Jakarta –
Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi capaian Universitas Indonesia (UI) sebagai universitas dalam negeri pertama yang masuk peringkat 200 besar dalam QS World University Rankings 2026. Ia menilai capaian ini sebagai kemajuan pendidikan tinggi nasional.
Prabowo meminta Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) beserta wakil menterinya (wamen) untuk memastikan UI ke depannya bisa masuk 100 besar universitas terbaik dunia. Upaya ini menurutnya bisa memicu perguruan tingi lain Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) ikut melaju pada pemeringkatan universitas global.
“Tapi Menteri Dikti, Wamen, saya minta top 100. Bisa? Bisa? Pasti nanti akan disusul oleh ITB, UGM, ITS, dan sebagainya,” ucap Prabowo pada Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).
Berdasarkan QS WUR 2026, UI menduduki peringkat 186 pada pemeringkatan universitas global tersebut. Posisi ini naik dari capaian UI pada 2025, yang menduduki peringkat 206.
Merespons ucapan Prabowo, Rektor UI Heri Hermansyah mengatakan pengakuan dan tantangan ini menjadi PR bersama perguruan tinggi dan pemerintah.
“Ini PR kita bersama. MWA (Majelis Wali Amanat) memberikan target 160, Presiden ternyata 100. Jadi mari kita bergerak bersama,” ucapnya dalam sambutan peresmian Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan (SPPB) UI di Balai Sidang UI, Rabu (22/10/2025).
PR UI untuk Masuk 100 Universitas Terbaik Dunia
Pendanaan, Ekosistem, dan Gaji-Remunerasi Dosen
Heri menilai UI dan perguruan tinggi lain bisa mencapai peringkat 100 besar universitas terbaik dunia jika didukung pendanaan dukungan untuk program dan sistem rekrutmen untuk merekrut dosen berkualitas tinggi, yang diimbangi dengan salary dan remunerasi yang baik bagi dosen bertalenta.
“Kalau tidak, mereka kabur ke luar negeri semua,” kata Heri usai peresmian SPPB UI.
Ia menambahkan, kampus juga perlu didukung penguatan ekosistem, bukan semata pendanaan. Sebab, ekosistem pendidikan tinggi perlu dapat menerobos bottleneck sistemik di pemeringkatan dunia.
Heri menjelaskan, pemeringkatan QS antara lain mengukur kinerja perguruan tinggi berdasarkan kualitas riset dan inovasi, publikasi ilmiah, dan sitasi.
“Itu proporsional dengan kualitas dosen karena publikasi ilmiah dan sitasi itu dimiliki oleh para dosen ini. Nah, jadi kita harus melakukan improvement dengan merekrut dosen-dosen yang berkualitas tinggi,” ungkapnya.
Pembenahan Sistem Rekrutmen Dosen
Ia mencontohkan, terkait SDM, sistem rekrutmen dosen harus memungkinkan talenta terbaik dari dalam maupun luar negeri mau mengajar di UI dan perguruan tinggi Indonesia lainnya.
Praktik merekrut diaspora dan dosen dari luar negeri contohnya dipraktikkan di China. Diketahui, sejumlah akademisi AS pindah ke kampus-kampus China tahun ini.
“Yang mereka rekrut itu adalah talent-talent terbaik berdasarkan kompetensi di bidang pendidikan dan inovasinya. Sementara sistem rekrutmen di universitas di Indonesia itu belum sampai ke sana,” sambungnya.
Ia menambahkan, diaspora atau dosen berkualitas dari luar negeri juga terhambat administrasi untuk mengajar di perguruan tinggi dalam negeri.
“Di kita kan nggak bisa orang masuk ke sini (sebagai) profesor lagi, tapi mulai lagi dari bawah. Nah, sistem ini harus diubah, di sini artinya (diubah) Dikti (Kemdiktisaintek), Pemerintah,” imbuhnya.
Permudah Administrasi Mahasiswa Internasional
Ia menambahkan, pemeringkatan juga mengukur reputasi perguruan tinggi. Dalam hal ini, ketika sebuah universitas ini dipandang berkualitas atau bereputasi baik, maka salah satu indikasinya adalah banyak orang asing menjadikannya kampus tujuan studi dan kampus tujuan kerja.
Untuk itu, Heri menilai UI harus menjadi pilihan pelajar dalam negeri maupun calon mahasiswa internasional untuk lanjut studi dengan nyaman.
Terkait tantangan ini, Heri menyorot perlu ada perbaikan yang memudahkan calon mahasiswa internasional dapat studi di dalam negeri. Termasuk di dalamnya one stop service atau layanan satu pintu yang mempermudah pemenuhan syarat-syarat dokumen, imigrasi dan visa mahasiswa asing, seperti yang disediakan di negara tetangga: Australia, Malaysia, dan Singapura.
“Tapi kalau yang orang asing mau belajar di Indonesia itu susah sekali dapat visa. Harus datang dulu ke sini, ngurus lagi ke Kemendagri, Kesbangpol, untuk dapat surat-surat itu. Nah artinya, harus ada terobosan-terobosan juga untuk mengeluarkan visa mahasiswa,” imbuhnya.
Ia mengatakan, UI sendiri kini tengah agresif untuk mendatangkan mahasiswa asing agar mau belajar dengan biaya sendiri. Hal ini menurutnya bagian dari upaya membangun reputasi.
Ia menjelaskan, sejumlah bidang studi di Indonesia yang menarik bagi mahasiswa asing antara lain kedokteran, sosial humaniora, kesehatan masyarakat, lingkungan, demokrasi, hingga kebudayaan.
“Kalau mahasiswa asing datang ke sini, itu adalah sumber devisa,” sambungnya.
(twu/nwk)
