li.jumatberkah.com

Category: Uang

  • Adhi Karya Bangun Dapur MBG Kapasitas 3.000 Porsi/Hari

    Adhi Karya Bangun Dapur MBG Kapasitas 3.000 Porsi/Hari


    Jakarta –

    PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) ikut berkontribusi dalam program peningkatan gizi masyarakat lewat pembangunan Dapur Umum Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Proyek ini jadi bagian dari kerja sama antara Kementerian PUPR, Badan Gizi Nasional, dan ADHI, untuk memperkuat ketahanan pangan serta mendorong aktivitas ekonomi lokal.

    Dapur bergizi ini dibangun dengan teknologi Mobile Box (MOBOX), sistem modular hasil inovasi internal ADHI yang memungkinkan proses konstruksi lebih cepat dan efisien. Hanya dalam 40 hari (September-Oktober 2025), dapur di atas lahan seluas 400 meter persegi ini rampung dibangun.

    “Melalui teknologi MOBOX, kami menghadirkan pembangunan yang cepat, efisien, dan berkelanjutan. Ini bentuk nyata komitmen ADHI untuk memberi dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Rozi Sparta, Corporate Secretary ADHI Karya, di Jakarta, Kamis (23/10/2025).


    Fasilitas dapur ini mampu memproduksi hingga 3.000 porsi makanan bergizi per hari untuk anak-anak dan masyarakat penerima manfaat di wilayah sekitar. Dapur juga dilengkapi ruang pengolahan utama, IPAL, panel listrik, TPS, jaringan air minum, dan sistem ventilasi modern.

    Selain mendukung program pemerintah di bidang ketahanan pangan, pembangunan dapur gizi ini turut membuka lapangan kerja baru, memperkuat rantai pasok bahan pangan lokal, serta menggairahkan ekonomi masyarakat sekitar.

    Langkah ini sejalan dengan Asta Cita Presiden untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperluas akses layanan sosial dasar bagi seluruh rakyat Indonesia.

    Tonton juga video “Mendikdasmen Siapkan Modul soal Budaya Hidup Sehat Melalui MBG” di sini:

    (rrd/rrd)



    Sumber : finance.detik.com

  • RI Masih Banyak Impor Kakao dari Afrika Barat

    RI Masih Banyak Impor Kakao dari Afrika Barat


    Jakarta –

    Indonesia merupakan salah satu produsen kakao terbesar dunia. Namun, kini menjadi negara pengimpor kakao, terutama dari kawasan Afrika Barat seperti Pantai Gading.

    Ketua Tim Kerja Perkebunan dan Tanaman Semusim Lainnya Kementerian Pertanian (Kementan), Yakub Ginting, menjelaskan bahwa impor tersebut dilakukan karena kebutuhan terhadap kakao fermentasi yang belum sepenuhnya bisa dipenuhi di dalam negeri.

    “Ya memang yang diimpor itu kakao fermentasi. Seperti yang sudah disampaikan, fermentasinya di kita masih kurang,” ujar Yakub dalam peringatan Hari Kakao 2025 di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2025).


    Yakub menambahkan, kegiatan ekspor dan impor kakao ini merupakan bagian dari mekanisme perdagangan global. Indonesia mengekspor biji kakao, sementara mengimpor kakao fermentasi untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri.

    “Kita ekspornya biji kakao, ada juga yang fermentasi. Jadi ada yang diekspor, ada yang diimpor semacam pertukaran perdagangan,” jelasnya.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia melakukan impor kakao sebanyak 197 ribu ton, sementara ekspornya hanya 13 ribu ton. Ekspor terbesar Indonesia tercatat menuju Malaysia.

    Sementara berdasarkan laporan Kementerian Koordinator Bidang Pangan saat ini produksi kakao di Indonesia hanya mencapai 200.000 ton setahun. Angka tersebut turun dari sebelumnya sempat mencapai 590.000 ton. Pada 2024, Indonesia impor biji kakao sebanyak 157.000 ton.

