Tag: sasaran

  • Ini 7 Hal yang Akan Terjadi Jika HP Terkena Malware, Waspada!

    Jakarta

    Di zaman sekarang sehari-hari bisa menjadi sasaran empuk bagi malware (perangkat lunak berbahaya). Malware merupakan istilah untuk menggambarkan setiap program/kode berbahaya yang merusak sistem.

    Serangan malware bisa datang dari tautan mencurigakan, iklan, hingga lewat aplikasi. Kalau dibiarkan malware bisa merusak sistem, mencuri data pribadi, sampai membuat kinerja HP melambat drastis.

    Lalu, bagaimana kita tahu kalau HP sudah terinfeksi malware? Ketahui beberapa ciri HP terkena malware yang perlu diwaspadai.


    Ciri-ciri HP Terkena Malware

    Umumnya, malware akan menyerang, merusak, atau menonaktifkan komputer, sistem komputer, jaringan, tablet, termasuk HP (perangkat seluler). Malware hadir dalam berbagai bentuk dan menggunakan taktik yang berbeda untuk melakukan serangannya.

    Mengutip F-Secure, berikut adalah tanda untuk tahu jika HP atau perangkat terkena malware secara umum:

    • Ada pesan mencurigakan. HP yang disusupi malware juga bisa mengirim pesan sendiri, ini termasuk tanda bahaya utama.
    • Ada iklan yang agresif dan lebih banyak iklan dari biasanya.
    • Ada biaya yang tidak dikenali.
    • Kinerja sistem HP lambar.
    • Penggunaan data seluler meningkat pesat.
    • Ada aplikasi aneh di HP, padahal kita tidak menginstal aplikasi tersebut.
    • Daya tahan baterai cepat atau tiba-tiba menurun.
    • HP bisa menjadi terlalu panas, karena ada program jahat yang menjalankan banyak proses di latar belakang pada perangkat. Sebab itu ponsel menjadi panas saat disentuh.

    Cara untuk Melindungi Perangkat dari Serangan Malware

    Dilansir University Derby, berikut merupakan hal-hal yang dapat dilakukan untuk melindungi perangkat dari serangan malware:

    • Selalu perbarui sistem operasi (OS)
    • Memperbarui perangkat lunak
    • Instal antivirus (‘AV’) pada perangkat dan selalu perbarui
    • Jelajahi internet dan web dengan aman
    • Selalu terhadap penipuan dukungan teknis, seperti mewaspadai bentuk iklan- iklan pop-up.
    • Tidak mengirim data sensitif lewat jaringan Wi-Fi publik yang tidak aman , seperti di mall atau cafe.
    • Selalu waspada serangan phising, seperti berhati-hati dalam kesalahan merespon permintaan informasi pribadi, URL yang tidak cocok,maupun link dari alamat yang tidak biasa.

    (khq/fds)



    Sumber : inet.detik.com

  • Hilangnya Si Penjaga Keselamatan, Ketika Museum Dirusak dan Dijarah



    Jakarta

    Aksi massa pada Sabtu (30/8/2025) malam tidak hanya terjadi di Jakarta dan sekitarnya. Lokasi aksi ini meluas hingga Kediri, Jawa Timur dengan sejumlah insiden perampokan dan perusakan. Aksi pencurian tidak hanya menyasar barang yang saat ini dinilai berharga.

    Barang peninggalan sejarah ikut hilang dalam aksi perusakan yang terjadi di Museum Bhagawanta Bhari, Kediri. Museum di belakang DPRD Kabupaten Kediri ini kehilangan fragmen Arca Ganesha peninggalan kebudayaan Hindu, yang sempat blooming di sejarah Indonesia.

    Fragmen arca Ganesha di Museum Bhagawanta BhariFragmen arca Ganesha di Museum Bhagawanta Bhari Foto: Museum Bhagawanta Bhari

    Sosok Ganesha dalam kepercayaan Hindu adalah dewa berkepala gajah yang sangat dihormati. Dia adalah putra Dewa Siwa dengan sosok bertangan empat yang memegang berbagai simbol biasanya kapak, jerat, dan mangkuk. Kendati berkepala gajah, sosok Ganesha tidak punya gading yang utuh.


