Backup 2025

Tag: syariah

  • Aset Wakaf RI Tembus Rp 2.050 Triliun, tapi Mayoritas Tidak Produktif



    Jakarta –

    Dalam catatan aset wakaf di Indonesia saat ini cukup besar. Angkanya diperkirakan mencapai Rp 2.050 triliunan. Akan tetapi aset wakaf mayoritas berupa aset fisik dan kurang produktif.

    Data tersebut disampaikan Direktur DEKS Bank Indonesia (BI) Rifki Ismal dalam forum Simposium Keuangan dan Ekonomi Syariah yang diselenggarakan Forum Jurnalis Wakaf dan Zakat Indonesia (Forjukafi) di Jakarta pada Kamis (26/9).

    Rifki menyebut BI sebagai otoritas moneter memiliki kepentingan terhadap ekonomi syariah, termasuk keuangan syariah dan keuangan sosial.


    “Kalau kita bicara wakaf, masyarakat pahamnya masjid, makam, atau pesantren,” ujar Rifki dalam keterangannya.

    Rifki menilai pandangan tersebut tidaklah salah, tapi sejatinya paradigma terhadap wakaf sangat luas. Ia mencontohkan kampus Universitas Al Azhar di Kairo, Mesir yang merupakan lembaga pendidikan yang berdiri di atas aset wakaf.

    Rifki juga menyampaikan angka literasi atau melek ekonomi syariah masih 28 persen. Artinya dari 100 orang, ada 28 orang yang paham ekonomi syariah.

    Kemudian dari sisi profesi, pemahaman soal ekonomi dan keuangan syariah adalah dosen dan PNS. Rifki berharap dengan keterlibatan masyarakat, khususnya dari kalangan jurnalis, literasi keuangan syariah di masyarakat bisa meningkat.

    Berkenaan dengan hal ini, Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kamaruddin Amin beberapa waktu lalu dalam acara Puncak Harlah ke-17 BWI pada (30/08/2024), menyebutkan ada potensi wakaf di Indonesia yang cukup besar.

    Direktur Jenderal pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kementerian Agama (Kemenag) ini mengatakan upaya BWI selanjutnya untuk meningkatkan angka wakaf nasional tersebut tengah menuju pada langkah teknis. Termasuk, menggandeng kementerian hingga masyarakat untuk menyebarluaskan gerakan berwakaf.

    Kamaruddin menambahkan, “Kita akan mengajak seluruh kementerian, seluruh civil society, ormas-ormas keagamaan, masjid-masjid, calon-calon pengantin, calon-calon jemaah, haji, umrah begitu. Dan mengajak teman-teman pers juga bisa bersama-sama menyebarluaskan.”

    Selain itu, BWI juga melakukan pemanfaatan instrumen digital untuk menjangkau lebih banyak masyarakat terutama anak-anak muda. Pihaknya menyiapkan aplikasi Satu Wakaf Indonesia yang bisa diakses dengan mudah. Selain itu BWI juga menyiapkan QRIS yang bisa digunakan masyarakat agar berwakaf lebih mudah.

    (lus/erd)



    Sumber : www.detik.com

  • BPKH Tetapkan 30 Bank Syariah sebagai Penerima Setoran Dana Haji



    Jakarta –

    Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menggandeng 30 bank syariah sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH) untuk periode Juli 2024 hingga Juni 2027. Bank tersebut terdiri dari 11 Bank Umum Syariah (BUS) dan 19 Unit Usaha Syariah (UUS).

    Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan oleh Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah, Anggota Badan Pelaksana BPKH Acep Riana Jayaprawira, Ketua Bidang Perbankan Syariah ASBANDA, Kukuh Rahardjo, Ketua Umum ASBISINDO Hery Gunardi serta 30 Direktur Utama BPS BPIH dari seluruh Indonesia.

    Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah mengatakan perjanjian ini merupakan langkah strategis dalam pengelolaan keuangan haji yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan Rekening Tabungan Jemaah Haji (RTJH) serta keuangan haji secara keseluruhan.


    “Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan layanan terbaik bagi jemaah haji dan memastikan pengelolaan dana yang lebih amanah sesuai prinsip syariah,” ujar Fadlul dalam keterangannya, Senin (22/7/2024).

    “Kami percaya bahwa seluruh BPS BPIH akan menjalankan tugasnya sebagai garda terdepan dalam menjaga, menghimpun dan mengoptimalisasi dana haji dengan sebaik-baiknya. Serta memberikan kontribusi positif dalam penyelenggaraan ibadah haji setiap tahunnya secara hati-hati, akuntabel, professional dan terpercaya,” lanjutnya.

    Senada, Ketua Umum ASBISINDO Hery Gunardi menyatakan siap melaksanakan tanggung jawab tersebut. “Kami siap untuk melaksanakan amanah ini dan mendukung BPKH dalam pengelolaan dana haji yang lebih efektif dan efisien,” kata Hery.

    Perjanjian ini mengacu pada berbagai regulasi, termasuk UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta peraturan terkait lainnya.

    Sebanyak 30 BPS BPIH yang ditunjuk oleh BPKH adalah BUS/UUS yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan, sehingga diberikan kepercayaan untuk menerima setoran BPIH dari calon jemaah haji dan menjadi mitra BPKH dalam pengelolaan keuangan haji.

    Perjanjian kerja sama antara BPKH dan 30 BPS BPIH ini merupakan bentuk komitmen untuk menjalankan tugas dengan integritas tinggi dan terus meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji.

    Seperti diketahui, BPS BPIH bertugas menerima setoran awal dan setoran lunas biaya dari calon jemaah haji untuk penyelenggaraan ibadah haji. Selain itu, mengelola rekening tabungan yang dibuka oleh calon jemaah haji untuk tujuan pembayaran setoran awal BPIH dan/atau BPIH Khusus.

    Kegiatan usaha BPS BPIH harus berdasarkan prinsip syariah, memastikan semua transaksi dan pengelolaan dana sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

    Kerja sama ini berlaku selama tiga tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan penilaian kinerja dan kepatuhan oleh BPKH terhadap BPS BPIH. Selama masa kerja sama, BPKH akan terus memantau dan mengevaluasi kinerja BPS BPIH dalam menjalankan fungsinya.

    (hnh/kri)



    Sumber : www.detik.com