li.jumatberkah.com

Tag: politik

Setelah Dili, Menyusul Port Moresby

Jakarta –

Timor Leste akhirnya menjadi bagian dari ASEAN, menandai babak baru dalam perjalanan panjang sebuah bangsa muda menuju pengakuan regional. Setelah menunggu empat belas tahun sejak pengajuan resmi pada 2011, negara yang lahir dari perjuangan panjang kemerdekaan ini akan resmi menjadi anggota ke-11 ASEAN pada Oktober 2025.

Keputusan tersebut bukan sekadar peristiwa diplomatik, melainkan simbol dari proses konsolidasi identitas politik dan institusional yang ditempuh Timor Leste di tengah medan geopolitik Asia Tenggara yang kompleks.

Proses panjang menuju keanggotaan menunjukkan dinamika khas ASEAN sebagai organisasi berbasis konsensus. Tidak ada mekanisme cepat dalam perhimpunan yang menempatkan prinsip non-intervensi dan kehati-hatian sebagai dasar.

Dalam konteks ini, kesabaran dan diplomasi Timor Leste menjadi modal penting. Dukungan kuat dari Malaysia sebagai Ketua ASEAN tahun ini turut memberi ruang, dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim menegaskan bahwa bergabungnya Timor Leste akan memberi manfaat bagi seluruh kawasan.

Pernyataan tersebut bukan sekadar gestur politik, melainkan pengakuan terhadap kapasitas negara itu untuk berkontribusi pada keseimbangan regional demi kemanfaatan ekonomi, sosial dan budaya.

Di sisi domestik, Timor Leste tidak hadir sebagai negara yang steril dari tantangan. Menjelang keanggotaannya, negara ini sempat diguncang protes publik terkait kebijakan pembelian kendaraan mewah bagi anggota parlemen.

Pemerintah merespons cepat dengan membatalkan rencana tersebut, menunjukkan bahwa tekanan masyarakat sipil masih memiliki daya kontrol terhadap kebijakan politik.

Pengamat seperti Michael Leach dari Swinburne University menilai bahwa insiden ini menjadi bukti vitalitas demokrasi di Timor Leste, sebuah demokrasi yang, meskipun muda, memperlihatkan daya lenting yang lebih sehat dibanding sejumlah negara tetangganya di Asia Tenggara.

Setelah Dili, Maka Port Moresby

Masuknya Timor Leste ke ASEAN membawa dimensi baru dalam struktur regional. Berdasarkan laporan dari Tommy Walker pada DW, keanggotaan ini membuka akses ke pasar ASEAN yang berjumlah lebih dari enam ratus juta penduduk dan menjadi peluang untuk memperluas jejaring perdagangan serta investasi.

Namun, keuntungan tersebut tidak serta merta. Timor Leste perlu memperkuat kapasitas produksinya, memperbaiki infrastruktur, serta membangun sistem hukum dan tata kelola ekonomi yang kompetitif agar dapat menyesuaikan diri dengan standar regional.

Secara ekonomi, negara ini masih bergantung pada sektor minyak dan gas, dengan diversifikasi yang terbatas. Karena itu, integrasi ke ASEAN juga berarti tuntutan reformasi struktural yang nyata.

Di balik dimensi ekonomi, terdapat makna politik yang signifikan. Timor Leste merupakan salah satu dari sedikit negara di kawasan yang secara konsisten mempertahankan sistem demokrasi.

Kehadirannya dapat menjadi penyeimbang di antara konfigurasi politik ASEAN yang beragam, dari demokrasi, monarki, otoritarian, hingga sistem hibrida. Dalam konteks ini, keanggotaan Timor Leste bukan hanya soal representasi geografis, tetapi juga penegasan nilai-nilai politik yang memperkaya orientasi normatif ASEAN di tengah dinamika global yang semakin terpolarisasi.

Sementara itu, Papua Nugini mulai menunjukkan ketertarikan untuk menempuh jalan serupa. Pada pertemuan tingkat menteri luar negeri dalam forum regional di Kuala Lumpur pada 11 Juli 2025, Menteri Luar Negeri Hon.

Justin Tkatchenko menyatakan bahwa Papua Nugini ingin bertransformasi dari status Pengamat Khusus (Special Observer) untuk menjadi anggota penuh ASEAN. Pernyataan resmi tersebut mencatat bahwa negara tersebut menyadari potensi strategis dan ekonominya untuk kawasan-menekankan bahwa kemasukan Papua Nugini akan memberi ASEAN “kaki ekonomi di Pasifik” dan membuka peluang perdagangan serta investasi baru, dengan menyoroti sumber daya alam yang melimpah seperti ekspor LNG dan minyak mentah, serta zona ekonomi eksklusif seluas 2,4 juta km² dan keanekaragaman hayati yang signifikan.

Meskipun belum mengajukan permohonan formal anggota penuh, Papua Nugini telah mempersiapkan Kebijakan Kabinet (Cabinet Policy Submission) sebagai langkah administratif ke depan, serta telah membuka misi diplomatik penuh di empat negara ASEAN dengan rencana membuka misi kelima di Thailand.