    Tonton juga video “Purbaya Bakal Sikat Pelaku Impor Pakaian Bekas” di sini:

    (fdl/fdl)



    Sumber : finance.detik.com

  • Legalisasi Sumur Minyak Rakyat, Langkah RI Kurangi Impor Energi

    Legalisasi Sumur Minyak Rakyat, Langkah RI Kurangi Impor Energi


    Jakarta –

    Pemerintah memperkuat langkah menuju kedaulatan energi dengan menata pengelolaan sumur minyak rakyat. Melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025, kegiatan eksplorasi dan produksi minyak rakyat kini memiliki dasar hukum yang jelas, sekaligus diharapkan berkontribusi terhadap lifting minyak nasional.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan, pemerintah menyiapkan skema pembelian hasil produksi minyak rakyat dengan harga 80 persen dari Indonesia Crude Price (ICP). Kebijakan ini dirancang agar masyarakat memperoleh kepastian ekonomi, sementara negara dapat memastikan seluruh kegiatan produksi berjalan sesuai regulasi.

    “Pemerintah ingin kegiatan minyak rakyat tetap berjalan, tapi harus tertib dan sesuai aturan. Dengan harga beli 80 persen dari ICP, masyarakat tetap mendapat keuntungan, dan negara pun bisa mengawasi agar kegiatan ini sesuai aturan,” ujar Bahlil saat meninjau sumur minyak rakyat di Desa Mekar Sari, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, dikutip, Kamis (23/10/2025)


    Bahlil menambahkan, penataan sumur minyak rakyat tak hanya menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga keselamatan kerja dan pelestarian lingkungan. Ia meminta dukungan pemerintah daerah, BUMD, dan SKK Migas untuk memberikan pendampingan teknis dan administratif kepada penambang rakyat.

    Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas partisipasi masyarakat dalam sektor energi. Sumur minyak rakyat kini bisa dikelola oleh koperasi, UMKM, maupun BUMD, dengan prioritas bagi pelaku lokal agar masyarakat menjadi “tuan rumah” di wilayahnya sendiri.

    Setidaknya terdapat 45.000 sumur minyak rakyat di enam provinsi utama-Sumatera Selatan, Jambi, Aceh, Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Jawa Timur-yang berpotensi masuk dalam program legalisasi ini.

    Dampak Ekonomi dan Energi Nasional

    Langkah legalisasi sumur minyak rakyat ini dinilai sebagai kebijakan strategis untuk mengurangi ketergantungan impor minyak mentah, yang saat ini masih sekitar 1 juta barel per hari.

    Ekonom dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Hendry Cahyono menilai, kebijakan ini berpotensi meningkatkan produksi minyak nasional yang saat ini mencapai 608.000 barel per hari.

    “Besar atau kecil, sumur minyak rakyat pasti berpengaruh terhadap lifting nasional kita,” ujarnya.

    Senada, Falih Suaedi, pakar kebijakan publik dari Universitas Airlangga, menyebut legalisasi ini sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap energi rakyat.

    “Ini arah baru dalam tata kelola energi yang lebih adil. Pemerintah tak hanya bicara ketersediaan energi, tapi juga kemandirian pengelolaan,” katanya.

    Sementara itu, Ary Bachtiar Krishna Putra dari ITS menilai kebijakan ini juga membuka ruang inovasi energi di daerah. “Sumur minyak rakyat adalah langkah awal. Tapi kita juga perlu kembangkan inovasi lokal agar kemandirian energi benar-benar terwujud,” ujarnya.

    Kebijakan legalisasi sumur minyak rakyat ini menjadi bagian dari Asta Cita Pemerintah dalam memperkuat kemandirian energi nasional, memperluas partisipasi publik, dan membangun sistem energi yang inklusif dan berkelanjutan.

