li.jumatberkah.com

Category: Uang

  • Unilever Siapkan Jurus Redam Efek Dolar ke Biaya Produksi

    Unilever Siapkan Jurus Redam Efek Dolar ke Biaya Produksi


    Jakarta –

    Strategi Unilever Indonesia Redam Dampak Fluktuasi Nilai Tukar terhadap Biaya Produksi
    PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) mewaspadai fluktuasi nilai tukar rupiah yang dapat memengaruhi biaya produksi perusahaan. Sejumlah strategi telah disiapkan untuk meredam dampak tersebut.

    Direktur Keuangan Unilever Indonesia, Neeraj Lal, mengakui fluktuasi nilai tukar rupiah memang berpengaruh terhadap biaya produksi. Sekitar 3% dari total biaya produksi Unilever Indonesia terdampak langsung oleh perubahan harga komoditas global. Sementara itu, 30% dari total biaya produksi terpengaruh secara tidak langsung akibat fluktuasi nilai tukar mata uang asing.

    “Memang benar, kami tidak sepenuhnya kebal terhadap perubahan nilai tukar. Namun, kami telah menyiapkan berbagai strategi untuk menjaga stabilitas keuangan dan kelangsungan operasional perusahaan,” ujar Neeraj dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring, Kamis (23/10/2025).


    Ia menjelaskan, perusahaan menyiapkan sejumlah strategi melalui aksi lindung nilai (hedging), di antaranya menggunakan pendapatan ekspor, kontrak berjangka dengan pemasok, hingga instrumen lindung nilai dengan perbankan.

    Menurutnya, tujuan utama dari strategi tersebut adalah untuk memastikan kepastian bisnis sekaligus memberikan waktu yang cukup bagi perusahaan untuk bereaksi terhadap pergerakan nilai tukar.

    “Yang terpenting, strategi ini memberikan ruang bagi kami untuk merespons dengan cepat dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar perusahaan tetap stabil di tengah gejolak pasar,” tambahnya.

    Neeraj menekankan, Unilever Indonesia memiliki kapabilitas kuat di bidang manajemen keuangan (treasury) dan pengadaan (procurement) yang mendukung efektivitas strategi lindung nilai tersebut. Dengan langkah-langkah ini, ia optimistis kinerja keuangan perusahaan dapat tetap solid meskipun menghadapi tekanan dari fluktuasi nilai tukar rupiah.

    Tonton juga Video: Rayakan 89 Tahun, Unilever Indonesia Umumkan 100 Heroes Kebaikan dengan Aksi Nyata!

    (rea/rrd)



    Sumber : finance.detik.com

  • Aset Dana Pensiun RI Capai Rp 1.500 T, tapi Kepesertaan Masih Minim

    Aset Dana Pensiun RI Capai Rp 1.500 T, tapi Kepesertaan Masih Minim


    Jakarta –

    Kepesertaan masyarakat Indonesia terhadap program dana pensiun masih tergolong rendah. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), jumlah peserta program dana pensiun bahkan belum mencapai setengah dari total angkatan kerja nasional.

    Direktur Pengembangan Dana Pensiun, Asuransi, dan Aktuaria Kemenkeu, Ihda Muktiyanto, mengungkapkan masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam program dana pensiun di Indonesia. Dari total sekitar 144 juta angkatan kerja, baru sekitar 23,6 juta pekerja yang tercatat sebagai peserta program pensiun wajib.

    “Dari sekitar 144 juta angkatan kerja di Indonesia, baru sekitar 23,6 juta yang tercatat sebagai peserta program pensiun wajib. Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas pekerja kita, khususnya di sektor informal dan UMKM, masih menghadapi risiko cukup besar ketika memasuki masa pensiun karena tidak terlindungi oleh jaminan pensiun yang memadai,” ungkap Ihda dalam sambutannya di acara Indonesia Pension Fund Summit (IPFS) di Hotel Tentrem, Tangerang, Kamis (23/10/2025).