Ini menunjukkan keseriusan dalam memenuhi ekspektasi keanggotaan ASEAN dan persiapan institusional yang sedang berjalan.

ASEAN dan Pasifika

Dalam konteks lebih luas, ekspansi ASEAN ke arah timur-melalui integrasi Timor Leste dan potensi Papua Nugini-menunjukkan perubahan dalam cara organisasi ini memaknai dirinya. ASEAN tidak lagi sekadar forum diplomatik yang beranggotakan negara-negara inti di daratan dan kepulauan utama Asia Tenggara.

Ia kini menjadi wadah yang lebih inklusif, menampung negara dengan latar belakang sejarah, kapasitas ekonomi, dan sistem politik yang beragam. Masuknya Timor Leste dan rencana Papua Nugini menegaskan bahwa konsep Asia Tenggara tidak statis, bahkan dapat terus diperluas melalui dialog berkesinambungan, diplomasi, dan pembelajaran institusional hingga ke wilayah pasifika.

Namun, keanggotaan baru ini juga mengingatkan pada tantangan yang sudah lama menghantui ASEAN, yaitu kesenjangan pembangunan antaranggota. Bagi Timor Leste dan bahkan bagi Papua Nugini di masa depan, menjadi anggota bukanlah akhir dari perjalanan, tetapi awal dari proses adaptasi terhadap mekanisme regional yang kompleks.

Kesiapan birokrasi, kapasitas fiskal, dan kemampuan representasi dalam forum-forum ASEAN akan menjadi ujian nyata bagi efektivitas partisipasinya. Papua Nugini, meskipun menawarkan sumber daya dan posisi strategis, harus mengimbangi dengan reformasi institusional dan diversifikasi ekonomi agar rencana keanggotaan tersebut tidak hanya simbolis tetapi substantif.

Meski demikian, kisah Timor Leste dan aspirasi Papua Nugini memperlihatkan bahwa integrasi regional bukan semata persoalan ukuran ekonomi atau keamanan regional. Ini juga tentang kemampuan diplomasi, kekuatan politik, dan keyakinan akan pentingnya kebersamaan kawasan.

Dalam lanskap global yang kian kompetitif, langkah-kecil dari Dili menuju ASEAN atau dari Port Moresby menuju aspirasi serupa, adalah refleksi dari keberanian untuk menegosiasikan posisi, membangun legitimasi, dan mengambil bagian dalam tatanan yang lebih luas. Dan dari negara-negara seperti Timor Leste dan Papua Nugini, ASEAN diingatkan kembali bahwa semangat komunitas tidak tumbuh dari kekuatan semata, melainkan dari keinginan untuk saling mengakui dan bekerja sama, suatu hal yang merupakan tujuan awal dari pembentukan ASEAN.

Luthfi Eddyono. Mahasiswa PhD, Victoria University of Wellington, Associate Member of The New Zealand Asian Studies Society.

(rdp/imk)

Sumber : news.detik.com

October 24, 2025
IOC Berani Ancam Indonesia, tapi Lembek ke Israel

Jakarta –

Komite Olimpiade Internasional (IOC) berani mengancam Indonesia buntut pencoretan Israel di Kejuaraan Dunia Senam 2025. Di sisi lain, IOC lembek ke Israel karena kasus perang di Gaza.

Indonesia menolak keterlibatan Israel di Kejuaraan Dunia Senam 2025 yang sedang berlangsung karena tidak ada hubungan diplomatik. Ada enam atlet Israel tak dikeluarkan visanya oleh pemerintah Indonesia.

Menurut Menpora Erick Thohir, prinsip ini juga berdasarkan UUD 1945 yang menghormati keamanan dan ketertiban umum. Ada pula kewajiban Pemerintah Negara Indonesia untuk melaksanakan ketertiban dunia.

IOC kemudian mengambil sikap dengan mengancam Indonesia. IOC memutus dialog dengan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dan tidak akan merekomendasikan Indonesia menggelar kegiatan olahraga internasional, yang di antaranya adalah Olimpiade.

Keberanian IOC dalam mengancam Indonesia justru tumpul kepada Israel. IOC sampai detik ini terus membiarkan bendera Israel untuk berpartisipasi di kejuaraan olahraga dunia padahal negara tersebut telah melakukan tindakan genosida terhadap rakyat Palestina.

“Hal ini sekali lagi menyoroti posisi prinsipil IOC: semua atlet, tim, dan pejabat olahraga yang memenuhi syarat harus dapat berpartisipasi dalam kompetisi dan acara olahraga internasional tanpa diskriminasi apa pun dari negara tuan rumah, sesuai dengan Piagam Olimpiade dan prinsip-prinsip dasar non-diskriminasi, otonomi, dan netralitas politik yang mengatur Gerakan Olimpiade,” tulis IOC dalam keterangannya terkait Indonesia.

Di sisi lain, IOC malah menghukum Rusia dan Belarusia dari kejuaraan olahraga Internasional karena perang dengan Ukraina. Kontingen kedua negara tersebut tidak bisa tampil membawa bendera negara di Olimpiade Musim Dingin 2026, yang berlangsung di Italia pada Februari mendatang.