    Tonton juga video “Menteri Bahlil Buat Aturan yang Legalkan Sumur Minyak Masyarakat” di sini:

    (rrd/rrd)



    Sumber : finance.detik.com

  • Bank Tanah-Pemprov Maluku Utara Teken MoU Optimalisasi Lahan 273 Ribu Ha

    Bank Tanah-Pemprov Maluku Utara Teken MoU Optimalisasi Lahan 273 Ribu Ha


    Jakarta –

    Badan Bank Tanah dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang Optimalisasi Pertanahan dan Pengelolaan Tanah Negara di Provinsi Maluku Utara. Agenda ini sebagai bagian dari langkah strategis untuk memperkuat pengelolaan aset tanah negara sekaligus mendukung percepatan pembangunan daerah.

    Deputi Bidang Pemanfaatan dan Kerja Sama Usaha Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, menambahkan MoU dengan Pemprov Maluku Utara ini terkait dengan pemanfaatan dan analisis mengenai potensi tanah-tanah di kawasan.

    “Kami meyakini bahwa pengelolaan negara, tanah negara. Tidak hanya berbicara tentang aset fisik, tapi juga bagaimana lahan dikelola menjadi sumber berpenghasilan yang baik, menambah perekonomian, sebagaimana layaknya sebidang tanah memberikan manfaat bagi pemanfaatnya,” ujar Hakiki, dalam acara Landbank Strategic Partnership Forum di Wisma BNI 46, Jakarta, Kamis (23/10/2025).


    Sementara itu, Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, mengatakan tanah Maluku Utara memiliki potensi yang sangat besar. Berdasarkan data yang kita miliki, ada kawasan hutan sekitar 2,5 juta hektare, dan ada lahan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 273 ribu hektare.

    Adapun lahan APL seluas 273 ribu hektare adalah potensi lahan yang bisa dimanfaatkan bagi pengembangan hilirisasi berbagai produk, mulai dari kelapa, cengkeh, pala, hingga jagung. Saat ini sudah ada dua pabrik produk turunan kelapa, dan dua lainnya sedang dalam pembangunan. Maluku Utara juga saat ini menghasilkan sekitar 6 juta buah kelapa perharinya.

    “Tetapi masih banyak potensi yang belum dioptimalkan dari Maluku Utara. Oleh karena itu, momentum event hari ini sangat penting, bagaimana kita bekerja sama dalam hal ini Kementerian ATR/BPN, Bank Tanah, untuk me-mapping-kan semua potensi lahan yang ada di Maluku Utara,” kata Sherly.

    Sherly mengatakan, pemetaan akan dilakukan menyesuaikan dengan kecocokan komoditas untuk dikembangkan pada tanah tersebut. Nantinya data hasil pemetaan tersebut kemudian dapat diakses oleh para investor sehingga harapannya dapat mempermudah proses investasi itu sendiri.

    “Dan jika cocok, sudah ada BNI yang siap memberikan financing. Jadi ini one stop solution. Butuh tanah, ada Bank Tanah dan datanya adanya di Kementerian ATR/BPN. Butuh legalitas, Bank Tanah bantu. Butuh perizinan dan data-data teknis dengan pemerintah provinsi,” ujar dia.

    Di samping itu, saat ini Pemprov Maluku juga sangat fokus dalam mengoptimalkan penggunaan lahan-lahan untuk ditanami kelapa. Hal ini mengingat permintaan buah kelapa sangat tinggi, termasuk untuk produk olahannya seperti santan hingga coconut milk.

    “Maluku Utara punya lahan tidur yang siap dioptimalkan untuk ditanam kelapa. Selain itu ada jagung, cengkeh, pala, coklat. Melalui kemitraan dengan badan-badan tanah, diharapkan bahwa kepastian hukum dan legalitas tanah lebih aman dan lebih cepat,” katanya.

    Selain MoU dengan Pemprov Maluku, juga turut dilangsungkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Bank tanah dengan Desa Kutuh. PKS terkait dengan pemanfaatkan lahan Bank Tanah di Desa Kutuh seluas 5.000 meter.