    Selain rendahnya kepesertaan, Ihda menyebut dana pensiun di Indonesia juga menghadapi tantangan dari sisi jumlah atau nilai aset. Padahal, program pensiun berperan penting dalam kerangka perlindungan sosial dan pembangunan nasional.

    Ia menjelaskan, total aset program pensiun, baik yang bersifat wajib maupun sukarela, saat ini telah mencapai lebih dari Rp 1.500 triliun atau setara 6,8% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Meski mengalami kemajuan dibanding tahun sebelumnya, capaian tersebut masih tertinggal jauh dibanding negara lain.

    Ihda menambahkan, di antara negara-negara Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), Indonesia masih berada di urutan terbawah. Bahkan, tingkat aset dana pensiun Indonesia tercatat masih kalah dibanding Malaysia.

    “Malaysia misalnya sudah mencapai di atas 60% dari PDB. Artinya, kita masih menghadapi tantangan besar untuk meningkatkan skala dan kedalaman aset dana pensiun agar lebih berperan signifikan dalam menjamin kesejahteraan lansia sekaligus menjadi motor penggerak pembangunan jangka panjang Indonesia,” terang Ihda.

    Lebih lanjut, Ihda menegaskan pentingnya reformasi sistem pensiun nasional yang tidak hanya berfokus pada peningkatan nilai aset, tetapi juga memperluas kepesertaan secara masif.

    “Reformasi sistem pensiun harus diarahkan untuk memperluas cakupan kepesertaan secara signifikan,” ujarnya.

    Simak juga Video MK Diminta Hapus Uang Pensiun Anggota DPR, Puan: Ada Aturannya

    (rrd/rrd)



    Sumber : finance.detik.com

  • Ini Kategori Peserta BPJS Kesehatan yang Utang Iurannya Bakal Dihapus

    Ini Kategori Peserta BPJS Kesehatan yang Utang Iurannya Bakal Dihapus


    Jakarta –

    Pemerintah akan melakukan pemutihan atau penghapusan tunggakan peserta iuran BPJS Kesehatan. Anggaran sebesar Rp 20 triliun telah disiapkan pemerintah yang berasal dari APBN.

    Pemutihan ini hanya dilakukan kepada peserta BPJS Kesehatan yang memenuhi syarat. Salah satunya adalah peserta mandiri yang beralih jadi peserta kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI), atau mereka yang iurannya ditanggung oleh pemerintah.

    “Pemutihan itu intinya bagaimana untuk orang yang sudah biasa pindah komponen dulunya mandiri sendiri membayar, lalu nunggak padahal dia sudah pindah ke PBI, tapi masih punya tunggakan. Atau dibayarin Pemda, itu masih punya tunggakan, tunggakan itu dihapus,” ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti di Kantor Kemenkeu, Jakarta, dikutip Kamis (23/10/2025).


    Pemutihan tersebut dilakukan mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Oleh karena itu peserta yang akan diputihkan tunggakannya harus terdaftar dalam DTESEN.

    “Dia harus masuk DTSEN, dia harus orang yang memang miskin atau tidak mampu,” tuturnya.

    Pemutihan ini untuk utang maksimal 24 bulan. Misalnya, jika peserta menunggak sejak tahun 2014 maka BPJS kesehatan hanya akan menghitung yang 24 bulan atau 2 tahun. Nilai tunggakan sendiri diperkirakan lebih dari Rp 10 triliun.

    “Kalaupun tahun 2014 mulai, ya tetap kita anggap 2 tahun dan tetap maksimal itu kita bebaskan 2 tahun cukup,” sebutnya.

    Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa telah menyiapkan anggaran Rp 20 triliun pada APBN 2026 untuk menghapus atau memutihkan tunggakan iuran BPJS Kesehatan masyarakat tak mampu.

    “Siap, untuk tahun 2026 sudah siap. Rp 20 triliun itu ada, Rp 20 triliun sudah kita anggarkan,” kata Purbaya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (22/10/2025).

