Tag: pendidikan

  • Pedoman Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 Tahun 2025

    Pedoman Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 Tahun 2025

    Jakarta

    Hari Sumpah Pemuda (HSP) ke-97 akan diperingati pada tanggal 28 Oktober 2025. Dalam rangka menyambut dan menyemarakkannya, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) telah merilis pedoman pelaksanaan peringatan Hari Sumpah Pemuda.

    Pedoman pelaksanaan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 tahun 2025 dari Kemenpora ini memuat informasi seputar latar belakang, tema dan logo peringatan, program dan kegiatan perayaan, hingga ketentuan penyelenggaraannya.

    Untuk mengetahui lebih lanjut, berikut rangkuman isi dan informasi untuk mengunduh dokumen resminya.

    Tema dan Logo Peringatan

    Tema Hari Sumpah Pemuda ke 97 Tahun 2025 adalah: “Pemuda Pemudi Bergerak, Indonesia Bersatu.” Tema ini mengandung pesan bahwa kejayaan Indonesia di masa depan harus diwujudkan melalui kolaborasi lintas elemen bangsa.

    Logo Hari Sumpah Pemuda ke 97 Tahun 2025 sebagai berikut:

    Pedoman Hari Sumpah Pemuda ke-97 Tahun 2025Logo Hari Sumpah Pemuda ke-97 Tahun 2025 (Foto: Dok. Kemenpora RI)

    Ketentuan Penyelenggaraan

    • Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 diselenggarakan secara nasional di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan perwakilan RI di luar negeri.
    • Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 wajib diselenggarakan oleh lembaga pemerintah dan non-pemerintah, organisasi kepemudaan, LSM, lembaga pendidikan dengan berpedoman pada pedoman pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Kemenpora.
    • Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 diselenggarakan secara terarah dan terpadu dengan membentuk panitia pada setiap tingkatan, dimulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah.
    • Upacara bendera peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 dilaksanakan dengan khidmat dan sederhana pada Selasa, 28 Oktober 2025 pukul 08.00 waktu setempat di lokasi masing-masing.

    Berikut lampiran dan link unduh Pedoman Pelaksanaan Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 Tahun 2025 yang diterbitkan oleh Kemenpora.

    Tonton juga Video: ‘Selamat Hari Sumpah Pemuda’ Menggema di X

    (wia/imk)



    Sumber : news.detik.com

  • Beliau 3 Periode, Kita Nggak Boleh

    Beliau 3 Periode, Kita Nggak Boleh


    Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva menggelar pertemuan empat mata hingga bilateral di Istana Merdeka, Jakarta. Di sela kegiatan itu, Prabowo sempat melempar kelakar jabatan presiden tiga periode.

    Hal itu disampaikan Prabowo saat sesi join press statement bersama Lula di ruang kredensial, Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (23/10/2025). Prabowo mengaku kagum pada Lula dan mengungkit pengalamannya sudah cukup lama memimpin Brasil.

    “Saya mengakui di sini bahwa saya pengagum beliau. Karena beliau memimpin lebih lama dari saya, this is your third, beliau sudah ketiga kali periode,” kata Prabowo.

    Prabowo menyebut Lula sudah memimpin Brasil hingga tiga periode. Dia pun menyinggung aturan di RI yang membatasi jabatan presiden hanya dua periode.

    “Kalau undang-undang mereka boleh tiga kali, kalau kita nggak boleh,” kata Prabowo seraya tersenyum disambut tawa para delegasi.

    Dalam pertemuan itu, Prabowo juga menyampaikan terobosan baru di bidang pendidikan. Ia mengumumkan akan menerapkan pembelajaran bahasa Portugis di sekolah-sekolah.

    “Saya yakin bahwa dalam waktu yang akan datang kita akan menghasilkan capaian lebih baik. Sebagai bukti bahwa kami memandang Brasil sangat penting, saya telah memutuskan bahwa bahasa Portugis akan menjadi salah satu prioritas bahasa disiplin Pendidikan Indonesia,” kata Prabowo.