    “Ganesha adalah lambang dewa ilmu pengetahuan dan sang penjaga keselamatan dalam kehidupan manusia. Atribut yang dipegangnya antara lain paracu (kapak kerap ditulis parasu), aksamala (tasbih), dan mangkuk,” tulis Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur: Profil kebudayaan Kabupaten kediri, Kantor Parsenibud Kabupaten Kediri tahun 2006.

    Sebagai sebuah fragmen, arca Ganesha di Museum Bhagawanta Bhari tidak terlihat utuh. Bagian kepala lebih kecil menyisakan bagian belalai, dengan ornamen di belakang arca seperti ada yang hilang. Fragmen arca Ganesha kemungkinan adalah peninggalan zaman Kerajaan Mataram Kuno di abad ke-11 Masehi.

    Meski begitu, arca ini tetap berharga sebagai bagian perkembangan kebudayaan Indonesia. Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana (Mas Dhito) mengimbau masyarakat yang tahu keberadaan artefak ini segera melapor pada pemerintah. Khususnya bagi oknum yang mengambil dan menyimpan sendiri fragmen arca Ganesha.

    “Kami benar-benar berharap benda-benda bersejarah ini bisa kembali, karena peninggalan budaya memiliki nilai historis jadi sangat tidak pantas untuk menjadi sasaran,” kata Mas Dhito dalam keterangan tertulis pada Minggu (31/8/2025).

    Sejumlah benda bersejarah lain tercatat ikut hilang dalam aksi ini. Benda tersebut adalah arca bodhisatva, miniatur lumbung, plakat HVA Sidomulyo dua buah, bata berinskripsi, dan arca Sumbercangkring. Pemerintah berharap semua benda bersejarah tersebut kembali, supaya bisa jadi bahan belajar seluruh masyarakat.

    (row/fem)



    Sumber : travel.detik.com

  • Gestur Cerewet Carvajal ke Yamal Picu Keributan Usai El Clasico


    Madrid

    Dani Carvajal memberikan gestur cerewet ke Lamine Yamal usai El Clasico. Carvajal merespon ejekan Yamal yang sebelumnya menyebut El Real tim maling.

    Real Madrid meraih kemenangan 2-1 atas Barcelona di Santiago Bernabeu, Sabtu (27/10/2025). Dua gol kemenangan El Real dalam laga bertajuk El Clasico ini diciptakan oleh Kylian Mbappe dan Jude Bellingham. El Barca hanya bisa membalas lewat Fermin Lopez.

    Madrid semakin kukuh di puncak klasemen LaLiga. Los Blancos kini mengumpulkan 27 poin unggul lima angka dari Barcelona di urutan kedua.


    Selayaknya El Clasico, duel di Santiago Bernanbeu kali ini juga berlangsung panas. Menilik dari rivalitas panjang dari kedua kubu.

    Apalagi, Lamine Yamal sudah menyalakan api permusuhan dari sebelum laga di mulai. Ia mengejek Madrid sebagai tim maling dan protes.

    Ejekan ini justru membakar semangat Madrid untuk bisa meraih kemenangan di laga ini. Yamal kemudian jadi sasaran kemarahan pemain Madrid akibat pernyataan kontroversialnya tersebut.

    Kapten Madrid Dani Carvajal menghampiri Yamal usai laga. Ia membalas ejekan sayap 18 tahun ini dengan memberikan gestur yang menyimbolkan terlalu banyak bicara.

    Vinicius dan Thibaut Courtois juga berusaha mengejar Yamal. Para pemain Barcelona kemudian bereaksi dengan berusaha melindungi Yamal.

    Saat kedua pemain mulai tenang keributan kembali terjadi berawal dari Vinicius yang berteriak ke arah Yamal. Suasana kembali memanas dengan keributan kembali meluas antar pemain.

    Para pemain yang tak berlaga seperti Antonio Rudiger, David Alaba, dan Raphinha ikut terlibat. Pelatih Madrid, Xabi Alonso, dan asisten pelatih Barcelona, Marcus Sorg, harus turun tangan menenangkan anak asuhannya hingga suasana kondusif kembali.

    (pur/ran)





    Sumber : sport.detik.com

  • Teks Ikrar Hari Kesaktian Pancasila dari Kemenbud untuk Dibaca 1 Oktober 2025

    Teks Ikrar Hari Kesaktian Pancasila dari Kemenbud untuk Dibaca 1 Oktober 2025



    Jakarta

    Hari ini, 1 Oktober 2025 adalah peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2025. Untuk memperingatinya, sekolah hingga instansi/kantor menggelar upacara Hari Kesaktian Pancasila.

