menolak dituduh tidak melakukan apa-apa dan mengatakan laporan kelompok HAM itu dibesar-besarkan.

“Kepolisian Korea Selatan dan Kementerian Luar Negeri telah menangani lebih dari 300 laporan yang diajukan tahun ini oleh kerabat warga negara yang diyakini hilang di Kamboja, dan sekitar 80% dari kasus ini telah diselesaikan,” kata Wi.

Pemerintah Korsel saat ini menangani 72 kasus dan berencana untuk memulangkan sekitar 60 orang yang telah ditangkap sejak Juli oleh otoritas Kamboja. Wi mengatakan pemerintah menghadapi kendala mengingat Kamboja memiliki hak untuk menanggapi kejahatan di negara itu dan mengatakan tindakan terbaik bagi Korea Selatan adalah membantu dan bekerja sama.

(sym/row)