Geser –
Literasi keuangan adalah modal utama agar bisa mengelola, memahami, dan mengambil keputusan yang bijak untuk setiap rupiah yang kita miliki. Jika literasi keuangan masyarakat rendah, kerugiannya bisa dirasakan di level individu, keluarga, hingga negara.
Bak rem dan setir di mobil, tanpa literasi keuangan yang baik, maka risiko kecelakaan atau bahkan terjerumus dalam jurang sangat mungkin terjadi.
Literasi keuangan yang buruk, sama saja dengan merencanakan kegagalan untuk masa depan.”
|
Perjalanan ke Pulau Terluar
Pagi itu pesawat kami mendarat di Ambon pukul 06.40 Waktu Indonesia Timur (WIT). Tak ada matahari yang menyambut saat itu meski waktu kedatangan kami sudah cukup pagi.
Ambon sedang memasuki musim hujan. Dan jika sudah begitu, hujan akan seharian menemani tanpa lelah dari pagi ketemu pagi.
Dengan hujan yang menemani seharian, perjalanan udara dari Jakarta yang ditempuh selama 3,5 jam pun semakin terasa lelahnya. Namun mengeluh pada momen ini rasanya sama seperti kapal yang berlabuh sebelum berlayar, mengingat perjalanan kami masih sangat jauh menuju Pulau Geser di Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku.
 Panorama Pulau Geser di Maluku Foto: Didik DH
|
Pulau Geser adalah salah satu pulau paling timur dari wilayah Kepulauan Maluku. Permata kecil di sebelah timur Indonesia ini punya panorama bahari yang menawan serta catatan sejarah yang hebat sebagai bagian dari jalur rempah dunia.
Pulau Geser merupakan pulau yang teduh dan menenangkan. Jika melihat di peta, maka pulau ini sekilas tak bakal kelihatan lantaran luasnya yang teramat kecil. Pulau yang memiliki luas sekitar 3 km2 ini bisa dikelilingi hanya dengan berjalan kaki, sehingga kita tidak akan menemukan mobil atau kendaraan bermotor roda empat di sini.
Namun jumlah penduduknya cukup banyak. Bahkan pulau terpencil ini punya satu kampus, yakni Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Seram Timur. Pulau Geser juga menyimpan sejarah yang cukup penting dalam perjalanan Indonesia. Presiden Sukarno disebut pernah mampir dan bermalam di pulau ini sebagai bagian dari upaya aktif memperjuangkan kembalinya Irian Barat ke Indonesia, yang saat itu masih dikuasai Belanda.
 Pulau Geser juga merupakan pintu perdagangan bagi Kebupaten Seram Timur, Kabupaten Maluku Tenggara dan Kabupaten Raja Ampat di Papua Barat Foto: Didik DH
|
Sayangnya, aksesnya terbilang cukup sulit. Letaknya lebih dekat ke Sorong di Papua Barat dibandingkan ke Ambon. Meski waktu tempuh bisa dipangkas dengan menggunakan pesawat, namun jadwal penerbangan juga kerap kali terkendala pada kondisi cuaca yang tak selalu baik. Jadwalnya pun hanya di hari tertentu.
Jalur darat pun kami pilih untuk menembus Pulau Geser dari Ambon. Jika non-stop, perjalanan yang akan menggunakan moda transportasi laut dan darat-melewati tiga kabupaten ini, bisa menembus hingga 24 jam.
Maka kami memilih membaginya dalam dua poin perhentian, yakni Ambon ke Bula di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) yang ditempuh dalam waktu kurang lebih 15 jam, dan Bula ke Pulau Geser yang ditempuh sekitar 3,5 jam.
Perjalanan ke Pulau Geser adalah bagian dari upaya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meningkatkan literasi keuangan di wilayah 3T (terdepan, tertinggal, dan terluar). Peningkatan literasi keuangan tengah masif dilakukan OJK bersama para stakeholder di seluruh Indonesia melalui Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN).
Gerakan ini bukan sekadar edukasi, tetapi juga mencakup pemetaan daerah dengan indeks literasi dan inklusi rendah, seperti Papua, Maluku, dan wilayah timur lainnya. OJK lalu menyesuaikan strategi edukasi dengan kebutuhan lokal, seperti pendekatan berbasis komunitas dan kolaborasi dengan tokoh masyarakat.
Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 yang dilakukan OJK dan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat masih ada gap antara indeks literasi dan inklusi keuangan pada masyarakat, yakni 66,46% untuk literasi dan 80,51% untuk inklusi. Hal ini menunjukkan jumlah produk dan layanan keuangan yang diakses masyarakat lebih tinggi dari pemahaman masyarakat tentang produk dan layanan itu sendiri.