    Di sisi lain, Purbaya meminta BPJS Kesehatan melakukan perbaikan manajemen. Salah satunya terkait pemanfaatan IT hingga mengurangi program-program yang tidak efisien.

    Simak juga Video: Dirut BPJS Kesehatan Sebut Lansia Kesulitan Akses Mobile JKN

    (ily/rrd)



    Sumber : finance.detik.com

  • Susul Thailand-Jepang, QRIS Bakal Uji Coba di Korea Selatan

    Susul Thailand-Jepang, QRIS Bakal Uji Coba di Korea Selatan


    Jakarta –

    Bank Indonesia (BI) akan mengembangkan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Antarnegara yang melibatkan Indonesia dan Korea Selatan (Korsel). Langkah ini menyusul pengembangan QRIS yang sebelumnya sukses di Thailand dan Jepang.

    Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, saat ini pihaknya tengah mengembangkan sandbox atau uji coba terbatas QRIS Antarnegara di Korea Selatan. Hal ini menjadi bagian dari langkah memperluas konektivitas pembayaran lintas negara dan memajukan sistem pembayaran nasional.

    “Peningkatan inovasi dan perluasan akseptasi digital dilakukan melalui penyelenggaraan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia yang bersinergi dengan Indonesia Fintech Summit dan Expo 2025. Salah satu inisiatifnya adalah launching QRIS Tap In/Tap Out dan inisiasi sandboxing QRIS Antarnegara Indonesia-Korea Selatan,” kata Perry, dalam dalam Konferensi Pers Hasil RDG BI, melalui saluran telekonferensi, Rabu (22/10/2025).


    Perry menjelaskan, kerja sama ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat ekosistem pembayaran berbasis teknologi. Hal ini juga salah satu dari berbagai upaya dalam rangka meningkatkan inovasi dan memperluas akseptasi digital di tengah masyarakat.

    Selain proyek QRIS Antarnegara, Bank Indonesia juga aktif dalam kegiatan domestik, seperti penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas dan Literasi Sinergi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (KATALIS P2DD), BI-OJK Hackathon 2025, dan program QRIS Jelajah Budaya Indonesia.

    Program-program tersebut menjadi bagian dari strategi BI memperluas inovasi sistem pembayaran agar lebih efisien dan inklusif, sekaligus mendorong inklusi keuangan di seluruh lapisan masyarakat.

    Selain digitalisasi sistem pembayaran, BI juga memperkuat strategi operasi moneter pro-market. Hal ini untuk meningkatkan efektivitas transmisi penurunan suku bunga dan memperdalam pasar uang.

    Beberapa langkah yang ditempuh BI antara lain pengelolaan struktur suku bunga instrumen moneter dan swap valuta asing, peningkatan likuiditas melalui penurunan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), serta pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

    Selain itu, BI juga memperluas penggunaan underlying repurchase agreement (repo) dengan surat berharga berkualitas tinggi milik lembaga keuangan pemerintah, menerbitkan BI-FRN (Floating Rate Note), dan mengembangkan Overnight Index Swap (OIS) untuk tenor di atas overnight.

    Kemudian, investor Sukuk Bank Indonesia (SukBI) diperluas agar dapat dimiliki oleh bank, nonbank, dan investor asing. BI juga memperkuat peran dealer utama untuk meningkatkan transaksi SRBI di pasar sekunder dan aktivitas repo antarpelaku pasar.

    “Transformasi keuangan digital harus berjalan beriringan dengan kebijakan moneter yang pro-pasar agar ekonomi nasional tetap tangguh dan inklusif,” ujar Perry.

    Sebagai informasi, sistem QRIS telah lebih dulu diperluas ke Jepang dan Thailand. Berdasarkan catatan detikcom, layanan QRIS di Jepang sendiri telah dibuka mulai 17 Agustus 2025, sedangkan layanan di Thailand telah mulai sejak 17 Agustus 2022.

    Selain kedua negara tersebut, layanan QRIS juga tengah diuji coba di China mulai Agustus 2025 dan ditargetkan mulai berlaku penuh akhir tahun ini. Layanan QRIS sebelumnya telah lebih dulu digunakan di Malaysia dan Singapura sejak tahun 2023 silam.