IOC sudah menghukum Rusia dan Belarusia pada Olimpiade Paris 2024 akibat perang Ukraina. Saat itu hanya ada 15 atlet Rusia dan 17 atlet Belarusia yang diizinkan berpartisipasi dalam Olimpiade Paris sebagai atlet netral.

Dikutip dari The Moscow Times, para atlet harus melewati pemeriksaan ganda. Pertama diperiksa oleh Federasi Olahraga Internasional dan kemudian oleh IOC, untuk membuktikan bahwa mereka tidak secara aktif mendukung perang di Ukraina atau memiliki hubungan apa pun dengan militer.

IOC sudah membuat Rusia bersama Belarusia hilang dari Olimpiade pada 2024 di Paris karena masalah perang. Namun, IOC masih membiarkan Israel yang sudah sangat jelas ditentang banyak negara karena genosida di Palestina.

(ran/krs)

Sumber : sport.detik.com

October 24, 2025
Prabowo Tegaskan RI-Brasil Dukung Gencatan Senjata di Palestina dan Ukraina

Jakarta –

Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan kenegaraan dengan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Merdeka, Jakarta. Prabowo menegaskan sikap RI dan Brasil sama dalam mendukung gencatan senjata di Palestina dan Ukraina.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam pernyataan bersama atau joint press statement di ruang kredensial Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (23/10/2025). Prabowo memastikan pemerintah RI dan Brasil saling dukung dalam sikap politik internasional.

“Saya kira itu kita di bidang politik internasional kita saling mendukung, sikap kita sama,” kata Prabowo.

Prabowo mengatakan dua negara mendorong solusi perdamaian dalam serangan terhadap Palestina dan Ukraina. Ia mendukung solusi dua negara atau two-state solution untuk menyelesaikan permasalahan Palestina.

“Di masalah Palestina, sama di masalah Ukraine, kita ingin gencatan senjata cepat, kita ingin perdamaian yang riil, menuju ke solusi politik, yaitu solusi dua negara. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan,” katanya.

Diketahui, RI dan Brasil menyepakati delapan MoU dalam pertemuan tersebut. MoU ditandatangani para menteri, kepala lembaga, hingga direktur perusahaan BUMN atau swasta yang disaksikan Presiden Prabowo dan Presiden Lula.

Adapun berikut ini delapan kerja sama yang ditandatangani pemerintah/swasta antara RI-Brasil:
1.⁠ ⁠Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan Kementerian Pertambangan dan Energi Republik Federasi Brasil tentang Kerja Sama Energi dan Pertambangan.
2.⁠ ⁠Memorandum Saling Pengertian antara Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia dan Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi Republik Federasi Brasil tentang Kerja Sama Sains Teknologi dan Inovasi
3.⁠ ⁠Memorandum Saling Pengertian antara Badan Karantina Indonesia dan Kementerian Pertanian dan Peternakan Republik Federasi Brasil tentang Kerja Sama dalam Tindakan Sanitari dan Fitosanitari dan Sertifikasi
4.⁠ ⁠Nota Kesepahaman antara Badan Pusat Statistik Indonesia dan Institute Geography dan Statistik Brasil tentang Kerja Sama di Bidang Statistik
5.⁠ ⁠Memorandum Saling Pengertian antara Danantara Indonesia dan GBS
6.⁠ ⁠Memorandum Saling Pengertian antara PT Perusahaan Listrik Negara Persero Indonesia dan J&F S.A Brazil
7.⁠ ⁠Memorandum Saling Pengertian antara Pertamina dan Fluxus
8.⁠ ⁠Memorandum Saling Pengertian antara KADIN dan APEX tentang kerja sama promosi dagang

Lihat juga Video ’87 Warga Gaza Tewas oleh Israel Sejak Gencatan Senjata Berlaku’:

(fca/rfs)

Sumber : news.detik.com

October 24, 2025
Trump Ancam Cabut Dukungan Jika Israel Nekat Caplok Tepi Barat

Jakarta –

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam akan mencabut dukungan jika Israel mencaplok Tepi Barat. Pernyataan ini diutarakan Trump dalam wawancaranya dengan majalah Time.

Dilansir AFP, Kamis (23/10/2025), komentar Trump tersebut, menurut majalah Time, disampaikan melalui telepon pada 15 Oktober lalu.

“Itu tidak akan terjadi. Itu tidak akan terjadi karena saya telah berjanji kepada negara-negara Arab. Dan Anda tidak bisa melakukan itu sekarang. Kami telah mendapat dukungan besar dari Arab,” kata Trump ketika ditanya apa konsekuensinya bagi Israel jika pencaplokan Tepi Barat terjadi.

“Israel akan kehilangan semua dukungannya dari Amerika Serikat jika itu terjadi,” kata Trump.

Trump yakin Arab Saudi akan bergabung dengan Perjanjian Abraham, yang menormalisasi hubungan antara Israel dan negara-negara Arab, pada akhir tahun. “Ya, saya yakin. Saya yakin,” katanya ketika ditanya apakah ia yakin Riyadh akan bergabung dalam jangka waktu tersebut.