    Simak Video: Prabowo Sambut Kedatangan Presiden Brasil Lula da Silva di Istana

    (fca/maa)



    Sumber : news.detik.com

  • Upacara Hari Sumpah Pemuda ke-97 Tahun 2025: Jadwal dan Susunan Acara

    Upacara Hari Sumpah Pemuda ke-97 Tahun 2025: Jadwal dan Susunan Acara


    Jakarta

    Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-97 Tahun 2025, akan dilaksanakan upacara bendera. Kegiatan tersebut digelar pada tanggal peringatan Hari Sumpah Pemuda 2025.

    Simak informasi selengkapnya.

    Mengutip dari panduan pelaksanaan peringatan Hari Sumpah Pemuda 2025, upacara Hari Sumpah Pemuda 2025 akan diselenggarakan pada:

    • Hari/Tanggal: Selasa, 28 Oktober 2025
    • Waktu: Pukul 08.00 waktu setempat
    • Tempat: Di lingkungan instansi masing-masing
    • Pembina Upacara: Pimpinan instansi/daerah masing-masing

    Susunan Upacara Bendera Hari Sumpah Pemuda 2025

    Ini susunan acara untuk upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 Tahun 2025.

    • Pemimpin Upacara memasuki lapangan upacara, pasukan diambil alih oleh Pemimpin Upacara;
    • Pembina Upacara tiba di tempat upacara, barisan disiapkan;
    • Penghormatan umum kepada Pembina Upacara;
    • Laporan Pemimpin Upacara kepada Pembina Upacara bahwa upacara siap dimulai;
    • Pengibaran Bendera Merah Putih diiringi lagu kebangsaan “INDONESIA RAYA”;
    • Mengheningkan cipta dipimpin oleh Pembina Upacara;
    • Pembacaan teks Pancasila oleh Pembina Upacara, diikuti oleh seluruh peserta upacara;
    • Pembacaan teks Pembukaan UUD 1945;
    • Pembacaan teks Keputusan Kongres Pemuda Indonesia 1928;
    • Menyanyikan lagu “SATU NUSA SATU BANGSA”;
    • Penyerahan penghargaan diiringi lagu “BAGIMU NEGERI” (bila ada);
    • Pembacaan Pidato Presiden / Amanat Pembina Upacara;
    • Menyanyikan lagu “BANGUN PEMUDI PEMUDA”;
    • Pembacaan Do’a;
    • Laporan Pemimpin Upacara;
    • Penghormatan umum kepada Pembina Upacara;
    • Pembina Upacara berkenan meninggalkan tempat upacara;
    • Upacara selesai.

    Ketentuan Lain

    Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan terkait pelaksanaan upacara Hari Sumpah Pemuda ke-97 Tahun 2025.

    1. Apabila terjadi satu dan lain hal, upacara tidak dapat dilakukan di lapangan terbuka, maka dapat dilaksanakan di ruang tertutup dengan Bendera Merah Putih terlebih dahulu sudah berkibar di atas tiang (pengibaran bendera tidak dilaksanakan). Acara pokok diikuti dengan penyesuaian acara seperlunya atau
      sesuai keperluan daerah masing-masing.
    2. Upacara tingkat nasional/pusat dapat dilakukan oleh masing- masing instansi pemerintah/swasta tingkat nasional, termasuk daerah yang telah disepakati
      ditunjuk untuk peringatan acara puncak HSP. Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan dilaksanakan oleh pemerintah daerah/organisasi/lembaga swasta setempat. Di luar negeri dilaksanakan oleh masing-masing Kantor Perwakilan RI setempat.
    3. Pembina upacara tingkat nasional dilakukan masing-masing pimpinan instansi pemerintah/swasta tingkat nasional, termasuk daerah yang telah disepakati ditunjuk untuk peringatan acara puncak HSP dapat dipimpin oleh Menpora. Tingkat Provinsi/kabupaten/Kota/Kecamatan, dipimpin oleh Gubernur/Bupati/Walikota/Camat setempat. Untuk organisasi/lembaga/swasta/lembaga pendidikan/lembaga non-pemerintah lainnya, pembina upacara dipimpin oleh pimpinan masing-masing. Di luar negeri dipimpin oleh Duta Besar/Kepala Perwakilan RI setempat.
    4. Naskah Pidato Presiden pada saat upacara bendera Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 Tahun 2025 dibacakan oleh Pembina/Inspektur Upacara. Naskah pidato dapat diakses melalui website Kementerian Pemuda dan Olahraga
    5. Acara puncak Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 tahun 2025 secara nasional akan dilaksanakan di Jakarta. Hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan acara puncak peringatan Hari Sumpah Pemuda diatur lebih lanjut.