    Tonton juga video “Menimipas-Kapolri Teken MoU: Antisipasi Kejahatan Transnasional” di sini:

    (shc/kil)



    Sumber : finance.detik.com

  • Prabowo Kebut Perjanjian Dagang RI-Amerika Latin, Segini Potensinya

    Prabowo Kebut Perjanjian Dagang RI-Amerika Latin, Segini Potensinya


    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto meminta pembentukan Indonesia-Mercosur Comprehensive Economic Partnership Agreement (IM CEPA) dipercepat oleh Brasil. Permintaan ini diungkapkan saat dirinya menerima Presiden Brasil Lula da Silva di Istana Merdeka, Jakarta Pusat.

    Mercosur sendiri adalah blok dagang yang melibatkan blok ekonomi Mercosur yang terdiri dari Brasil, Argentina, Paraguay, dan Uruguay. Brasil menjadi salah satu pimpinan utama blok dagang tersebut.

    Prabowo bilang Lula nampak memberikan lampu hijau untuk mempercepat perjanjian dagang tersebut. Dukungan disebut Prabowo akan diberikan Lula usai pertemuannya di Jakarta.


    “Secara garis besar kita sepakat menuju suatu perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif, CEPA. Kita sudah wujudkan di Kanada dan Eropa. Kita dapat dukungan dari Brasil, karena Brasil adalah presiden dari Mercosur. Kita harap dukungan terus,” ungkap Prabowo dalam keterangan pers bersama usai pertemuan, Kamis (23/10/2025).

    Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan perjanjian dagang ini memberikan potensi besar untuk tambahan ekspor Indonesia. Beberapa potensi komoditasnya adalah elektronik, tekstil, alas kaki, hingga otomotif.

    “Kita peluang ekspornya banyak, seperti elektronik, tekstil, alas kaki, besar sekali masuk ke sana. (Otomotif?) Bisa jadi juga,” ujar Budi Santoso di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat usai pertemuan.

    Lebih lanjut, dia mengatakan bisa jadi perjanjian dagang antara Indonesia dan Mercosur bisa kelar paling lambat tahun 2026 mendatang. Prabowo dan Lula nampak semangat untuk menyelesaikan kerja sama ini.

    “Iya (tahun 2026 selesai). Mudah-mudahan, karena masing-masing Presiden, Lula dan Prabowo semangat untuk segera menyelesaikan,” ujar Budi Santoso.

    Di sisi lain, Budi bilang Brasil saat ini sedang memimpin Mercosur. Maka dari itu negara tersebut bisa saja mempercepat kerja sama perdagangan antara Indonesia dan kawasan Mercosur.

    “Karena ini kepemipinanya di Brasil jadi ini juga tergantung Brasil, jadi presiden tadi mendorong agar cepat,” sebut Budi Santoso.

    Dalam catatan detikcom, Indonesia-Mercosur CEPA sudah diluncurkan sejak 16 Desember 2021 setelah pra-negosiasi selama dua tahun. Perundingan telah sampai tahap preliminary meeting pada Juni 2022, dengan kedua pihak sudah menunjuk negosiator utama.

    Kementerian Perdagangan sendiri menargetkan perjanjian dagang dengan negara-negara Amerika Latin ini rampung tahun ini, bersamaan dengan Indonesia-EU CEPA, Indonesia-Canada CEPA, dan Indonesia-Peru CEPA.

    Perjanjian dagang ini dinilai bakal membuka pasar yang besar bagi produk Indonesia. Data Kementerian Perdagangan menunjukkan, total nilai perdagangan Indonesia-Brasil periode Januari-September 2024 naik 24,3% menjadi US$ 5,07 miliar dari sebelumnya US$ 4,08 miliar di 2023.

    Sementara itu, ekspor Indonesia ke Brasil dalam periode yang sama melonjak 33% menjadi US$ 1,25 miliar dibanding tahun sebelumnya yang sebesar US$ 940 juta.