“Lihat, mereka punya masalah. Mereka punya masalah Gaza dan mereka punya masalah Iran. Sekarang mereka tidak punya dua masalah itu,” kata Trump merujuk pada perang Israel di Gaza dan program nuklir Iran, yang menjadi target serangan udara AS awal tahun ini.

Trump juga akan membuat keputusan apakah Israel harus membebaskan tahanan Palestina terkemuka, Marwan Barghouti, sebagai bagian dari langkah-langkah perdamaian. Barghouti tokoh Fatah yang termasuk di antara tahanan Palestina ingin dibebaskan Hamas sebagai bagian dari kesepakatan Gaza, menurut media pemerintah Mesir.

Trump telah mengirimkan sejumlah pejabat tinggi ke Israel dalam beberapa hari terakhir untuk memperkuat gencatan senjata Gaza yang rapuh.

Namun, ketika Wapres AS James David Vance mengakhiri kunjungan 3 harinya di Israel, anggota parlemen Israel mengajukan dua rancangan undang-undang yang membuka jalan bagi aneksasi Tepi Barat.

Vance mengatakan itu adalah “Aksi politik yang sangat bodoh dan saya pribadi merasa sedikit terhina karenanya”.

Ketika Sekretaris Luar Negeri AS Maerco Rubio meninggalkan Washington, ia memperingatkan Israel agar tidak mencaplok Tepi Barat, dengan mengatakan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh parlemen dan kekerasan pemukim mengancam gencatan senjata Gaza.

(isa/rfs)

Sumber : news.detik.com

October 24, 2025
Waka DPD Ajak Pemuda Parlemen Indonesia Wujudkan Demokrasi Produktif

Jakarta –

Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung membuka Konferensi Pemuda Parlemen Indonesia (PPI) Tahun 2025 di Jakarta. Tamsil menegaskan pentingnya peran pemuda sebagai energi moral bangsa yang harus mengarahkan semangat dan keberanian mereka pada pembangunan politik yang bermakna.

Tamsil menyampaikan parlemen bukan sekadar lembaga politik, melainkan juga institusi pemikiran yang menjadi ‘otak bangsa’. Parlemen, kata Tamsil, adalah tempat ide dan nurani bangsa disatukan untuk kemudian diformulasikan menjadi kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

“Eksekutif mungkin menggerakkan tangan bangsa, tetapi parlemen sejatinya menggerakkan pikirannya. Di sinilah moral publik diuji, dan kebijaksanaan kolektif ditempa,” ujar Tamsil, dalam keterangan tertulis, Kamis (23/10/2025).

“Pikiran yang lahir di parlemen harus bersumber dari denyut kehidupan rakyat,” sambungnya.

Tamsil menekankan Pemuda Parlemen Indonesia merupakan wadah strategis bagi generasi muda untuk mengasah kemampuan berpikir kritis, berdialektika, serta membangun budaya politik yang sehat dan beretika.

Menurut Tamsil, forum seperti ini menjadi laboratorium berpikir bagi para pemuda untuk mengembangkan argumentasi, menghargai perbedaan, serta menumbuhkan kedewasaan politik.

“Politik yang sehat lahir dari perdebatan yang sehat. Perdebatan bukan pertengkaran, tetapi jalan akal menempuh kebenaran,” kata Tamsil.

“Dari perdebatan lahir pengetahuan, dari pengetahuan tumbuh kebijakan, dan dari kebijakan hadir keadilan,” tambahnya.

Tamsil juga mengutip pandangan Mohammad Hatta dalam buku ‘Demokrasi Kita’, yang menyebut demokrasi sejati adalah demokrasi yang produktif dan substantif, bukan sekadar demokrasi yang ramai di ruang perdebatan dan Pemilu.

Menurut Tamsil, demokrasi yang produktif adalah demokrasi yang melahirkan kesejahteraan dan didasari oleh semangat gotong royong.

“Gotong royong bukan sekadar warisan sosial, melainkan prinsip politik yang paling mendasar. Demokrasi tanpa gotong royong akan menjadi arena kompetisi yang individualistik,” tutur Tamsil.

“Namun, demokrasi yang berjiwa gotong royong akan menjadi taman kolaborasi yang menumbuhkan kesejahteraan bersama,” sambungnya.

Lebih lanjut, Tamsil mengingatkan para peserta konferensi, keberanian berpikir berbeda harus selalu disertai arah dan tanggung jawab. Dalam konteks politik, setiap ide dan kata yang disampaikan harus memiliki dasar moral dan memperhatikan kepentingan rakyat.

“Berpikir bagi seorang pemuda parlemen berarti memikul amanah. Karena itu, tanamkan sejak dini bahwa berpikir itu ibadah, dan berpolitik itu pengabdian,” ucap Tamsil.

Di era banjir informasi seperti saat ini, Tamsil juga berpesan agar generasi muda parlemen menjadi jangkar intelektual bangsa. Ia mengingatkan agar pemuda tidak mudah terseret arus opini publik yang dangkal, tetapi tetap berpijak pada pengetahuan dan kebenaran.