    Lihat juga Video ”Selamat Hari Sumpah Pemuda’ Menggema di X’:

    (kny/imk)



    Sumber : news.detik.com

  • Setel Sound Horeg sampai Dilaporkan ke PBB

    Setel Sound Horeg sampai Dilaporkan ke PBB



    Bangkok

    Thailand melakukan aksi provokasi di perbatasan Kamboja. Mereka menyetel suara-suara keras memakai sound horeg sampai-sampai dilaporkan ke PBB.

    Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Kamboja menyebut Thailand menggunakan sound dengan nada tinggi atau kerap disebut sound horeg di perbatasan untuk memicu perang psikologis.

    Surat tersebut disampaikan eks Perdana Menteri sekaligus senat presiden Kamboja, Hun Sen ke Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk pada 11 Oktober 2025.


    Dalam surat tersebut, Komnas HAM Kamboja menyatakan suara dari sound horeg berupa nada yang dibuat-buat seperti hantu, ratapan anak-anak, lolongan anjing, rantai berderak, dan helikopter yang menderu. Suara-suara itu diputar melalui pengeras suara pada malam hari sejak 10 Oktober.

    “Tindakan ini merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang melibatkan penggunaan suara-suara yang mengganggu sebagai bentuk intimidasi dan gangguan psikologis,” demikian dalam surat tersebut dikutip The Independent, Kamis (16/10).

    “Suara-suara ini, yang digambarkan sebagai suara keras dan bernada tinggi yang berlangsung lama, telah mengganggu tidur, memicu kecemasan, dan menyebabkan ketidaknyamanan fisik di antara penduduk, termasuk perempuan, anak-anak, lansia, orang sakit, dan penyandang disabilitas,” lanjut mereka.

    Komisi Hak Anak Kamboja juga menyatakan kampanye kebisingan dari Thailand berdampak buruk ke kesehatan mental anak dan memicu trauma serta kecemasan.

    Direktur Eksekutif Komnas Hak Anak, Yan Lay, mengatakan bisingan terutama suara yang dianggap menakutkan dan tak aman bisa mengganggu tidur mereka. Suara yang keras dan menakutkan kerap membuat anak-anak mimpi buruk dan mengalami serangan panik di malam hari.

    Gangguan tersebut juga berdampak ke pendidikan anak. Banyak anak-anak takut pergi ke sekolah di pagi atau sore hari.

    “Mereka takut, mereka tak bisa fokus di sekolah,” kata Yan Lay.

    Hubungan Kamboja dan Thailand tengah memanas usai kedua negara ini terlibat perang di perbatasan selama empat hari pada Juli lalu. Ketika itu, kedua negara saling tuding melakukan provokasi dan menyerang terlebih dahulu.

    Akibat perang tersebut, sejumlah orang tewas dan ribuan orang terpaksa mengungsi. Akhirnya, Thailand dan Kamboja sepakat gencatan senjata yang dimediasi Malaysia dengan bantuan China dan Amerika Serikat.

    Namun, lagi-lagi kedua negara saling tuding masing-masing telah melanggar kesepakatan gencatan senjata tersebut.