    Susunan Upacara Hari Kesaktian Pancasila layaknya susunan upacara pada umumnya. Namun, yang membedakan adalah adanya pembacaan Ikrar Hari Kesaktian Pancasila.

    Pembacaan ikrar dalam upacara tingkat pusat dilakukan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani. Sementara, dalam upacara tingkat daerah atau sekolah bisa disesuaikan.


    Bagaimana isi ikrar Hari Kesaktian Pancasila ini?

    Isi Teks Ikrar Hari Kesaktian Pancasila

    Mengutip pedoman resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Kebudayaan (Kemenbud), berikut isi dari naskah Ikrar Hari Kesaktian Pancasila:

    IKRAR

    Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami yang melakukan upacara ini menyadari sepenuhnya:

    bahwa sejak diproklamasikan Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 pada kenyataannya telah banyak terjadi rongrongan baik dari dalam negeri maupun luar negeri terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia;

    bahwa rongrongan tersebut dimungkinkan oleh karena kelengahan, kekurangwaspadaan Bangsa Indonesia terhadap kegiatan yang berupaya untuk menumbangkan Pancasila sebagai Ideologi Negara;

    bahwa dengan semangat kebersamaan yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur ideologi Pancasila, Bangsa Indonesia tetap dapat memperkokoh tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;

    maka di hadapan Tuhan Yang Maha Esa dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila, kami membulatkan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan, menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    Jakarta, 1 Oktober 2025
    Atas Nama Bangsa Indonesia
    Ketua DPR RI.

    Dr. (H.C.) Puan Maharani

    Sejarah Singkat Hari Kesaktian Pancasila

    Hari Kesaktian Pancasila tak bisa terlepas dari peristiwa Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia atau G30S PKI. Peristiwa G30S PKI melibatkan enam perwira tinggi TNI AD dan satu orang ajudan yang menjadi korban.

    Tujuh jenderal yang menjadi sasaran yakni Letjen Ahmad Yani, Mayjen S Parman, Mayjen MT Haryono, Mayjen R Suprapto, Brigjen DI Panjaitan, Brigjen Sutoyo Siswomiharjo, dan Jenderal AH Nasution.

    Enam anggota TNI tersebut terbunuh kecuali Jenderal AH Nasution yang berhasil kabur. Namun, yang tewas di kediamannya adalah Pierre Tendean yang merupakan ajudannya.

    Makna Hari Kesaktian Pancasila

    Hari Kesaktian Pancasila diperingati setiap tahunnya. Peringatan ini mengandung makna tersendiri untuk mengenang para pahlawan yang gugur dalam peristiwa G30S PKI.

    Mengutip buku Mengenal Orde Baru oleh Dhianita Kusuma Pertiwi, makna Hari Kesaktian Pancasila adalah menekankan keberhasilan dari Pancasila sebagai ideologi negara yang akhirnya bisa melenyapkan PKI.

    Peringatan Hari Kesaktian Pancasila biasanya berkaitan dengan hari sebelumnya yakni 30 September. Pada hari tersebut masyarakat diimbau memasang bendera Merah Putih setengah tiang untuk menghormati para perwira yang gugur.

    (cyu/nah)



    Sumber : www.detik.com

  • Kemensos dan PT Pos Indonesia Sinkronisasi Data Penerima BLTS

    Kemensos dan PT Pos Indonesia Sinkronisasi Data Penerima BLTS


    Jakarta

    Kementerian Sosial (Kemensos) dan PT Pos Indonesia melakukan sinkronisasi data penerima Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) atau BLT tambahan sebesar Rp 300 ribu per bulan untuk Oktober, November, dan Desember 2025.

    Bantuan ini ditargetkan bakal menyasar 35.046.783 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang masuk Desil 1 hingga 4 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

    “Hari ini saya beserta Dirut PT Pos Indonesia melakukan sinkronisasi dan koordinasi data berkaitan dengan BLTS, Bantuan Langsung Tunai Sementara untuk bulan Oktober, November, dan Desember,” kata Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam keterangannya, Kamis (23/10/2025).

