li.jumatberkah.com

Tag: sistem pendidikan

  • Guru yang Kolaborasi Lebih Memungkinkan Capai Tujuan Pembelajaran

    Guru yang Kolaborasi Lebih Memungkinkan Capai Tujuan Pembelajaran



    Jakarta –

    OECD Teaching and Learning International Survey (TALIS) 2024 telah dirilis. Laporan ini merupakan survei guru dan kepala sekolah terbesar di dunia.

    Pada 2024, 280.000 pendidik dari 55 sistem pendidikan berbagi wawasan tentang kondisi kerja, pengembangan profesional, dan realitas ruang kelas modern. Dalam edisi ini para guru mengungkapkan apakah dan bagaimana mereka menggunakan kecerdasan buatan, mengapa mereka memilih mengajar, dan apakah mereka ingin tetap menekuni profesi tersebut.

    Data dari TALIS memungkinkan pemerintah untuk membuat kebijakan yang meningkatkan kondisi pengajaran dan pembelajaran di sekolah mereka. Namun, perlu dicatat, Indonesia tidak terlibat dalam survei edisi kali ini.


    Guru yang Berkolaborasi Lebih Mencapai Tujuan Pembelajaran

    Berdasarkan laporan ini, guru menghabiskan lebih banyak waktu untuk bekerja sama dibandingkan pada 2018. Guru penuh waktu rata-rata menghabiskan sekitar 3 jam per minggu untuk berpartisipasi dalam kerja tim dan berdialog dengan rekan kerja rata-rata.

    Dari sana didapat, guru yang melaporkan lebih banyak berkolaborasi cenderung lebih mungkin mencapai tujuan pembelajaran mereka. Memang ada banyak cara guru berkolaborasi. Namun, hanya ada 9% guru yang mengamati kelas guru lain dan memberikan umpan balik setiap bulannya, atau lebih.

    Guru yang lebih sering berkolaborasi cenderung berada di kuartil teratas efikasi diri di negara mereka, khususnya ketika guru terlibat dalam diskusi tentang perkembangan pembelajaran siswa tertentu dan bertukar materi ajar dengan rekan kerja.

    Kemudian, guru yang melaporkan hubungan profesional yang baik dengan kepala sekolah, guru lain, orang tua dan wali, dan siswa cenderung melaporkan kesejahteraan dan kepuasan kerja yang lebih tinggi.

    Rata-rata di seluruh sistem pendidikan OECD, 86% guru di sekolah mereka “setuju” atau “sangat setuju” bahwa mereka dapat saling mengandalkan.

    Pada laporan ini, juga diungkap Singapura dan Uni Emirat Arab menjadi yang teratas dalam penggunaan AI. Sekitar 75% guru di sana memanfaatkan kecerdasan buatan.

    (nah/nwk)



    Sumber : www.detik.com

  • Jepang Bakal Ubah Sistem Kuliah, Gabungkan S1 dan S2 Jadi Satu Jalur!

    Jepang Bakal Ubah Sistem Kuliah, Gabungkan S1 dan S2 Jadi Satu Jalur!


    Jakarta –

    Pemerintah Jepang berencana mengubah sistem Pendidikan tinggi secara massal. Perubahan yang dilakukan adalah dengan menerapkan program terpadu sarjana-magister (S1-S2) selama lima tahun guna meningkatkan jumlah mahasiswa pascasarjana dan juga melahirkan tenaga profesional unggul di tengah krisis tenaga kerja.

    Rencana ini disampaikan oleh Kementerian Pendidikan Jepang dalam sidang sub komisi Dewan Pendidikan Pusat pada Rabu (9/10/2025). Implementasinya ditargetkan mulai tahun ajaran 2026.

    Kuliah S1 dan S2 Hanya 5 Tahun

    Dalam sistem pendidikan Jepang saat ini, mahasiswa menempuh 4 tahun kuliah sarjana (S1) dan 2 tahun magister (S2).


    Namun, lewat reformasi baru di bidang pendidikan, total Waktu belajar bisa dipangkas menjadi 5 tahun. Mahasiswa mulai diizinkan mengambil mata kuliah tingkat magister saat masih berstatus sebagai mahasiswa S1, sehingga waktu studi lebih efisien.

    Program semacam ini sebenarnya sudah diuji coba di beberapa kampus ternama Jepang seperti Keio University dengan program S1-S2 4 tahun, Hitotsubashi University dengan program 5 tahun, dan University of Tokyo, yang berencana meluncurkan program “4+1” di College of Design pada 2027.

    Langkah ini diambil karena jumlah mahasiswa berusia 18 tahun di Jepang terus menurun, seiring populasi yang menua. Pemerintah menginginkan universitas dapat mencetak lebih banyak spesialis daripada generalis, agar tenaga kerja di masa depan memiliki keahlian dengan kualitas tinggi dan sesuai kebutuhan industri dan riset.

    Selain itu, pemerintah berharap sistem baru ini menarik lebih banyak mahasiswa internasional sehingga meningkatkan daya saing global Jepang, terutama di bidang teknologi dan inovasi.

    Kementerian Pendidikan Jepang mencatat, hanya 12,6% mahasiswa S1 yang melanjutkan ke jenjang S2 pada tahun ajaran 2024, jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara Barat.