    ———

    Artikel ini telah tayang di CNN Indonesia.

    (wsw/wsw)



    Sumber : travel.detik.com

  • Apakah Ponpes Wajib Bayar PBB? Ini Aturan Pajaknya

    Apakah Ponpes Wajib Bayar PBB? Ini Aturan Pajaknya


    Jakarta

    Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Fath Jalen di Tambun Utara, Kab. Bekasi, Jawa Barat, tengah menjadi sorotan usai ditagih Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Padahal terdapat aturan yang mengecualikan objek pajak untuk kepentingan umum di bidang pendidikan non-komersial.

    Untuk diketahui, pembebasan PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk ponpes tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

    Dalam Pasal 38 ayat 1 disebutkan objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.


    Kemudian dalam Ayat 3 terdapat bangunan dan/atau bumi yang dikecualikan dari objek PBB-P2 yang salah satunya adalah Pospen, tepatnya pada huruf (b).

    “Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;” tulis Pasal 38 Ayat 3 huruf (b).

    Selain pondok pesantren, bumi dan/atau bangunan yang juga dapat pengecualian dari PBB-P2 adalah kawasan yang semata-mata digunakan untuk makam, peninggalan purbakala atau yang sejenis, hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;

    Kemudian bumi dan/atau bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik, kantor pemerintah, kantor pemerintahan daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah turut dibebaskan dari PBB-P2.

    Sebagai informasi, sebelumnya Anggota DPR RI, Rieke Diah Pitaloka menyoroti kasus penagihan PBB Ponpes Al-Fath Jalen oleh Bapenda. Sebab menurutnya ada aturan yang mengecualikan objek pajak untuk kepentingan umum di bidang pendidikan non-komersial.

    Hal ini disampaikan Rieke melalui video yang diunggahnya di Instagram, saat mengunjungi Ponpes Al-Fath Jalen yang baru saja ditinggal wafat oleh pendirinya, Kiai Yasin. Bahkan dirinya juga sempat ‘menyolek’ Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk membantu menyelesaikan persoalan ini.

    Lihat juga Video: PBB Jombang Naik hingga 1.202% Tapi Warganya Nggak Demo, Kok Bisa?

    (igo/fdl)



    Sumber : finance.detik.com

  • Fadli Zon Janji Museum di Candi Muaro Jambi Tuntas Dibangun Tahun Ini

    Fadli Zon Janji Museum di Candi Muaro Jambi Tuntas Dibangun Tahun Ini



    Jakarta

    Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon berjanji menempatkan pengembangan atau revitalisasi cagar budaya di Jambi sebagai salah satu fokus kerja kementeriannya. Dia menargetkan pembangunan museum di Kawasan Candi Muaro Jambi (KCMJ) tuntas tahun ini.

    “Kita memang akan fokus untuk Jambi, terutama di dalam finalisasi, revitalisasi dari cagar budaya yang ada di Jambi dan juga museumnya,” kata Fadli yang ditemui setelah gelaran Anugerah Kebudayaan Indonesia (AKI) 2025 di Jakarta, dilansir Antara, Rabu (22/10/2025).

    “Mudah-mudahan museum bisa kita tuntaskan pada tahun ini, next step awal untuk provinsi yang lain dan lain-lain,” dia menambahkan.


    Revitalisasi kawasan KCMJ itu diharapkan mampu menjadi daya tarik wisata sehingga juga berdampak pada perekonomian masyarakat sekitar.

    “Muaro Jambi ni akan menjadi satu situs yang terkenal, maka semakin banyak didatangi masyarakat Indonesia,” kata dia.

    Kawasan Candi Muaro Jambi (KCMJ) bakal direvitalisasi pemerintah dengan konsep harmonisasi keaslian cagar budaya dengan ekosistem alam yang sudah terbentuk.

    Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) mendorong masyarakat sekitar Kawasan Candi Muaro Jambi (KCMJ) ikut memajukan kawasan melalui komunitas masyarakat delapan desa di sekitar kawasan cagar budaya.