“Bangunlah politik yang berpijak pada pengetahuan, bukan sekadar popularitas. Jadikan politik sebagai jalan menebar manfaat, bukan alat untuk menimbun kuasa,” tegas Tamsil.

Tamsil memberikan apresiasi kepada seluruh pengurus dan panitia Pemuda Parlemen Indonesia atas dedikasi mereka dalam membangun ruang pendidikan politik yang berkeadaban.

Ia berharap konferensi ini menjadi titik awal lahirnya generasi muda yang mampu menyeimbangkan antara ide dan tindakan, serta menuntun bangsa menuju demokrasi yang produktif dan bergotong royong.

“Dengan penuh keyakinan, mari kita jadikan konferensi ini sebagai awal gerakan intelektual muda yang menuntun bangsa menuju demokrasi yang produktif dan bergotong royong,” kata Tamsil.

Sebagai informasi, kegiatan tersebut turut dihadiri oleh jajaran pengurus Dewan Pengurus Pusat Pemuda Parlemen Indonesia dan juga peserta-peserta Konferensi dari seluruh Indonesia.

(akd/ega)

Sumber : news.detik.com

October 24, 2025
Presiden Lula Usul ke Prabowo, RI & Brasil Dagang Pakai Mata Uang Lokal

Jakarta –

Presiden Brasil Lula da Silva mengajak Presiden Prabowo Subianto untuk berdagang dengan mata uang lokal antara Indonesia dan Brasil. Menurut Lula, Indonesia dan Brasil tidak ingin bergantung pada satu negara saja.

Sebagai kekuatan yang besar, Lula ingin agar Indonesia dan Brasil bisa berdiri sendiri dan melakukan berbagai hal secara bebas aktif tanpa tekanan.

“Kita ingin semakin mandiri, tidak tergantung pada satu negara saja. Indonesia dan Brasil tidak menginginkan Perang Dingin kedua,” tegas Lula dalam keterangan pers bersama di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2025).

Lula melanjutkan Brasil ingin adanya perdagangan bebas tanpa melihat adanya blok-blok tertentu. Lebih dari itu, pihaknya mengajak Indonesia untuk berdagang dengan mata uang lokal.

“Kita menginginkan perdagangan bebas. Lebih dari itu, baik Indonesia maupun Brasil ingin membahas kemungkinan perdagangan menggunakan mata uang masing-masing,” beber Lula.

Dia melanjutkan Indonesia dan Brasil harus merapatkan barisan karena banyak memiliki kesamaan agar hubungan makin erat menghadapi dinamika global.

“Kondisi politik dan ekonomi saat ini menunjukkan bahwa kita perlu semakin membahas kesamaan antara kedua negara agar hubungan kita di bidang perdagangan, sains dan teknologi, budaya, serta politik dapat terus tumbuh,” pungkas Lula.

Tonton juga video “Pertemuan Prabowo-Presiden Brasil Hasilkan 8 Nota Kesepahaman” di sini:

(hal/hns)

Sumber : finance.detik.com

October 24, 2025
Kenapa Banyak Proyek Mobil Nasional Gagal? Intervensi Politik Salah Satunya!

Jakarta –

Indonesia punya impian untuk memiliki mobil nasional sejak puluhan tahun yang lalu. Namun sampai sekarang, tidak ada mobil nasional Indonesia yang sukses seperti mobil nasional negara tetangga.

Kini, muncul lagi cita-cita membuat mobil nasional. Presiden Prabowo Subianto bilang, dalam waktu tiga tahun ke depan, Indonesia akan memiliki mobil buatan sendiri.

“Belum merupakan prestasi tapi sudah kita mulai rintis, kita akan punya mobil buatan Indonesia dalam 3 tahun yang akan datang. Saya sudah alokasi dana, sudah kita siapkan lahan untuk pabrik-pabriknya. Sedang bekerja sekarang,” kata Prabowo baru-baru ini.

Sebenarnya, proyek mobil nasional sudah ada era order baru. Ketika itu, lahir mobil nasional seperti Maleo, Bimantara, serta Timor. Namun, merek-merek itu kandas saat krisis moneter.

Sempat muncul mobil-mobil nasional seperti Tawon, GEA, Wakaba, Arina, Nuri, dan sebagainya, tapi nama-nama itu menghilang saat ini. Saat ini memang masih ada mobil nasional merek FIN Komodo, tapi mobil itu bukan dirancang untuk penggunaan harian, melainkan kendaraan rekreasional sebagai mobil offroad.

Mimpi Indonesia punya mobil nasional juga bangkit lagi ketika nama Esemka melambung. Mobil Esemka bahkan pernah menjadi mobil dinas Joko Widodo saat masih menjabat sebagai Wali Kota Surakarta. Tapi, perjalanan Esemka tidak mulus.

Esemka sebenarnya sudah mulai menjual massal mobilnya dalam bentuk pikap Esemka Bima sejak 2019. Merek mobil yang digagas dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) itu juga memamerkan mobil-mobilnya di pameran otomotif internasional, Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023 lalu. Namun, nama Esemka kini memudar. Bahkan, Esemka sempat terseret ke meja hijau lantaran konsumennya kesulitan membeli mobil tersebut.