    Tonton juga video “RI-Uni Eropa Akhirnya Sepakati Perjanjian Dagang IEU-CEPA” di sini:

    (hal/kil)



    Sumber : finance.detik.com

  • Menkop Sebut Kopdes Merah Putih Dapat Rp 3 M buat Bangun Gudang-Modal

    Menkop Sebut Kopdes Merah Putih Dapat Rp 3 M buat Bangun Gudang-Modal


    Jakarta –

    Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Ferry Juliantono bersama Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mendatangi kantor Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Pertemuan itu membahas eksekusi program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih.

    “Tadi kami bertiga dengan Pak Menteri Keuangan dan Danantara sudah menyelaraskan dan mencapai kesepahaman untuk proses pencairan dari Bank Himbara bagi pembangunan fisik gudang, gerai, dan sarana penunjang lainnya untuk Koperasi Desa Merah Putih,” ujar Ferry usai pertemuan, Kamis (23/10/2025).

    Ferry menyampaikan, pemerintah berupaya mempercepat pembangunan fisik gudang, gerai, dan sarana penunjang Kopdes Merah Putih. Percepatan ini penting dilakukan demi mengejar target 80.000 Kopdes Merah Putih beroperasi pada Maret 2026.


    Saat ini telah dimulai proses pembangunan di hampir 5.000 titik desa, dan jumlahnya akan terus bertambah. Setiap Kopdes Merah Putih mendapat plafon pembiayaan sebesar Rp 3 miliar, yang digunakan untuk pembangunan fisik dan modal kerja. Pencairan dimulai hari ini.

    “Terkait pembiayaan Kopdes, dengan plafon Rp 3 miliar per koperasi, sebagian dipergunakan untuk membangun fisik, dan sebagian lagi untuk modal kerja,” imbuh Ferry.

    Sementara itu, Dony Oskaria menjelaskan, penyaluran plafon Rp 3 miliar per koperasi dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan masing-masing Kopdes. Ia optimistis program ini akan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi nasional dari desa.

    “Koperasi ini akan menjadi engine pertumbuhan ekonomi kita ke depan. Sekarang tinggal menunggu proses pembangunan koperasi-koperasi tersebut,” kata Dony.

    Pembangunan Kopdes Merah Putih juga melibatkan PT Agrinas Pangan Nusantara dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Keduanya berperan dalam mengidentifikasi lahan yang tersedia untuk pembangunan Kopdes.

    “Targetnya selesai Maret 2026. Saat ini Kementerian Koperasi bersama TNI memiliki Command Center untuk menginventarisasi tanah-tanah di desa dan kelurahan, dengan target harian 1.500-2.000 hektare,” kata Ferry.

    Sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyebut telah menyiapkan dana Rp 16 triliun tahun ini untuk program Kopdes Merah Putih. Selain itu, bank BUMN dapat menggunakan dana Rp 200 triliun yang sebelumnya telah ditempatkan pemerintah, dengan ketentuan bunga hanya 2 persen.

    “Kalau Kopdes Merah Putih tahun ini programnya Rp 16 triliun. Tapi kita sudah taruh uang Rp 200 triliun itu, kalau mau diswitch dan mereka siap, bisa dipakai. Otomatis bunga yang kita charge ke bank untuk program koperasi Merah Putih hanya 2 persen,” tutup Purbaya.

    (ily/rrd)



    Sumber : finance.detik.com

  • Bakal Ada Feeder LRT Harjamukti-Mekarsari, 2 Investor Sudah Tertarik

    Bakal Ada Feeder LRT Harjamukti-Mekarsari, 2 Investor Sudah Tertarik


    Jakarta –

    Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana membangun rute pengumpan alias feeder LRT Jabodebek rute Dukuh Atas-Bogor yang saat ini terhenti di stasiun Harjamukti (Cibubur). Feeder ini rencananya akan dibangun dari Stasiun LRT Harjamukti hingga kawasan wisata Mekarsari dan sekitarnya.

    Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api DJKA, Arif Anwar, mengatakan saat ini rencana pembangunan feeder di Stasiun LRT Harjamukti hingga kawasan Mekarsari masih dalam tahap studi kelayakan alias feasibility study (FS).