    Simak juga Video Tambah Tahu: QRIS Go International! Bisa Dipakai di Negara-negara Ini

    (kil/kil)



    Sumber : finance.detik.com

  • Unilever Targetkan Pelepasan Bisnis Es Krim Rampung Akhir Tahun

    Unilever Targetkan Pelepasan Bisnis Es Krim Rampung Akhir Tahun


    Jakarta –

    PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) menargetkan pelepasan bisnis es krim selesai pada akhir tahun. Presiden Direktur UNVR Benjie Yap berharap pemisahan unit bisnis ini dapat meningkatkan kinerja perusahaan secara eksternal.

    “Kami juga berupaya memastikan pemisahan bisnis es krim ini selesai pada akhir 2025,” ujar Presiden Direktur UNVR Benjie Yap dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring, Kamis (23/10/2025).

    Benjie menerangkan dampak pelepasan unit bisnis ini pada kinerja keuangan perusahaan. Kontribusi bisnis es krim sekitar 14 basis poin (bps) pada gross margin.


    Usai melepas bisnis es krim, Unilever Indonesia akan berfokus pada bisnis perawatan rumah tangga, kecantikan dan kesejahteraan, serta perawatan pribadi.

    “Secara keseluruhan, meskipun pemisahan ini berdampak jangka pendek pada skala bisnis, hal ini memperkuat profil margin kami dan mempertajam fokus strategis kami. Kami tetap berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan yang menguntungkan dan meningkatkan imbal hasil di seluruh bisnis inti,” imbuh Benjie.

    Dalam catatan detikcom, Unilever Indonesia berencana menjual bisnis es krim kepada PT The Magnum Ice Cream Indonesia. Perusahaan telah menandatangani suatu perjanjian pengalihan bisnis pada 22 November 2024 dengan PT The Magnum Ice Cream Indonesia selaku pembeli (BTA) sehubungan dengan penjualan bisnis es krim perseroan kepada pembeli (transaksi).

    Adapun total transaksi (tidak termasuk PPN) adalah sebesar Rp 7.000.000.000.000 (tujuh triliun Rupiah). Nilai transaksi itu 204% dari nilai ekuitas Perseroan sebesar Rp 3.436.080.000.000 (tiga triliun empat ratus tiga puluh enam miliar delapan puluh juta Rupiah) berdasarkan laporan keuangan Perseroan pada 30 September 2024 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.

    “Rencana pemisahan (bisnis) es krim akan memungkinkan grup Unilever menjadi grup yang lebih sederhana dan lebih berfokus untuk mengoptimalkan empat grup bisnisnya yang tersisa (tanpa es krim),” tulis Unilever Indonesia dikutip dari keterbukaan informasi BEI, Senin (13/1/2025).

    Tonton juga Video: Rayakan 89 Tahun, Unilever Indonesia Umumkan 100 Heroes Kebaikan dengan Aksi Nyata!

    (rea/rrd)



    Sumber : finance.detik.com

  • Apakah Ponpes Wajib Bayar PBB? Ini Aturan Pajaknya

    Apakah Ponpes Wajib Bayar PBB? Ini Aturan Pajaknya


    Jakarta –

    Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Fath Jalen di Tambun Utara, Kab. Bekasi, Jawa Barat, tengah menjadi sorotan usai ditagih Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Padahal terdapat aturan yang mengecualikan objek pajak untuk kepentingan umum di bidang pendidikan non-komersial.

    Untuk diketahui, pembebasan PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk ponpes tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

    Dalam Pasal 38 ayat 1 disebutkan objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.


    Kemudian dalam Ayat 3 terdapat bangunan dan/atau bumi yang dikecualikan dari objek PBB-P2 yang salah satunya adalah Pospen, tepatnya pada huruf (b).

    “Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;” tulis Pasal 38 Ayat 3 huruf (b).