    Tingkat lanjut studi juga bervariasi antar bidang:

    • Sains dan teknik: 40% mahasiswa S1 lanjut ke S2.
    • Humaniora: hanya 4,5%.
    • Ilmu sosial: sekitar 2,8% (data 2023).

    Angka ini menunjukkan masih minimnya minat studi lanjut di bidang nonsains.

    Khawatir Kurangi Kualitas Riset Tugas Akhir

    Walaupun dianggap solutif dan inovatif, para ahli mengingatkan supaya percepatan masa studi tidak serta merta menurunkan mutu akademik.

    Ada kekhawatiran jika nantinya mahasiswa kesulitan menyelesaikan dua penelitian (skripsi dan tesis) dalam waktu yang lebih singkat, sehingga menyebabkan menurunya kualitas riset.

    Selain itu, reformasi ini harus didukung perubahan pola rekrutmen kerja. Jika perusahaan tidak memberi nilai tambah bagi lulusan S2, mahasiswa akan tetap enggan menempuh studi lanjutan meskipun durasinya lebih singkat.

    Rencana penerapan program S1-S2 terpadu lima tahun di Jepang menandai langkah besar dalam modernisasi sistem pendidikan tinggi.

    Namun, kesuksesannya akan bergantung pada sinergi antara pemerintah, universitas, dan dunia industri, agar percepatan pendidikan tidak mengorbankan kualitas, serta benar-benar mampu melahirkan tenaga ahli unggul untuk masa depan Jepang.

    Penulis adalah peserta program PRIMA Magang PTKI Kementerian Agama di detikcom.

    (nah/nah)



    Sumber : www.detik.com

  • Kemenag Siapkan Modul Pendidikan Seksualitas untuk Madrasah-Perguruan Tinggi

    Kemenag Siapkan Modul Pendidikan Seksualitas untuk Madrasah-Perguruan Tinggi



    Jakarta –

    Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama (Ditjen Pendis Kemenag) tengah menggodok Modul Pendidikan Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas untuk murid madrasah serta mahasiswa di perguruan tinggi. Modul ini akan mengusung pendekatan fikih dan moderasi beragama.

    Sekretaris Ditjen Pendis Arskal Salim menyatakan modul ini jadi komitmen Kemenag agar sistem pendidikan tidak hanya berfokus pada ilmiah. Namun, sistem pendidikan juga harus berakar kuat dengan nilai-nilai agama dan moralitas Islam.


    Pendidikan Seksualitas Seharusnya Bukan Hal Tabu

    Lebih lanjut, Arskal menyatakan seharusnya pendidikan seksualitas tidak dianggap tabu dibicarakan. Kendati demikian, ia menekankan pada cara penyampaian materi harus santun dan berlandaskan nilai agama.

    Menurutnya, pendidikan tentang tubuh, kesehatan reproduksi, dan seksualitas sudah lama dibahas dalam khazanah Islam. Terlebih pendidikannya disampaikan melalui fikih dan akhlak.

    “Namun pendekatannya perlu disesuaikan dengan konteks kekinian agar mudah dipahami generasi muda tanpa kehilangan nilai moral dan kesucian ajaran Islam,” tuturnya dikutip dari laman Pendis, Jumat (17/10/2025).

    Tidak hanya sekedar aspek biologi, pendidikan reproduksi perlu menanamkan nilai tanggung jawab, etika, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Pendidikan seksualitas di masa kini, harus menumbuhkan kesadaran murid dalam menjaga dirinya.

    “Tubuh adalah amanah. Menjaga kehormatan diri merupakan bagian dari iman. Karena itu, pendidikan seksualitas harus diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran menjaga diri, menghormati orang lain, dan menghindari perilaku yang merendahkan harkat kemanusiaan,” tambahnya.

    Kemenag ingin memastikan bila pembelajaran ini tidak sekedar informatif bagi murid madrasah dan mahasiswa di perguruan tinggi. Ke depan, Kemenag berharap pembelajaran ini bisa membentuk karakter dan akhlak mereka.

    Kehadiran modul pendidikan seksualitas merupakan agenda besar Kemenag dalam membangun generasi muda masa depan. Ke depan, generasi muda harus menjadi sosok yang berilmu, berakhlak, kritis, sekaligus tangguh mengahadapi arus informasi global.

    “Anak muda madrasah dan kampus keagamaan harus dibekali pemahaman yang benar tentang seksualitas agar tidak mencari jawaban dari sumber yang keliru. Kemenag hadir untuk memastikan pendidikan ini berjalan secara ilmiah, moderat, dan berlandaskan ajaran agama,” tegasnya.

    Disusun Banyak Pakar

    Penyiapan modul pendidikan seksualitas disusun oleh banyak pakar. Kemenag melibatkan ulama pesantren, akademisi, dan praktisi pendidikan dari berbagai daerah.

    Nantinya, berbagai pendekatan akan dipilih dan dilengkapi dengan nilai-nilai keislaman, prinsip kesehatan modern, serta semangat moderasi beragama.

    “Kita tidak ingin ada dikotomi antara ilmu agama dan sains. Keduanya harus saling melengkapi. Modul ini diharapkan menjadi jembatan antara nilai-nilai moral Islam dan pengetahuan modern tentang kesehatan reproduksi,” tandas Arskal.

    (det/nah)



    Sumber : www.detik.com