    Menurutnya, studi kelayakan angkutan feeder ini sudah mulai dilakukan sejak pada 9 Oktober kemarin, usai pihaknya bersama pemangku kepentingan lain mengikuti acara investor gathering proyek tersebut.


    “Jadi pada 9 Oktober kemarin, betul kami juga diundang ya dalam acara kick-off meeting terkait dengan penyusunan FS feeder LRT Jabodebek dari Harjamukti,” kata Arif dalam acara press background di Kantor Kemenhub, Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2025).

    Dalam hal ini, ia mengatakan salah satu investor yang tertarik untuk melakukan kajian ini adalah PT Minsky Cakrawala Nusa (MCN) bersama Malcon Group dan Unitsky Nusantara Technologies.

    “Salah satu proyek yang kita tawarkan ke para investor adalah mengenai feeder LRT Jabodebek tadi. Ini salah satu investor yang tertarik untuk menindaklanjuti investor gathering kemarin kalau tidak salah dari PT Minsky dan posisi saat ini mereka sedang mengerjakan studi,” ucapnya.

    Meski begitu, ia sendiri belum mengetahui kapan studi kelayakan ini akan rampung, karena sepenuhnya dilakukan oleh swasta. Selain itu Arif juga belum bisa memastikan bentuk feeder yang akan digunakan nanti, apakah tetap kereta gantung atau skytrain seperti yang diusulkan sebelumnya atau feeder lainnya.

    “Jadi FS-nya kita lepas ke investor ya untuk melakukan studi kira-kira nanti seperti apa, kalau memang sudah selesai disampaikan ke kami, akan kami lakukan evaluasi terhadap FS itu,” terangnya.

    Begitu juga terkait rencana anggaran pembangunan feeder di LRT Harjamukti itu, akan menggunakan investasi swasta murni atau masih menggunakan APBN juga belum diketahui. Namun yang pasti pihaknya akan menyambut baik jika perusahaan memang siap untuk melakukan pembangunan dengan dana investasi murni.

    “Nah nanti selanjutnya apakah itu akan dilakukan berupa investasi murni gitu, kalau memang dari FS itu ternyata si perusahaan tadi siap melakukan pembangunan ya kami persilakan, kami persilakan untuk membangun,” sambung Arif.

    Sebagai informasi, rencana pembangunan feeder untuk mengintegrasikan layanan LRT dan MRT ini sempat disampaikan Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi. Rencananya bentuk feeder tersebut akan menggunakan Skytrain atau kereta gantung.

    “Memang kami punya rencana mengenai feeder LRT dan MRT itu dengan menggunakan Skytrain. Itu dari Mekarsari untuk feeder LRT di Cibubur dan feeder MRT,” kata Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dalam konferensi pers di Jakarta pada Kamis malam (8/5/2025).

    Dudy menyampaikan alasan memilih menggunakan Skytrain tersebut lantaran pembangunan tersebut tidak membutuhkan banyak lahan serta biaya yang dikeluarkan dalam pembangunan dan operasionalnya lebih murah. Selain itu, moda transportasi Skytrain dinilainya lebih cocok menjangkau ke berbagai pemukiman warga.

    Terkait rute Skytrain, Dudy mengatakan untuk feeder Skytrain LRT Jabodebek ini akan menghubungkan dari Stasiun Stasiun LRT Harjamukti hingga ke Mekarsari. Sementara feeder Skytrain MRT ini akan menghubungkan dari Stasiun MRT Lebak Bulus hingga ICE BSD.

    Dalam kesempatan terpisah, Sekretaris Jenderal Kemenhub Antoni Arif Priadi mengatakan, skytrain akan menjadi proyek unggulan non-APBN atau kemitraan yang dibesut Kemenhub tahun ini. Nantinya, proyek ini dikerjasamakan pembangunannya dengan swasta.