Menurut pengamat otomotif dari Institut Teknologi Bandung, Yannes Pasaribu, ada sejumlah faktor mengapa banyak mobil nasional yang kandas. Salah satunya adalah karena intervensi politik.

“Proyek-proyek yang disampaikan gagal karena semua punya ketergantungan pada teknologi asing, kurangnya investasi R&D jangka panjang, dan intervensi politik yang terlalu mendominasi, tanpa perhitungan business aspects yang dipegang oleh orang-orang yang proven kompetensinya di dunia otomotif,” kata Yannes kepada detikOto, Rabu (22/10/2025).

Tak cuma itu, proyek mobil nasional juga terbentur banyak kepentingan. Menurut Yannes, kegagalan mobil nasional selalu diakibatkan hambatan sistemik, masif dan terstruktur dari tekanan luar dan dalam negeri.

“Jadi, sudah seharusnya kita belajar, bahwa tidak ada negara industri maju yang rela membangun musuh barunya sendiri. Indonesia mereka konstruksikan sebagai nett market, bukan next competitor,” ucap Yannes.

(rgr/din)

Sumber : oto.detik.com

October 23, 2025
Bukan Barang Baru, Mobil Nasional Sudah Digagas Sejak Era Sukarno

Jakarta –

Presiden Prabowo Subianto ingin Indonesia punya ‘mobil nasional’ tiga tahun lagi. Bahkan, dia mengaku sudah menyiapkan dana dan lahan untuk pembangunan pabrik. Namun, tahukah detikers, keinginan punya mobnas sudah muncul sejak era Presiden Sukarno?

Mimpi Indonesia memiliki mobil nasional merupakan impian lama para presiden yang selalu disampaikan dan diupayakan. Meski demikian, menurut catatan sejarah, mimpi tersebut selalu berakhir kegagalan.

Semua bermula pada tahun 1950-an ketika masyarakat Indonesia masih ketergantungan mobil-mobil buatan General Motors (GM) asal Amerika Serikat. Ketika itu, pabrik-pabrik di dalam negeri merakit ke kendaraan tersebut, seperti Indonesian Service Company (ISC) milik pengusaha Hasjim Ning dan Gaja Motor.

Soekarno di mobil. Foto: Arsip Nasional RI.

Menurut catatan autobiografi Hasjim Ning, Pasang Surut Pengusaha Pejuang (1986) yang dimuat CNBC Indonesia, Sukarno mendorong para pengusaha Indonesia mendirikan pabrik perakitan mobil di Tanah Air yang seluruhnya menggunakan komponen dalam negeri.

“Tapi yang harus dicapai bukan hanya terampil merakit mobil buatan AS, melainkan agar mereka mampu membuat mobil sendiri yang bertipe nasional. Karena perusahaan ini milik nasional dan harus menjadi kebanggaan nasional,” ujar Sukarno, dikutip Rabu (22/10).

Singkat cerita, keinginan tersebut baru terwujud pada awal 1962 dengan pembentukan Badan Pembina Industri Mobil (BPIM). Sesuai namanya, lembaga itu fokus mewujudkan mobil produksi Indonesia.

Caranya dengan mendirikan perusahaan patungan antara pemerintah dan swasta bernama PT Industri Mobil Indonesia Usaha Negara dan Swasta (Imindo Uneswa). Pabrik tersebut memproduksi komponen di dalam negeri dengan anggaran Rp 18 miliar.

Ian Chalmers dalam Konglomerasi: Negara dan Modal dalam Industri Otomotif Indonesia (1995) menyebut, pemerintah lantas mengajak Yugoslavia bekerja sama tahun 1964. Kelak, Yugoslavia mengirimkan peralatan pabrik dan suku cadang untuk dirakit di Indonesia.

Kedudukan Imindo Uneswa perlahan makin kuat setelah Sukarno menetapkan perusahaan sebagai badan vital nasional lewat Keputusan Presiden No. 54/1965. Sayang, ketika fundamental produksi mobil dalam negeri sudah ada dan tinggal selangkah lagi hadir, terjadi prahara politik tahun 1965.

Tiga tahun setelahnya, Presiden Sukarno lengser dan digantikan Soeharto. Kondisi tersebut membuat peluang Indonesia punya mobil nasional lenyap begitu saja.

Di era Presiden Soeharto, pemerintah lebih fokus mendatangkan produsen dari luar ketimbang membuat mobil nasional. Bahkan, ayah Prabowo Subianto yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Soemitro Djojohadikusumo, mendukung rencana tersebut.

Kebijakan itu membuat merek-merek dari luar negeri membanjiri pasar Indonesia. Paling besar, tentu saja, berasal dari Jepang.

Mobil Nasional di Era Soeharto

Setelah pemerintahannya berjalan sekian tahun, keinginan Soeharto punya mobil nasional akhirnya muncul. Menurut catatan The Shifting Patronage (2010) yang ditulis Ricardi S. Adnan, presiden kedua RI itu tak mau Indonesia kalah dari Malaysia yang punya merek Proton.