    Direktur Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan, Restu Gunawan di Jambi, Minggu mengatakan KCMJ merupakan situs bersejarah tidak hanya memiliki nilai arkeologi, tetapi juga nilai budaya yang kaya.

    KCMJ memiliki ciri khas tersendiri yaitu mampu melakukan pemberdayaan terhadap seluruh masyarakat yang ada di sekitar secara bergotong royong.

    Kompleks Cagar Budaya Muaro Jambi terletak di Kecamatan Maro Sebo, sekitar 26 kilometer sebelah timur Kota Jambi. Dibutuhkan waktu sekitar 40 menit dari Sengeti, pusat Ibu Kota Muaro Jambi, menuju kompleks candi seluas 3.981 hektare ini.

    Revitalisasi kawasan Cagar Budaya Muaro Jambi berfokus pada dua hal, yaitu pembangunan fisik dan penggalian sejarah serta peradaban masa lampau agar bisa dikenali generasi sekarang dan orang-orang pada masa depan.

    Bukan hanya memperbaiki infrastruktur, revitalisasi tersebut juga meliputi ekskavasi simbol-simbol peradaban lampau, observasi dan memotret seluk beluk sejarah yang sarat muatan agama, budaya, dan pendidikan.

    Pemugaran dalam bentuk fisik dilakukan pada empat candi, yaitu Candi Kotomahligai, Candi Parit Duku, Menapo Alun-alun, dan Candi Sialang. Optimalisasi juga dilakukan pada kawasan candi yang sudah dikenal warga, seperti Candi Gumpung, Kedaton, dan Candi Kembar Batu.

    Di samping itu, Pemerintah Pusat juga membangun museum cagar budaya Muaro Jambi, yang memuat artefak sejarah seperti serpihan arca dan makara yang disinyalir sebagai peninggalan purbakala hasil karya dan pemikiran di zaman Kerajaan Sriwijaya.

    (fem/fem)



    Sumber : travel.detik.com

  • Prabowo Akan Bentuk ‘New Special Relationship’ RI dengan Brasil

    Prabowo Akan Bentuk ‘New Special Relationship’ RI dengan Brasil


    Jakarta

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menyampaikan Presiden Prabowo Subianto menganggap Brasil sebagai mitra yang strategis. Ia menyebutkan Prabowo akan membentuk hubungan yang disebutnya ‘new special relationship‘ antara RI dan Brasil.

    Sugiono mulanya mengatakan Prabowo sudah tiga kali bertemu dengan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva. Prabowo, menurut dia, banyak terinspirasi dari kepemimpinan Lula di Brasil, termasuk program serupa Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah lama berjalan di sana.

    “Dari pertemuan dan interaksi tersebut, keduanya sama-sama punya pandangan yang sama terhadap upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bahkan tadi juga Pak Presiden mengatakan beliau banyak belajar dari Brasil mengenai program Makan Bergizi Gratis yang dilaksanakan di Indonesia. Jadi faktor-faktor ini kemudian yang memperkuat hubungan kedua negara,” kata Sugiono kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (23/10/2025).

    Sugiono menyatakan berbagai pertemuan dan interaksi tersebut membuat Prabowo hendak membentuk hubungan khusus antara RI dan Brasil. Hubungan khusus baru itu dinamainya New Special Relationship.

    “Dan tadi juga Pak Presiden mengatakan bahwa beliau akan membentuk suatu hubungan yang beliau sebut New Special Relationship antara Indonesia dengan Brasil,” ujarnya.

    Sugiono kemudian menyinggung terobosan Prabowo yang akan memasukkan bahasa Portugis dalam kurikulum pembelajaran di sekolah-sekolah. Menurut dia, hal ini menekankan bahwa Brasil memiliki posisi yang cukup penting bagi RI.