    Selain Jakarta, skytrain juga akan dibangun di beberapa kota besar lainnya. Menurutnya proyek ini bisa menyediakan transportasi massal kereta yang murah karena hanya butuh lahan yang kecil untuk pembangunannya sarana prasarananya.

    “Ada beberapa kabupaten kota yang tanahnya akan digunakan untuk ini. Kecil pak, nggak beli tanah lebar-lebar. Ini pakai tiang di pinggir jalan aja. Ini salah satu agar kita tak bebaskan tanah yang besar,” kata Antoni dalam acara detikcom Regional Summit Jawa Barat, Senin (19/5/2025)

    Tonton juga video “Penumpang Harian LRT Jabodebek Tembus 96 Ribu di 2025” di sini:

    (igo/fdl)



    Sumber : finance.detik.com

  • Pemerintah Siap Buka Langit RI untuk Drone Komersial Akhir 2026

    Pemerintah Siap Buka Langit RI untuk Drone Komersial Akhir 2026


    Jakarta –

    Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menargetkan pesawat tanpa awak atau drone komersial (Advanced Air Mobility/AAM) dapat beroperasi di Indonesia pada akhir 2026. Saat ini, dua produsen lokal disebut telah siap memproduksi drone tersebut.

    Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Sokhib Al Rohman, menjelaskan pihaknya tengah menyiapkan regulasi dan infrastruktur pendukung untuk menghadapi era baru transportasi udara ini.

    “Kami sudah on track dalam menyusun dan menyambut teknologi ini. Menteri Perhubungan juga sangat concern agar AAM dapat segera diterapkan. Harapannya, pada Desember 2026 sudah ada satu yang beroperasi secara komersial,” ujar Sokhib di Jakarta, Kamis (23/10/2025).


    AAM merupakan sistem drone yang mampu mengangkut penumpang maupun logistik. Hingga saat ini, Kemenhub telah mencatat sekitar 5.000 drone kecil yang terdaftar secara digital dan menerbitkan lebih dari 11.000 sertifikat pilot jarak jauh.

    Meski regulasi untuk drone berkapasitas besar masih dalam tahap penyusunan, Sokhib menyebut Indonesia siap menghadapi perkembangan teknologi ini.

    “Bahkan secara global, belum ada negara yang memiliki regulasi matang untuk industri ini. Namun Indonesia sudah menyiapkan aspek teknis mulai dari sertifikasi pilot, registrasi, desain pesawat, hingga pengaturan ruang udara,” jelasnya.

    Sokhib menambahkan, regulasi tersebut juga merujuk pada pedoman ICAO Annex 6 Part 4 yang baru diterbitkan pada 2024, terkait sistem pesawat tanpa awak jarak jauh (Remote Pilot Aircraft System).

    Tonton juga video “Kecanggihan Drone Kargo Listrik DF-L100, Nggak Perlu Pilot dan Berbasis AI” di sini:

    (rea/rrd)



    Sumber : finance.detik.com

  • RI Mau Tiru Jepang Tolak Sampah dari Penerbangan Internasional

    RI Mau Tiru Jepang Tolak Sampah dari Penerbangan Internasional

    Jakarta –

    Indonesia akan mengikuti kebijakan Jepang yang melarang masuknya sampah dari penerbangan internasional. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya mewujudkan transportasi udara berkelanjutan.

    Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Sokhib Al Rohman mengatakan setiap sampah dari penerbangan internasional di Jepang akan dikembalikan ke negara asalnya.

    “Kalau bapak ibu ke Jepang Seluruh penerbangan internasional di Jepang, begitu pesawatnya dibersihkan oleh petugas kebersihan di bandara Jepang, maka sampahnya dibungkus plastik dan dikembalikan ke negara asal,” katanya dalam media briefing di Kemenhub, Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2025).


    “Jadi setelah pesawatnya dibersihkan, kemudian dibungkus oleh petugas kebersihan di Jepang, kemudian begitu pesawatnya mau berangkat, sampah itu akan dimasukkan ke dalam pesawat kargonnya untuk kembali ke negara asal. Tidak boleh membuang sampah internasional di bandara Jepang,” tambahnya.