    Adapun BLTS merupakan kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk Program Perlindungan Sosial Tahun 2025 melalui Kemensos yang diberikan satu kali untuk periode tiga bulan sekaligus, yaitu Oktober, November, dan Desember. Tujuannya, sebagai stimulus ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    Jika dihitung dengan rata-rata empat anggota per keluarga (ayah-ibu dan 2 anak), maka bantuan ini diperkirakan menyentuh 140 juta jiwa. Gus Ipul mengungkapkan berdasarkan hasil pemutakhiran data yang dilakukan BPS, jumlah keluarga Desil 1-4 yang akan menerima BLTS sebanyak 35.046.783 KPM. Ia menyebut, dari total tersebut, terdapat 18.902.394 KPM yang belum memliki rekening bansos reguler.

    “Jadi dari 18 juta lebih itu, setelah kita melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, ternyata ditemukan ada 11 juta lebih atau tepatnya 11.362.037 KPM ini teridentifikasi memiliki rekening yang sekarang sedang kita konfirmasi ke bank Himbara. Nah, yang belum memiliki rekening itu adalah 7.540.357 Keluarga Penerima Manfaat,” ungkap Gus Ipul.

    Lebih lanjut, ia menjelaskan bagi KPM yang belum memiliki rekening, maka BLTS akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Sedangkan KPM yang sudah memiliki rekening, bantuannya disalurkan lewat himpunan bank milik negara (Himbara).

    Gus Ipul mengatakan setelah Kemensos menerima data dari BPS, pihaknya berkoordinasi dengan para pendamping di daerah untuk melakukan validasi dan verifikasi terhadap data yang penerima bantuan. Hal ini bertujuan agar bantuan yang didistribusikan tepat sasaran.

    “Sejak 2 hari lalu, daerah ini terus melakukan verifikasi ke lapangan, sudah ada 180 ribu (KPM) lebih per hari ini, dari data-data yang kita kirim itu yang dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk menerima bansos,” ujarnya.

    Kemensos juga menargetkan proses verifikasi data akan rampung dalam waktu dekat ini. Sehingga BLTS bisa segera disalurkan ke masyarakat.

    “Ya harus selesai bulan ini atau bulan depan, kan ini (BLTS) untuk Oktober, November, Desember,” katanya.

    Sementara itu, Plt Direktur Utama PT Pos Indonesia, Haris menyebut hingga kini pihaknya terus melakukan konsolidasi dengan Kemensos untuk memastikan akurasi data penerima BLTS. Seiring dengan hal tersebut, ia menjelaskan PT Pos juga menyiapkan sumber daya manusia, teknologi dan aplikasi untuk mendukung penyaluran BLTS.

    “Kami Pos Indonesia siap untuk menyalurkan ini (BLTS) dan terus melakukan persiapan sambil secara paralel kita menunggu data final yang tadi masih dalam proses konfirmasi untuk khususnya yang diindikasi punya rekening,” jelas Haris.

    Lihat juga Video ‘Istana Sebut Dana BLT Tambahan Rp 30 Triliun dari Hasil Efisiensi’:

    (akd/ega)



    Sumber : news.detik.com

  • Komdigi Kaji Teknologi Satelit Langsung ke HP, Ala Direct to Cell Starlink

    Komdigi Kaji Teknologi Satelit Langsung ke HP, Ala Direct to Cell Starlink


    Jakarta

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) membuka konsultasi publik terkait dokumen Call for Information (CFI) Kajian Regulasi dan Kebijakan Potensi Implementasi Teknologi Non-Terrestrial Network Direct-to-Device (NTN-D2D) di Indonesia.

    Dokumen CFI ini membahas potensi pemanfaatan pita frekuensi 2 GHz untuk pengembangan dua teknologi strategis, Non-Terrestrial Network Direct-to-Device (NTN-D2D) dan Air-to-Ground (A2G).

    NTN-D2D memungkinkan konektivitas langsung antara ponsel dan satelit, sedangkan A2G memungkinkan komunikasi langsung antara pesawat dan jaringan darat.


    Teknologi NTN-D2D memungkinkan perangkat seluler berkomunikasi langsung dengan satelit tanpa bergantung pada menara BTS, sehingga dapat menjangkau masyarakat di wilayah terpencil, perbatasan, dan perairan yang sulit dijangkau jaringan terestrial.