    “Oleh karena itu, tadi disampaikan bahwa akan ada pelajaran bahasa Portugis karena komunikasi merupakan sesuatu yang penting untuk meningkatkan kerja sama. Untuk itu, beliau meminta memasukkan bahasa Portugis ke dalam kurikulum pendidikan,” katanya.

    Diketahui, terobosan tersebut disampaikan Prabowo saat pertemuan bilateral dengan Presiden Lula dan para delegasi dua negara di Istana Presiden, Jakarta. Prabowo menyampaikan akan memasukkan bahasa Portugis menjadi salah satu bahasa prioritas untuk dipelajari di sekolah-sekolah.

    “Saya yakin bahwa dalam waktu yang akan datang kita akan menghasilkan capaian lebih baik. Sebagai bukti bahwa kami memandang Brasil sangat penting, saya telah memutuskan bahwa bahasa Portugis akan menjadi salah satu prioritas bahasa disiplin pendidikan Indonesia,” kata Prabowo di Istana, Kamis (23/10).

    Lihat Video ‘Pertemuan Prabowo-Presiden Brasil Hasilkan 8 Nota Kesepahaman’:

    (fca/isa)



    Sumber : news.detik.com

  • AHY Buka Suara soal Proyek Jalan Trans Papua

    AHY Buka Suara soal Proyek Jalan Trans Papua


    Jakarta

    Pembangunan Jalan Trans Papua masuk ke dalam prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk dituntaskan. Sebab, Jalan Trans Papua sangat penting sebagai tulang punggung pemerataan ekonomi di kawasan timur Indonesia.

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, penyelesaian Jalan Trans Papua menjadi salah satu topik yang banyak dibahas dalam rapat koordinasi (Rakor) bersama para pemimpin wilayah Papua hari ini.

    “Bagaimana menyelesaikan Trans Papua sebagai backbone konektivitas di darat, sekaligus backbone bagi pertumbuhan ekonominya yang lebih merata,” ujar AHY ditemui usai Rakor bersama kepala daerah Papua di Kantor Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Kamis (23/10/2025).


    AHY mengibaratkan Jalan Trans Papua sebagai arteri dalam tubuh manusia yang merupakan pembuluh utama, bertugas membawa darah kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh.

    Sebagai arteri, menurutnya, Trans Papua harus dituntaskan terlebih dulu, sebelum akhirnya dibangun ruas-ruas pendukungnya.

    “Arteri utama, yang harus dituntaskan terlebih dahulu karena arterinya harus ada dulu. Baru setelah itu kita bisa menghubungkan dengan ruas-ruas yang sifatnya sekunder. Jadi yang primernya dulu, dihubungkan ratusan kilometer itu, kemudian baru sekaligus dikembangkan, bahkan secara paralel juga bisa dikembangkan untuk yang lebih sekunder,” jelas AHY.

    Namun demikian, penyelesaian Jalan Trans Papua tidak mudah. AHY mengatakan, ada tantangan besar dari segi geografis yang harus ditanggulangi untuk menuntaskan jalan sepanjang lebih dari 3.500 kilometer (km) itu.

    Bahkan, ada sejumlah daerah di Papua yang saat ini masih dalam kondisi betul-betul terisolir. Oleh karena itu, menurutnya keberadaan Trans Papua sebagai akses penghubungnya sangat penting.

    “Papua luar biasa, bagi yang sudah pernah ke Papua pasti langsung, wah memang luar biasa tantangan secara geografi’. Bukan kita tidak bersyukur itu, tapi justru di sinilah kita harus hadir,” kata dia.

    Menurut AHY pertumbuhan ekonomi suatu daerah sangat bergantung pada aksesnya. Semakin baik akses, maka akan memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Begitu pula dengan ketimpangan, yang juga dipengaruhi oleh akses itu sendiri.

    “Akses bukan hanya jalan tentunya, akses fisik, tetapi juga setelah itu bisa dinilai tingkat kesejahteraan, termasuk juga di sektor pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Ini yang sekali lagi menjadi fokus kami. Tadi kami bahas dengan baik dan mudah-mudahan (segera teratasi),” ujar AHY.