    Selain pondok pesantren, bumi dan/atau bangunan yang juga dapat pengecualian dari PBB-P2 adalah kawasan yang semata-mata digunakan untuk makam, peninggalan purbakala atau yang sejenis, hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;

    Kemudian bumi dan/atau bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik, kantor pemerintah, kantor pemerintahan daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah turut dibebaskan dari PBB-P2.

    Sebagai informasi, sebelumnya Anggota DPR RI, Rieke Diah Pitaloka menyoroti kasus penagihan PBB Ponpes Al-Fath Jalen oleh Bapenda. Sebab menurutnya ada aturan yang mengecualikan objek pajak untuk kepentingan umum di bidang pendidikan non-komersial.

    Hal ini disampaikan Rieke melalui video yang diunggahnya di Instagram, saat mengunjungi Ponpes Al-Fath Jalen yang baru saja ditinggal wafat oleh pendirinya, Kiai Yasin. Bahkan dirinya juga sempat ‘menyolek’ Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk membantu menyelesaikan persoalan ini.

    Lihat juga Video: PBB Jombang Naik hingga 1.202% Tapi Warganya Nggak Demo, Kok Bisa?

    (igo/fdl)



    Sumber : finance.detik.com

  • AHY Kumpulkan Para Gubernur Papua, Bahas Trans Papua-Kawasan Permukiman

    AHY Kumpulkan Para Gubernur Papua, Bahas Trans Papua-Kawasan Permukiman


    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengadakan rapat koordinasi (rakor) dengan para gubernur dari Papua. Rapat tersebut membahas tentang pembangunan jalan trans Papua hingga pengembangan kawasan permukiman.

    Selain para gubernur, turut hadir dalam acara tersebut Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara dan Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Velix Vernando Wanggai.

    “Agenda yang kita jalankan saat ini adalah sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah se-Papua, khususnya ada empat hal yang kita bahas hari ini,” kata AHY saat membuka rakor, di kantor Kemenko IPK, Jakarta, Kamis (23/10/2025).


    Adapun keempat agenda tersebut antara lain, pertama adalah pengembangan kawasan strategis dan kawasan ekonomi baru. Kedua, percepatan pembangunan infrastruktur trans-Papua sebagai tulang punggung konektivitas di darat.

    Lalu yang ketiga, integrasi konektivitas udara dan laut untuk memperlancar logistik dan juga mobilitas antarwilayah. Kemudian yang keempat, pengembangan kawasan permukiman dan transmigrasi di sepanjang koridor trans-Papua.

    “Jadi empat agenda penting tersebut tentu tidak akan selesai dalam satu kali rakor, tapi paling tidak kita sudah bisa mendapatkan big picture-nya, gambaran umum dan gambaran luasnya,” ujar AHY.

    Simak juga Video: Velix Wanggai Ungkap Tugas dari Prabowo ke Komite Pembangunan Papua

    (shc/kil)



    Sumber : finance.detik.com

  • Danantara Bakal Terbang ke China Nego Utang Kereta Cepat

    Danantara Bakal Terbang ke China Nego Utang Kereta Cepat


    Jakarta –

    Pemerintah Indonesia melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) akan mengirim negosiator ke China untuk membahas utang Kereta Cepat Jakarta Bandung atau Whoosh. Hal ini disampaikan langsung oleh Chief Operation Officer Danantara, Dony Oskaria.

    “Kami akan berangkat lagi juga untuk menegosiasikan mengenai term daripada pinjaman ini. Ini menjadi point of negosiasi kita. kan berkaitan sama jangka waktu pinjaman, suku bunga, kemudian juga ada beberapa mata uang yang juga akan kita diskusikan,” ujar Dony ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Kamis (23/10/2025).

    Dony menyebut pihaknya sudah mengatur waktu untuk mengutus tim ke China. Ia menambahkan, pembahasan utang kereta cepat juga melibatkan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono.