    Secara konsep, teknologi ini serupa dengan layanan ‘Direct to Cel’ milik Starlink, yang memungkinkan ponsel biasa mengirim pesan atau melakukan komunikasi langsung melalui satelit tanpa perangkat tambahan. Model ini tengah menjadi tren global karena dianggap mampu menutup “blank spot” sinyal seluler di berbagai wilayah.

    Komdigi menjelaskan bahwa kajian ini disusun oleh Direktorat Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit, dan Standardisasi Infrastruktur Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital.

    Tujuannya untuk menghimpun pandangan, data, serta praktik terbaik dari para pemangku kepentingan mengenai potensi pemanfaatan teknologi NTN-D2D sebagai solusi pemerataan konektivitas digital nasional.

    Komdigi menilai, penerapan teknologi NTN-D2D di Indonesia berpotensi memperluas jangkauan layanan seluler, memperkuat ketahanan komunikasi nasional, serta menciptakan dampak ekonomi digital di daerah.

    “Teknologi ini memungkinkan perangkat seluler berkomunikasi langsung dengan satelit tanpa bergantung pada jaringan terestrial, sehingga berpotensi memperluas konektivitas hingga ke wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal),” dikutip dari siaran pers, Selasa (21/10/2025).

    Adapun, kajian ini juga menjadi bagian dari pelaksanaan Rencana Strategis Komdigi 2025-2029 dan mendukung sasaran RPJMN 2025-2029, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 dan agenda Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Dalam dokumen CFI tersebut, pemerintah mengundang masukan dari operator telekomunikasi, penyedia layanan satelit, industri perangkat, asosiasi, akademisi, dan masyarakat umum.

    “Masukan yang diberikan akan menjadi bahan penting dalam penyusunan kebijakan dan regulasi, termasuk aspek teknis, manajemen spektrum frekuensi, model bisnis, dan skema kerja sama antaroperator,” ungkap Komdigi.

    (agt/rns)



    Sumber : inet.detik.com

  • Bedah Struktur Kepemilikan Saham untuk Lacak Keterlibatan Afiliasi Israel

    Bedah Struktur Kepemilikan Saham untuk Lacak Keterlibatan Afiliasi Israel



    Jakarta

    Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 83 Tahun 2023 mengajak umat Islam mendukung Palestina. Salah satu caranya adalah memboikot produk yang terkait dengan Israel. Namun, gerakan boikot ini kerap salah sasaran.

    Perusahaan nasional sering dituduh berafiliasi dengan Israel. Hoaks ini beredar luas dan membingungkan masyarakat. Padahal, tidak semua tuduhan itu benar.

    Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis, meluruskan kesalahpahaman ini. Ia menjelaskan, saham perusahaan nasional yang terdaftar di bursa bisa dibeli siapa saja, termasuk investor asing.


    “Saham perusahaan nasional yang diperjualbelikan bebas di bursa, bisa dibeli siapa pun,” kata Cholil dalam acara detikcom Leaders Forum beberapa waktu lalu.

    Cholil menegaskan, kepemilikan saham kecil oleh investor asing tidak akan mempengaruhi kebijakan perusahaan nasional tersebut. Yang perlu diwaspadai justru pemegang saham pengendali.

    “Sasaran utama fatwa kami adalah pemegang kendali yang berpihak kepada Israel,” jelasnya.

    Cholil memberikan penjelasan sederhana. Kepemilikan saham di bawah 5% misalnya tidak bisa menentukan arah bisnis perusahaan. Ini berbeda dengan pemegang saham pengendali. Mereka memiliki saham di atas 20% dan mengendalikan keputusan perusahaan.

    “Kepemilikan kecil tidak berpengaruh terhadap kebijakan. Yang penting adalah siapa yang mengendalikan perusahaan,” ujar Cholil.

    Cara Lacak Kepemilikan Saham

    Publik kini didorong untuk lebih cermat memahami struktur kepemilikan perusahaan agar tidak salah menilai keterlibatan. Berikut beberapa langkah yang direkomendasikan oleh sejumlah lembaga keuangan dan regulator:

    1. Cek Laporan Tahunan Perusahaan (Annual Report)

    Laporan ini wajib dipublikasikan oleh emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan dapat diakses melalui resminya. Di dalamnya terdapat data pemegang saham utama, struktur anak perusahaan, dan transaksi pihak terkait.

    Jika dari laporan ini terlihat mayoritas saham dimiliki oleh investor lokal, maka perusahaan tersebut termasuk perusahaan nasional dan tidak bisa dikategorikan berafiliasi dengan Israel. Saham minoritas asing tidak otomatis memengaruhi arah kebijakan perusahaan.