Itulah mengapa, di awal tahun 1990-an, Soeharto mengenalkan Maleo untuk menantang Proton. Kendaraan tersebut membawa harapan besar di awal kemunculannya.

Mobil Timor Foto: ROMEO GACAD / AFP

Namun, Maleo pada akhirnya kembali gagal. Malah, pemerintah mewujudkan mobil baru dengan nama Timor. Merek tersebut berada di bawah naungan PT Timor Putra Nasional (TPN) yang dimiliki Tommy Soeharto.

Pada 8 Juli 1996, mobil Timor kemudian meluncur seharga Rp 37 jutaan. Nominal tersebut jauh lebih murah ketimbang mobil-mobil buatan Jepang. Namun, belakangan beredar kabar, mobil Timur hanya rebadge dari produk buatan KIA!

Tak lama kemudian, ada krisis 1998. Mobil Timor akhirnya berhenti dijual dan mimpi memiliki mobnas kembali dikubur dalam-dalam.

Di era reformasi, wacana mobil nasional kembali mengemuka. Satu paling terkemuka adalah proyek mobil Esemka pada 2012-2014. Hanya saja, Esemka diketahui bukan mobil nasional, sebab unitnya konon masih didatangkan dari China.

Kini, semangat punya mobil nasional kembali dihidupkan Presiden Prabowo. Apakah mimpi tersebut benar-benar akan terwujud? Mari kita nantikan kelanjutannya di masa depan.

(sfn/din)

Sumber : oto.detik.com

October 23, 2025
Ini yang Harus Dilakukan biar Mimpi Punya Mobil Nasional Nggak Mandek Lagi

Jakarta –

Mimpi Indonesia untuk memiliki mobil nasional muncul lagi. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rencana membuat mobil Indonesia dalam waktu tiga tahun ke depan.

Sebelum ini, Indonesia sudah beberapa kali mencoba membuat mobil nasional. Proyek mobil nasional sebenarnya sudah muncul puluhan tahun yang lalu. Ketika itu, lahir mobil nasional seperti Maleo, Bimantara, serta Timor. Namun, merek-merek itu kandas saat krisis moneter.

Sempat muncul mobil-mobil nasional seperti Tawon, GEA, Wakaba, Arina, Nuri, dan sebagainya, tapi nama-nama itu menghilang saat ini. Saat ini memang masih ada mobil nasional merek FIN Komodo, tapi mobil itu bukan dirancang untuk penggunaan harian, melainkan kendaraan hobi dan wisata sebagai mobil offroad.

Mimpi Indonesia punya mobil nasional juga bangkit lagi ketika nama Esemka melambung. Mobil Esemka bahkan pernah menjadi mobil dinas Joko Widodo saat masih menjabat sebagai Wali Kota Surakarta. Tapi, perjalanan Esemka tidak begitu mulus.

Esemka sebenarnya sudah mulai menjual massal mobilnya dalam bentuk pikap Esemka Bima sejak 2019. Merek mobil yang digagas dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) itu juga memamerkan mobil-mobilnya di pameran otomotif internasional, Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023 lalu. Namun, nama Esemka kini memudar. Bahkan, Esemka sempat terseret ke meja hijau lantaran konsumennya kesulitan membeli mobil tersebut.

“Proyek-proyek itu gagal gagal karena semua punya ketergantungan pada teknologi asing, kurangnya investasi R&D jangka panjang, dan intervensi politik yang terlalu mendominasi, tanpa perhitungan business aspects yang dipegang oleh orang-orang yang proven kompetensinya di dunia otomotif,” kata pengamat otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Yannes Pasaribu kepada detikOto.

Agar mobil nasional rancangan Prabowo tidak mandek lagi, Yannes membeberkan beberapa langkah yang harus dilakukan. Pertama, pemerintah perlu membentuk konsorsium otomotif nasional yang dipimpin oleh industri BUMN sehat dengan pimpinannya yang kompeten di dunia industri terkait di bawah koordinasi Danantara, menggandeng swasta global dan perguruan tinggi teknologi nasional unggulan.

“Kedua, segera jalankan kolaborasi dengan industri-industri parts tier 3 dan 2 internasional berbasis transfer teknologi inti agar penguasaan proses dan desain benar-benar tumbuh di dalam otak dan mindset generasi muda kita. Jangan seperti sekarang, transfer bohongan yang hanya mengalihkan skill untuk sekadar bisa mengoperasikan dan mereparasi mesin produksi canggih saja,” sebut Yannes.

Selanjutnya, lakukan pembangunan masif industri komponen inti, baterai, motor listrik, transmisi, ECU, rem, sehingga tingkat komponen dalam negeri (TKDN) meningkat sampai dengan 80 persen dalam lima tahun.

“Dan pastikan mereka tidak terkunci dengan prinsipal APM yang ada, tapi bebas berkolaborasi hingga pada development core tech-nya dengan berbagai elemen di dunia pendidikan, riset, industri lokal kita secara terintegrasi,” beber Yannes.