    “Kita sudah mengatur waktu. Kita sudah diskusikan juga dengan Menko Infrastruktur untuk segera kita negosiasikan. Hubungan kita (dengan China) juga bagus, komunikasi bagus,” tambah dia.

    Tim negosiasi itu berasal dari pemerintah serta Danantara. Dony meyakinkan negosiasi ini akan memberikan hasil terbaik bagi Indonesia.

    Saat dikonfirmasi apakah penyelesaian utang bakal menggunakan APBN, Dony tak menjawab tegas. Ia hanya menekankan bahwa pihaknya terus mencari opsi terbaik serta siap mengikuti arahan pemerintah.

    “Sebetulnya kita akan mencari opsi terbaik yang belum tentu pake itu. Dan kami mengikuti saja arahan pemerintah. Toh Danantara sebetulnya yang paling penting bagaimana beroperasi dengan baik,” imbuhnya.

    Terkait kabar Indonesia dan China sudah sepakat melakukan restrukturisasi utang selama 60 tahun, Dony meminta mengkonfirmasi itu kepada Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Yang jelas negosiasi utang masih terus dilaksanakan.

    Dony juga berpesan agar masyarakat tidak perlu khawatir terhadap proyek Whoosh. Ia menilai Kereta Cepat pertama di Asia Tenggara itu memberikan banyak manfaat bagi masyarakat.

    “Tetapi yang perlu dikomunikasikan kepada masyarakat nggak usah khawatir bahwa Whoosh ini kan memberikan manfaat banyak ya. Memberikan manfaat transportasi. Sehari itu sekarang kurang lebih 20-30 ribu penumpang yang kita layani dan itu akan terus kita tingkatkan kualitas pelayanannya,” tutur Dony.

    “Dan mengenai penyelesaian keuangan menurut saya itu kan hanya opsi saja. Tetapi yang paling penting kita sampaikan kepada masyarakat bahwa secara operasional KCIC itu sudah memberikan positif secara operasional. Sehingga tidak khawatir dalam proses operasional,” tambah dia.

    Ia juga menyebut Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (EBITDA) PT KCIC berada di jalur positif. Ini menjadi modal penting dalam nego utang yang diharapkan rampung tahun ini.

    “Harusnya selesai (opso pelunasan utang) dan kami pastikan selesai. Itu kan masalah yang menurut saya nggak terlalu sulit sebetulnya secara korporasi. Karena secara korporasi kan perusahaannya EBITDA positif, tinggal masalah cicilannya mau di mana, kan itu saja. Jadi nggak rumit dan pasti akan kita selesaikan,” tutupnya.

    Lihat juga Video: Danantara Nego ke China Bahas Restrukturisasi Utang KCIC

    (ily/rrd)



    Sumber : finance.detik.com

  • Rumah Warga Sekitar PLTU Suralaya Dapat Sambungan Listrik Gratis

    Rumah Warga Sekitar PLTU Suralaya Dapat Sambungan Listrik Gratis


    Jakarta –

    Program sosial sambungan listrik gratis kembali dilakukan di wilayah Ring 1 PLTU Suralaya, Kota Cilegon, Banten. Enam rumah tangga di dua kelurahan, empat rumah di Kelurahan Suralaya dan dua rumah di Lebak Gede, mendapat sambungan listrik baru usai bertahun-tahun hanya menumpang aliran dari tetangga karena keterbatasan biaya.

    Direktur Utama PLN Indonesia Power Bernadus Sudarmanta menyebut listrik kini bukan barang mewah, melainkan kebutuhan dasar. “Terang yang kita hadirkan hari ini bukan sekadar cahaya, melainkan martabat yang kembali pulang ke rumah-rumah Indonesia,” ujarnya.

    Wali Kota Cilegon Robinsar ikut mengapresiasi langkah ini. “Program Light Up The Dream adalah bentuk nyata kolaborasi antara pemerintah daerah dan PLN dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami berharap kegiatan seperti ini terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak warga yang membutuhkan,” katanya.