Padahal, tanpa literasi keuangan yang baik dan timpang dengan inklusivitasnya, dapat membuka celah terjadinya kegagalan yang berulang, bahkan kejahatan.
“Literasi keuangan perlu menjadi salah satu fokus pemerintah dalam mengembangkan inklusinya. Terciptanya inklusi keuangan, atau penetrasi masyarakat unbankable untuk memiliki akses ke produk keuangan formal, harus dibarengi dengan literasi keuangan untuk menciptakan pemahaman dan kepercayaan,” ujar Peneliti dan Analis Kebijakan Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Muhammad Nidhal.
Pulau Geser sendiri merupakan salah satu wilayah di Kabupaten SBT yang literasi keuangannya masih rendah. Sebagai gambaran, Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) OJK pada 2022 mencatat tingkat literasi keuangan di Provinsi Maluku berada pada angka 40,78%, sedangkan tingkat inklusi keuangannya 78,70%. Disparitas ini menunjukkan bahwa meskipun banyak masyarakat yang telah menggunakan layanan keuangan, namun pemahaman mereka tentang produk keuangan masih belum optimal, apalagi di wilayah yang lebih terpencil lagi.
Kabupaten SBT; yang merupakan salah satu dari enam kabupaten di Provinsi Maluku yang masuk daftar daerah tertinggal menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2020, juga punya wilayah-wilayah yang literasi keuangannya masih rendah. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya masyarakat yang memilih menggunakan jasa rentenir atau pinpri (pinjaman pribadi) dengan bunga selangit dibandingkan meminjamnya ke bank yang notabene legal dan punya bunga kredit jauh lebih wajar dibandingkan rentenir.
Hal ini diamini oleh Bupati SBT, Fachri Husni Alkatiri. Fachri bilang, ada semacam kendala psikologis saat masyarakat berinteraksi dengan bank.
“Ada kebutuhan cepat (akan uang), jumlahnya banyak, tapi kalau lewat bank sulit prosesnya, sehingga masyarakat memilih jalur lebih mudah yang ditawarkan oleh entitas yang masih dipertanyakan legalitasnya.” kata Fachri saat ditemui detikcom di kantornya.
Fachri bahkan menyebut, masyarakat di SBT masih banyak yang menggunakan jasa pengiriman pihak ketiga untuk mengirimkan uang dengan bayaran yang tidak murah atau jauh lebih mahal ketimbang menggunakan fasilitas perbankan. Masyarakat juga tak segan-segan meminjam ke jasa pinjaman pribadi yang menawarkan bunga 20%.
“Saya rasa banyak masyarakat saya yang belum cukup akrab dengan layanan perbankan. Contoh urusan mendapatkan permodalan, justru memilih pilihan ke yang menyusahkan masyarakat itu sendiri, seperti ke jasa yang belum jelas statusnya.” jelas Fachri.
OJK diharapkan bisa menjembatani persoalan ini. Masyarakat diharapkan bisa meningkatkan literasinya tentang fungsi bank dan jasa keuangan lainnya yang diawasi oleh OJK, sehingga dana yang dimiliki masyarakat pun bisa terjaga dan tidak digerogoti oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab yang mencari keuntungan besar.
Harga Mahal Literasi Keuangan
Rovel Ayal, Asisten Manajer OJK Provinsi Maluku, mengatakan tantangan terbesar meliterasi masyarakat di wilayah 3T soal keuangan adalah cara komunikasi. Dia bilang, pihaknya harus bisa membumikan ‘bahasa langit’ yang dipakai untuk menjelaskan soal literasi keuangan ke masyarakat wilayah 3T.
“Kalau ke masyarakat paling bawah itu nggak bisa pakai bahasa tinggi. Jadi harus disertai dengan contoh kasus.” katanya.
 Peningkatan Literasi Keuangan OJK Maluku ke ASN di Bula, Seram Bagian Timur. Foto: Dea Duta Aulia
|
Contohnya, saat tim literasi keuangan OJK Maluku memberikan edukasi keuangan pada para aparatur sipil negara (ASN) yang ada di Bula, SBT. Tim literasi keuangan OJK Maluku mencatat, banyak ASN yang kreditnya mandek di BPR.
OJK harus menjelaskan bagaimana tanggung jawab dan konsekuensi masyarakat yang gagal dalam melunasi utangnya. Tak jarang masyarakat bertanya soal bagaimana cara menghapus catatan kredit yang buruk pada SLIK OJK agar bisa melakukan kredit untuk kebutuhan yang lain.
“Banyak ASN yang terjerat risiko keuangan sehingga menjadi kewajiban bagi OJK dalam upaya menggencarkan sosialisasi edukasi keuangan yang bertujuan untuk melindungi keuangan masing-masing dan menjadi deteksi dini skema investasi ilegal.” kata Rovel.