    RI Mau Tiru Jepang

    Sokhib mengatakan kebijakan tersebut perlu diterapkan untuk penerbangan internasional di Indonesia demi melindungi bandara dari potensi pencemaran limbah. Meski begitu, ia mengatakan langkah ini pasti akan menghadapi tantangan yang berat.

    “Mungkin kita bisa contoh itu, kita harus bisa mencontoh itu, kenapa nggak? Waktu itu saya sebagai Kepala Kantor Otoritas Bandara Udara di Medan pak. Saya ingin terapkan itu pak tantangannya luar biasa. Tapi harus kita lakukan ke depan, sehingga kita tidak menerima sampah dari negara lain,” katanya.

    Selain itu, Sokhib mengatakan mengelola sampah di bandara membutuhkan biaya yang besar. Namun, jika hal itu tidak dilakukan, maka bandara akan menjadi tempat penimbunan sampah.

    “Kemudian luar biasa pengelolaan sampah di bandara juga membutuhkan energi biaya yang luar biasa, tapi kita harus tangani, kalau enggak, maka bandara itu akan menjadi tempat penimbunan sampah,” katanya.

    Tonton juga video “Wamen LH: Pemda Sediakan Lahan-3% APBD Buat Proyek Sampah Jadi Energi” di sini:

    (ara/ara)



    Sumber : finance.detik.com

  • Pemerintah Siapkan Program Mudik Gratis untuk Nataru

    Pemerintah Siapkan Program Mudik Gratis untuk Nataru


    Jakarta –

    Pemerintah akan menghadirkan program mudik gratis Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan program ini bertujuan membantu masyarakat pulang ke kampung halaman dengan selamat, aman dan nyaman, sekaligus mengurangi kepadatan kendaraan pribadi di jalan raya.

    “Kami ingin setiap masyarakat bisa mudik dengan selamat, aman, nyaman, dan terjangkau. Program mudik gratis ini adalah bukti nyata kehadiran negara untuk rakyat. Kami berharap, program ini dapat meringankan beban masyarakat sekaligus mengurangi kepadatan kendaraan pribadi selama libur akhir tahun,” ujar Dudy dalam keterangannya, Kamis (23/10/2025).

    Program mudik gratis tahun ini rencananya akan melibatkan tiga moda transportasi utama yakni moda darat, laut, dan kereta api.


    Untuk moda angkutan darat, Kemenhub menyiapkan 70 unit bus dengan kapasitas sekitar 3.080 penumpang, yang akan diberangkatkan dari Terminal Terpadu Pulogebang Jakarta menuju sepuluh kota tujuan di Jawa, antara lain Solo, Yogyakarta, Semarang, dan Malang.

    “Selain penumpang, program ini juga memfasilitasi pengiriman sepeda motor gratis sebanyak dua unit truk, dengan rute Jakarta-Semarang-Solo dan Jakarta-Semarang-Yogyakarta,” jelasnya.

    Pada moda angkutan kereta api, tersedia program Angkutan Motor Gratis (Motis) dengan kuota 232 unit motor per hari dan 6.360 penumpang yang tersebar di lintas utara dan tengah Jawa.

    Sementara untuk moda angkutan laut, pemerintah menyediakan tiket gratis bagi 100 ribu penumpang di 155 ruas dengan jumlah armada sebanyak 94 unit kapal penumpang.

    Program ini menjadi bagian dari dukungan Kemenhub bagi masyarakat di wilayah kepulauan yang sangat bergantung pada transportasi laut. Informasi lebih lanjut terkait jadwal keberangkatan, rute, serta mekanisme pendaftaran mudik gratis akan segera diumumkan Kementerian Perhubungan.

    Tonton juga video “AHY Usahakan Harga Tiket Pesawat Turun 14% Saat Nataru” di sini:

    (ada/fdl)



    Sumber : finance.detik.com