    Selain sambungan listrik, sebanyak 100 paket sembako dibagikan kepada warga Ring 1 PLTU Suralaya melalui sinergi PLN Indonesia Power UBP Suralaya, PLN UP3 Banten Utara, PLN ULP Cilegon, serta dukungan aparat dan tokoh setempat.

    Program ini sejalan dengan inisiatif Sambung Listrik Gratis untuk mendukung agenda Electricity for All. Pemerintah desa diminta aktif mendata calon penerima manfaat melalui kanal resmi, sekaligus mengimbau agar warga tidak memakai sambungan ilegal yang berisiko.

    Kegiatan ini juga menjadi bagian rangkaian peringatan Hari Listrik Nasional ke-80. Program tersebut ditujukan untuk mendorong akses energi yang lebih merata, terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar pembangkit.

    (fdl/fdl)



    Sumber : finance.detik.com

  • Forum Iklim 2025 Ditutup, Tekankan Aksi Iklim Tak Bisa Ditunda

    Forum Iklim 2025 Ditutup, Tekankan Aksi Iklim Tak Bisa Ditunda


    Jakarta –

    Rangkaian Indonesia Climate Change Forum 2025 (ICCF 2025) resmi berakhir pada Kamis (23/10). Forum tersebut dihadiri sejumlah pejabat pemerintah, pelaku usaha energi terbarukan, hingga pegiat iklim.

    Dalam pidato penutupan, Wakil Ketua MPR sekaligus inisiator ICCF Eddy Soeparno menyebut forum ini menjadi ruang dialog berbagai pihak dalam merespons dampak perubahan iklim.

    “Forum ini menjadi Call to Action bahwa krisis iklim sudah terjadi di depan mata kita, bukan lagi di masa depan tapi terjadi hari ini di sekitar kita. Karena itu tidak ada waktu lagi, aksi iklim harus dimulai saat ini, Climate Action Starts Now!” kata Eddy dalam keterangannya, Rabu (23/10/2025).


    Ia mengatakan, bagi MPR RI forum ini merupakan implementasi amanat UUD 1945 Pasal 28H ayat 1 tentang hak atas lingkungan hidup yang sehat.

    “Kami di MPR RI yakin dan percaya, pesan Prof. Emil Salim ‘Satu Bumi untuk semua generasi’ harus menjadi kompas moral sekaligus panduan bagi pegiat iklim, pengambil kebijakan hingga entitas bisnis dalam upaya menghadapi dampak perubahan iklim,” lanjutnya.

    Salah satu rekomendasi forum ini adalah mendorong Indonesia mengambil peran lebih aktif dalam COP 30. Eddy juga mendorong Indonesia mengambil posisi kepemimpinan global terkait aksi iklim.

    “Sejalan dengan itu melalui forum ICCF ini sejalan dengan upaya kami di MPR untuk mendorong Indonesia dan Presiden Prabowo untuk menjadi Climate Leader dengan mengambil inisiatif kepemimpinan global dalam aksi iklim,” ujarnya.

    Ia juga menyoroti pembahasan pengelolaan sampah melalui pendekatan teknologi termasuk waste to energy sesuai Perpres No. 109 Tahun 2025.

    “Kami di MPR terus berkolaborasi dengan walikota dan kepala daerah serta Kementerian terkait untuk memastikan pendekatan waste to energy ini bisa secara signifikan mengurangi masalah sampah dan di saat yang sama menjadi sumber energi terbarukan,” tuturnya.

    Eddy menutup forum dengan menekankan pentingnya kolaborasi multipihak dalam aksi iklim.

    “Forum ini mengingatkan kita bahwa masa depan hanya bisa dijaga bila semua pihak berjalan bersama. ICCF sekali lagi Adalah call to action bahwa bahwa aksi iklim tidak menunggu besok tapi harus dimulai hari ini.”

    “Pesan Prof, Emil satu Bumi untuk semua generasi harus menjadi kompas moral bagi pembuat kebijakan, pelaku usaha, dan masyarakat sipil,” kata Eddy.

    (fdl/fdl)



    Sumber : finance.detik.com