 Peningkatan Literasi Keuangan di Pulau Geser. Foto: Didik DH
|
Tak cuma soal cara berkomunikasi, lokasi wilayah 3T yang umumnya sulit diakses juga jadi tantangan. Belum lagi jika kondisinya seperti pulau Geser yang masuk dalam provinsi Maluku, perjalanan panjang nan melelahkan sudah tentu harus dilalui. Dalam perjalanan, tak jarang kami menemui jalan yang terputus akibat longsor atau banjir, melewati bukit, gunung, dan lembah.
Tapi semua lelah itu terbayarkan saat kegiatan edukasi literasi keuangan yang menjadi bagian dari gerakan nasional cerdas keuangan gagasan OJK itu dihadiri oleh lebih dari 100 peserta di Desa Geser, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku. Peserta yang terdiri dari para ibu, bapak, dan siswa-siswi madrasah tersebut dengan antusias mengikuti paparan soal pentingnya merencanakan dan meningkatkan literasi keuangan.
Hal ini terbukti dengan pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat Pulau Geser yang bertanya soal keuangan pada kegiatan edukasi literasi keuangan ini. Mulai dari tawaran meminjam dana dengan mudah yang datang lewat SMS hingga aplikasi pesan instan dan media sosial, juga seberapa penting memulai sebuah investasi.
 Peningkatan Literasi Keuangan di Pulau Geser. Foto: Dea Duta Aulia
|
 Peningkatan Literasi Keuangan di Pulau Geser. Foto: Didik DH
|
Pulau Geser menjadi rumah bagi masyarakat pesisir di Kecamatan Seram Timur. Mereka sehari-hari ada yang bekerja sebagai nelayan, pedagang, atau bertani. Salah satu poin penting yang harus disampaikan ke masyarakat dengan literasi keuangan yang rendah adalah pentingnya merencanakan keuangan dengan baik.
Bahwa bekerja tanpa punya perencanaan keuangan yang baik sama saja merencanakan sebuah kegagalan untuk masa depan. Hal ini penting diketahui masyarakat di wilayah 3T agar dapat menjaga ekonominya, tidak digerogoti oleh rentenir, sehingga kesejahteraannya bisa terus meningkat dan berkelanjutan.
Dengan semakin bertambahnya inklusivitas keuangan di tengah era digitalisasi atau internet, maka literasi keuangan sangat penting untuk dikejar oleh masyarakat. Tanpa literasi keuangan yang baik, maka jebakan-jebakan yang beredar di internet ataupun di sekitar kita senantiasa mengintai.
OJK dalam modul edukasi literasi keuangannya menyampaikan, ada dua hal yang menjadi rumus untuk mendeteksi sebuah tawaran investasi yang ilegal atau bodong, yakni mengecek legalitasnya dan kelogisan tawarannya. Beberapa karakteristiknya seperti legalitas yang tidak jelas, menawarkan keuntungan tidak wajar dalam waktu cepat, klaim tanpa risiko, hingga penawaran dengan memanfaatkan tokoh masyarakat/agama/public figure.
Sejumlah kejahatan digital lainnya juga perlu diwaspadai pada era internet saat ini. Mulai dari social engineering, yang merupakan tindakan memanipulasi psikologis korban untuk mendapatkan data dan informasi pribadi dengan tujuan membobol akun keuangan korban.
Lalu ada phising yang memancing korban untuk mendapatkan informasi atau data pribadi. Kemudian skimming, yang mencuri informasi keuangan pada kartu ATM dengan cara menyalin data pada strip magnetik kartu tersebut. Dan yang tak kalah gres saat ini adalah pinpri (pinjaman pribadi) yang modus umumnya menawarkan pinjaman dari perorangan pribadi kepada pihak peminjam dengan syarat menyerahkan data pribadi peminjam sehingga dapat disalahgunakan.
Jangan sampai masyarakat Pulau Geser harus terjebak pada utang berbunga tinggi yang dilakukan pada entitas-entitas ilegal. Jangan sampai literasi keuangan yang rendah membuat mereka kehilangan tabungan atau investasi karena tertipu, memiliki gaya berbelanja yang tidak sehat, hingga kesenjangan ekonomi yang kian melebar.
Rendahnya literasi keuangan bukan cuma bikin orang susah mengatur uang, tapi juga bikin ekonomi nasional “bocor” – baik lewat investasi bodong, utang bermasalah, maupun konsumsi yang tidak produktif. Sebuah harga mahal yang harus ditebus meski harus ke pulau terluar sekalipun.
Tonton juga video “OJK Catat Jumlah Investor Kripto RI Tembus Angka 13,71 Juta” di sini:
(eds/ara)