    “Kita satu tahun pemerintah sudah berjalan, banyak hal yang sudah kita lakukan, tapi juga sudah saatnya setelah kita mempelajari belanja masalah di satu tahun pertama ini, sekaligus mencari solusi yang terbaik. Mudah-mudahan tahun-tahun berdepah ini kita semakin settle dan efektif menghadirkan kebijakan dan solusi terbaik,” sambung AHY.

    Tonton juga video “AHY: Giant Sea Wall Proyek Besar Sekali, Butuh Pertimbangkan Banyak Hal” di sini:

    (shc/hns)



    Sumber : finance.detik.com

  • Rieke Protes Ponpes Ditagih PBB, Purbaya Respons Begini

    Rieke Protes Ponpes Ditagih PBB, Purbaya Respons Begini


    Jakarta

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merespons kasus Pondok Pesantren Al-Fath Jalen di Bekasi, yang ditagih Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Hal ini pertama kali disampaikan Anggota DPR Rieke Diah Pitaloka.

    Purbaya mengaku belum mengetahui secara detail kasus tersebut. Namun, ia menyebut bakal melakukan pengecekan lebih lanjut.

    “Saya belum tahu kasusnya, nanti saya lihat deh,” ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2025.


    Diberitakan detikhikmah, Rieke meluapkan kegeramannya setelah mengetahui Ponpes Al-Fath ditagih PBB oleh Bapenda. Padahal, menurutnya, ada aturan yang mengecualikan objek pajak untuk kepentingan umum di bidang pendidikan non-komersial.

    Hal ini disampaikan Rieke melalui video yang diunggahnya di Instagram, saat mengunjungi Ponpes Al-Fath Jalen yang baru saja ditinggal wafat oleh pendirinya, Kiai Yasin. Ia pun menyolek (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk membantu menyelesaikan persoalan ini.

    “Ini pesantren abangku, Kiai Yasin… Belum itu tanah kering ya, tiba-tiba ada orang datang dari Badan Pendapatan Daerah nagih pajak. Kang Purbaya! Tolong Kang Purbaya!” seru Rieke dalam video tersebut, dikutip detikcom, Kamis (23/10/2025), dengan seizin yang bersangkutan.

    Rieke kemudian menegaskan dasar hukum yang seharusnya membebaskan pesantren tersebut dari PBB-P2. Ia mengacu pada Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD)

    Aturan tersebut mengecualikan kepemilikan, penguasaan, dan atau pemanfaatan atas bumi dan atau bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksud untuk memperoleh keuntungan.

    “Yayasan abang gue tuh nggak cari untung. Berani-beraninya nagih ya. Kita selesaikan secara adat hukum maksudnya,” tegas Rieke.

    Tonton juga video “Momen Chairul Tanjung Sowan ke KH Anwar Manshur Lirboyo” di sini:

    (ily/rrd)



    Sumber : finance.detik.com

  • Waka DPD Ajak Pemuda Parlemen Indonesia Wujudkan Demokrasi Produktif

    Waka DPD Ajak Pemuda Parlemen Indonesia Wujudkan Demokrasi Produktif


    Jakarta

    Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung membuka Konferensi Pemuda Parlemen Indonesia (PPI) Tahun 2025 di Jakarta. Tamsil menegaskan pentingnya peran pemuda sebagai energi moral bangsa yang harus mengarahkan semangat dan keberanian mereka pada pembangunan politik yang bermakna.

    Tamsil menyampaikan parlemen bukan sekadar lembaga politik, melainkan juga institusi pemikiran yang menjadi ‘otak bangsa’. Parlemen, kata Tamsil, adalah tempat ide dan nurani bangsa disatukan untuk kemudian diformulasikan menjadi kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

    “Eksekutif mungkin menggerakkan tangan bangsa, tetapi parlemen sejatinya menggerakkan pikirannya. Di sinilah moral publik diuji, dan kebijaksanaan kolektif ditempa,” ujar Tamsil, dalam keterangan tertulis, Kamis (23/10/2025).