    2. Gunakan Data dari Regulator Resmi

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui laman www.ojk.go.id menyediakan informasi tentang kepemilikan saham pengendali, laporan keterbukaan informasi, dan hasil pemeriksaan emiten.

    Data OJK bisa menjadi acuan utama untuk memastikan pemegang saham pengendali berasal dari dalam negeri. Jika pengendali tercatat entitas lokal atau BUMN, maka perusahaan tergolong nasional.

    3. Telusuri Pemegang Saham Institusional dan Asing

    Investor besar seperti manajer aset, dana pensiun, atau bank investasi global sering memiliki saham di banyak perusahaan. Data mereka bisa dilacak lewat laporan publik dan database keuangan internasional seperti Bloomberg atau Refinitiv.

    Keterlibatan investor asing tidak otomatis berarti dukungan atau afiliasi terhadap Israel. Hal ini berlaku jika investor asing hanya memegang porsi kecil (misalnya di bawah 5-10%) dan mayoritas saham masih dipegang pihak Indonesia.

    4. Perhatikan Struktur Holding dan Anak Usaha Lintas Negara

    Banyak perusahaan multinasional beroperasi lewat anak usaha di luar negeri. Analisis laporan keuangan konsolidasi bisa membantu melihat potensi afiliasi tidak langsung dengan perusahaan berbasis di Israel.

    Jika induk dan pengendali utamanya tetap berbasis di Indonesia, maka perusahaan tersebut tidak tergolong berafiliasi Israel, meski memiliki anak usaha global. Struktur holding lintas negara bukan indikator keterlibatan politik, selama kepemilikan utamanya tetap lokal.

    5. Cermati Peran Pemegang Saham Pengendali (Controlling Shareholder)

    Menurut Kementerian Keuangan RI (Kemenkeu), pemegang saham di atas 20% atau yang memiliki hak suara istimewa bisa dikategorikan sebagai pengendali. Arah kebijakan perusahaan secara hukum dan ekonomi dikendalikan oleh nasional jika ‘pengendali’-nya merupakan individu atau perusahaan lokal.

    Dengan demikian, perusahaan tersebut bebas dari afiliasi politik atau ekonomi dengan Israel.

    (hnu/ega)



    Sumber : www.detik.com

  • Apa Salah Kalau Pemerintah Membantu?

    Apa Salah Kalau Pemerintah Membantu?



    Jakarta

    Menteri Agama Nasaruddin Umar menanggapi terkait pembangunan Pondok Pesantren Al Khoziny menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, pesantren berperan penting menciptakan keadaban Indonesia.

    “Santri itu kan juga manusia. Apalagi pesantren itu 300 tahun lamanya mengabdikan diri untuk menciptakan keadaban Indonesia. Tiba-tiba ada 1.200 orang, pembangunannya rusak. Mereka mau belajar di mana?” ujar Menag usai acara Konferensi Pers 1 Tahun Kemenag Kawal Asta Cita Presiden di Gedung Kemenag, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).


    Pria yang juga menjabat sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal itu menyatakan nenek moyang para santri juga berperan penting mendirikan negeri ini. Dengan begitu, ia kembali mempertanyakan apakah salah jika pemerintah membantu pembangunan Ponpes Al Khoziny.

    “Sementara nenek moyangnya yang ikut mendirikan negeri ini. Apakah salah kalau pemerintah membantu? Saya kira ada penyesuaian-penyesuaian bahasa nanti. Itu yang kita harapkan,” sambung Menag.

    Sebagaimana diketahui, beberapa waktu terakhir muncul wacana pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny dengan APBN. Dilansir dari detikFinance, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah memberi lampu hijau terkait penggunaan APBN untuk proyek tersebut.

    “Kalau saya, saya lampunya hijau terus. Kan modenya mode belanja. Asal belanjanya pas, tepat sasaran, tepat waktu. Untuk saya sih nggak ada masalah,” ucap Purbaya di Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta Selatan, Jumat (17/10/2025) lalu.

    Menurut penuturan Purbaya, pembangunan ponpes ini juga tidak perlu proposal karena sudah dibahas dengan sejumlah menteri.