Keempat, pemerintah perlu segera menyiapkan insentif fiskal, pembiayaan vendor, dan pasar domestik melalui pengadaan pemerintah dan ekspor ke niche market.

“Lima, Pemerintah harus memastikan bahwa setiap kementerian dan lembaga terkait harus dipimpin oleh sosok yang kompeten dalam ekosistem otomotif dalam negeri (bukan orang politik) yang mampu berkoordinasi lintas bidang tapi memiliki satu visi yang sama dengan presiden. Sebab keberhasilan proyek ini sangat bergantung pada dukungan sinkron dari ekosistem kementerian yang lengkap, bukan yang jalan terpolarisasi, bahkan saling ganjal seperti yang sudah-sudah,” sebutnya.

(rgr/din)

Sumber : oto.detik.com

October 23, 2025
Terapkan ‘Strategi Catur’, Anak Buruh Tani Ini Jadi Wisudawan Terbaik Unesa

Jakarta –

Catur memang sebuah permainan strategi yang penuh makan filosofi di dalamnya. Filosofi inilah yang digenggam teguh Nur Hidayati Septi Rofiko untuk menjadi wisudawan terbaik Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Periode ke-116.

“Dari papan catur, saya belajar strategi, kesabaran, dan keberanian mengambil langkah,” tuturnya dikutip dari laman resmi Unesa, Kamis (16/10/2025).

Anak Buruh Tani Jadi Wisudawan Terbaik Unesa

Sosok yang akrab dipanggil Septi itu lahir dari keluarga yang hidup sederhana, ayahnya seorang buruh tani dan ibunya sebagai ibu rumah tangga. Meski sederhana, hal ini tidak dipandang Septi sebagai keterbatasan atau penghalang.

Kondisi ini, justru menjadi pembelajaran yang paling berharga tentang kesabaran dan konsistensi. Sebelum berkuliah, Septi bercerita dirinya adalah pribadi yang pemalu dan penakut.

Namun, usai diterima menjadi keluarga besar program studi (prodi) Pendidikan pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Unesa, ia berusaha keluar dari zona nyaman. Septi mencoba aktif dalam organisasi, seperti Ikatan Mahasiswa Jombang (IMJ) Unesa, Civic Study Club (CSC), hingga Percasi Kabupaten Jombang.

Pengalaman ini kemudian mengubah dirinya untuk berani tampil di depan publik. Bahkan kini, Septi berani untuk memimpin hingga mengambil keputusan.

“Hidup selalu menuntut kita keluar dari zona nyaman. Justru dari tantangan itu, kita menemukan versi terbaik diri kita,” ungkapnya.

Tidak hanya pengalaman organisasi, Septi juga memiliki prestasi nonakademik. Ia pernah meraih Juara II Lomba Poster dalam ajang Civic Education Fair (CEF) 2022.

Tentang catur, Septi mengaku sangat cinta dengan dunia olahraga tersebut. Berangkat dari hal ini, ia terkenal sebagai pengajar catur di ekstrakurikuler sekolah hingga les privat.

Setelah perjalanan kuliah yang panjang, perjuangan Septi dibayar tuntas dengan predikat Wisudawan Terbaik Universitas Negeri Surabaya (Unesa) dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) dengan IPK 3,89, predikat Pujian (Cum Laude).

Kembali mengacu pada dunia catur, Septi mengaku kunci keberhasilannya sebagai wisudawan terbaik adalah konsisten menjalani segala hal. Selain itu, menurutnya hidup juga perlu perencanaan yang matang.

Septi memilih jalan itu, ia melangkah dengan doa kedua orang tuanya, konsisten, dan berani mengambil semua peluang. Tak perlu langsung hebat, ia terus bangkit dari keterpurukan dan melanjutkan langkah.

“Harus berani jatuh, bangkit, dan melanjutkan langkah,” tegas Septi.

Teliti Partisipasi Politik Perempuan

Filosofi dunia catur juga dituangkan Septi pada tugas akhir skripsinya. Diketahui ia menulis terkait peran krusian perempuan dalam dunia politik lokal berjudul “Partisipasi Warga Negara: Studi Motivasi Anggota PTPS Perempuan Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang pada Pemilu 2024”.

Skripsi ini hadir usai Septi terjun langsung sebagai sebagai Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS). Ia menyaksikan bagaimana perempuan tidak sekadar hadir, tetapi memberikan kontribusi nyata dalam mengawal jalannya demokrasi di tingkat akar rumput.

“Bagi saya, partisipasi itu bukan hanya soal hadir menjalankan tugas, tapi juga cermin tanggung jawab dan keberanian perempuan dalam memperkuat demokrasi lokal,” katanya.

Skripsi ini mengantarkan Septi lulus dari Unesa dengan predikat istimewa. Unesa mengapresiasi penuh kisah perjuangan Septi.

Menurut Unesa kisah Septi meninggalkan pesan yang sederhana tetapi kuat. Di mana, setiap orang, dari latar belakang apa pun, bisa menulis kisah kemenangannya sendiri.

(det/nah)

Sumber : www.detik.com

October 22, 2025