    “Pikiran yang lahir di parlemen harus bersumber dari denyut kehidupan rakyat,” sambungnya.

    Tamsil menekankan Pemuda Parlemen Indonesia merupakan wadah strategis bagi generasi muda untuk mengasah kemampuan berpikir kritis, berdialektika, serta membangun budaya politik yang sehat dan beretika.

    Menurut Tamsil, forum seperti ini menjadi laboratorium berpikir bagi para pemuda untuk mengembangkan argumentasi, menghargai perbedaan, serta menumbuhkan kedewasaan politik.

    “Politik yang sehat lahir dari perdebatan yang sehat. Perdebatan bukan pertengkaran, tetapi jalan akal menempuh kebenaran,” kata Tamsil.

    “Dari perdebatan lahir pengetahuan, dari pengetahuan tumbuh kebijakan, dan dari kebijakan hadir keadilan,” tambahnya.

    Tamsil juga mengutip pandangan Mohammad Hatta dalam buku ‘Demokrasi Kita’, yang menyebut demokrasi sejati adalah demokrasi yang produktif dan substantif, bukan sekadar demokrasi yang ramai di ruang perdebatan dan Pemilu.

    Menurut Tamsil, demokrasi yang produktif adalah demokrasi yang melahirkan kesejahteraan dan didasari oleh semangat gotong royong.

    “Gotong royong bukan sekadar warisan sosial, melainkan prinsip politik yang paling mendasar. Demokrasi tanpa gotong royong akan menjadi arena kompetisi yang individualistik,” tutur Tamsil.

    “Namun, demokrasi yang berjiwa gotong royong akan menjadi taman kolaborasi yang menumbuhkan kesejahteraan bersama,” sambungnya.

    Lebih lanjut, Tamsil mengingatkan para peserta konferensi, keberanian berpikir berbeda harus selalu disertai arah dan tanggung jawab. Dalam konteks politik, setiap ide dan kata yang disampaikan harus memiliki dasar moral dan memperhatikan kepentingan rakyat.

    “Berpikir bagi seorang pemuda parlemen berarti memikul amanah. Karena itu, tanamkan sejak dini bahwa berpikir itu ibadah, dan berpolitik itu pengabdian,” ucap Tamsil.

    Di era banjir informasi seperti saat ini, Tamsil juga berpesan agar generasi muda parlemen menjadi jangkar intelektual bangsa. Ia mengingatkan agar pemuda tidak mudah terseret arus opini publik yang dangkal, tetapi tetap berpijak pada pengetahuan dan kebenaran.

    “Bangunlah politik yang berpijak pada pengetahuan, bukan sekadar popularitas. Jadikan politik sebagai jalan menebar manfaat, bukan alat untuk menimbun kuasa,” tegas Tamsil.

    Tamsil memberikan apresiasi kepada seluruh pengurus dan panitia Pemuda Parlemen Indonesia atas dedikasi mereka dalam membangun ruang pendidikan politik yang berkeadaban.

    Ia berharap konferensi ini menjadi titik awal lahirnya generasi muda yang mampu menyeimbangkan antara ide dan tindakan, serta menuntun bangsa menuju demokrasi yang produktif dan bergotong royong.

    “Dengan penuh keyakinan, mari kita jadikan konferensi ini sebagai awal gerakan intelektual muda yang menuntun bangsa menuju demokrasi yang produktif dan bergotong royong,” kata Tamsil.

    Sebagai informasi, kegiatan tersebut turut dihadiri oleh jajaran pengurus Dewan Pengurus Pusat Pemuda Parlemen Indonesia dan juga peserta-peserta Konferensi dari seluruh Indonesia.

    (akd/ega)



    Sumber : news.detik.com