    “Enggak (perlu proposal) kan sebetulnya tadi pagi udah bicara kan mereka. Tinggal finalisasi aja. Abis itu nanti, Menteri PU yang mendesain semuanya,” sambungnya.

    Namun, Purbaya mengaku belum menjelaskan lebih detail terkait penggunaan anggaran pembangunan ponpes tersebut dari anggaran kementerian mana. Walau demikian, Purbaya menegaskan keputusan final pembangunan ponpes tersebut ada di tangan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

    “Tapi keputusan bukan di saya, di Pak Muhaimin, tapi yang jelas PU sanggup, saya sanggup, tinggal Pak Muhaimin aja sanggup nggak?” katanya.

    Pada kesempatan yang sama, Menteri PU, Dody Hanggodo, mengatakan pihaknya juga masih menunggu keputusan dari Cak Imin. Pihaknya bersedia untuk mengeluarkan anggaran untuk pembangunan Ponpes Al Khoziny.

    (aeb/inf)



    Sumber : www.detik.com

  • Lampaui Target, Dana Kelolaan BPKH Tembus Rp 171, 65 T Per Akhir 2024



    Jakarta

    Dana haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melampaui target dengan jumlah Rp 171,65 triliun. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

    Terlihat juga tren kenaikan pada pendaftar haji baru di 2024 yang semula ditarget 385.000 orang menjadi 398.744 jemaah calon haji. Selain itu, nilai manfaat juga tumbuh positif hingga melampaui target Rp 11,52 triliun menjadi 11,56 triliun.

    “Hingga akhir 2024 total dana kelolaan BPKH mencapai Rp171,65 triliun. Secara persentase tercapai 101 persen di atas target yang ditetapkan yaitu Rp169,95 triliun,” kata Fadlul Imansyah dalam rilis yang diterima detikHikmah pada Jumat (7/2).


    Kepala Badan Pelaksana BPKH itu menilai bahwa keberhasilan tersebut tak lepas dari strategi pengelolaan dana yang dilakukan dengan penuh kehati-hatian (prudent) serta terencana dengan baik dalam penempatan investasi. Fadlul menguraikan tren itu terjadi berkat diversifikasi investasi yang dilakukan BPKH, termasuk penempatan dana di sektor-sektor yang aman dan memiliki tingkat optimalisasi yang tinggi dan tetap memegang prinsip syariah.

    “Harapannya, ke depan BPKH akan terus melakukan evaluasi terhadap portofolio investasi agar tetap sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan syariah, sehingga dapat memberikan nilai manfaat yang optimal bagi jamaah haji Indonesia,” tambah Fadlul.

    Melalui RDP tersebut, Fadlul juga menguraikan target dan sasaran Rencana Kerja dan Anggaran Tahun (RKAT) 2025. Pada 2025, BPKH membidik dana kelolaan sebesar Rp 188,86 triliun.

    Adapun untuk nilai manfaat, BPKH menargetkan angka Rp 12,89 triliun pada 2025. Sementara itu, distribusi nilai manfaat ke jamaah haji tunggu pada 2025 ditargetkan sebesar Rp 4,4 triliun.

    Namun, lanjut Fadlul, angka ini akan mengalami perubahan setelah disesuaikan dengan penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

    Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas BPKH, Firmansyah N. Nazaroedin, mengatakan bahwa dewan pengawas melakukan review secara bulanan, tiga bulanan, semesteran maupun tahunan terhadap laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan haji agar dapat dilaksanakan sesuai regulasi dan prinsip tata kelola yang baik.

    Dewan pengawas juga terlibat aktif dalam pengawasan investasi dan penempatan dana kelolaan BPKH. Tidak hanya untuk menjaga keberlanjutan dana, tetapi juga memberikan nilai manfaat bagi jemaah.

    “Kami melakukan penilaian dan persetujuan atas investasi penempatan dana haji, juga menjalankan pemantauan, penjajakan serta evaluasi terhadap resiko yang mungkin timbul pada investasi tersebut,” ungkapnya.

    Program kemaslahatan juga tak luput dari pengawasan dewas BPKH. Ini bertujuan agar dana kemaslahatan tepat sasaran dan manfaatnya bisa dirasakan secara langsung.

    “Kami ingin memastikan distribusi dana kemaslahatan tepat sasaran dan dapat memberikan manfaat langsung kepada umat,” tandasnya.

    (aeb/inf)



    Sumber : www.detik.com