Tag: sppg

  • Mengenal Program ‘Makan Bergizi Gratis’ di India, Sudah Ada sejak 1995

    Mengenal Program ‘Makan Bergizi Gratis’ di India, Sudah Ada sejak 1995



    Jakarta

    Indonesia resmi masuk sebagai salah satu negara yang menerapkan program makan siang gratis di sekolah. Jauh sebelum Indonesia, India telah menerapkan program serupa sejak 1995.

    Program Nasional Dukungan Gizi untuk Pendidikan Dasar atau NP-NSPE resmi diluncurkan pada 15 Agustus 1995. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pendaftaran dan kehadiran siswa serta meningkatkan tingkat gizi anak-anak.


    Menurut laman India Brand Equity Foundation, program bernama Mid-Day Meal ini menyediakan pasokan makanan sebanyak seratus gram per anak per hari sekolah. Namun, skema ini mengalami beberapa perubahan selama bertahun-tahun.

    Perkembangan Mid-Day Meal Program dari Tahun ke Tahun

    Pada tahun 2001, skema Mid-Day Meal direvisi sesuai arahan Mahkamah Agung di India untuk menyediakan makanan siap saji dengan 300 kalori dan 8-12 gram protein untuk siswa kelas I hingga V. Kemudian pada tahun 2008-2009, skema ini direvisi lebih lanjut untuk mencakup anak-anak yang duduk di kelas I hingga VIII.

    Pada September 2021, Pemerintah India menyetujui Skema Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman (PM POSHAN) yang disponsori pemerintah pusat. Untuk menyediakan satu porsi makanan hangat di sekolah-sekolah pemerintah dan sekolah-sekolah yang dibantu pemerintah, Pusat Pelatihan Khusus, Madarsas, dan Maqtab yang didukung oleh Sarva Shiksha Abhiyan (SSA), dari tahun anggaran 2022 hingga 2026.

    Dalam anggaran sementara tahun anggaran 2025, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rs. 12.467,39crore atau Rp24,9 M.

    Porsi Mid-Day Meal India

    Pemerintah telah mengalokasikan porsi spesifik sesuai kebutuhan anak dengan rincian sebagai berikut:

    Bal Vatika (pra-sekolah) dan kelas dasar: 100 gram per anak per hari
    Sekolah NCLP dan anak kela atas: 150 gram per anak per hari

    Juru Masak Mid-Day Meal India

    Satu juru masak sekaligus asisten dapat dipekerjakan untuk maksimal 25 siswa. Terdapat dua juru masak sekaligus asisten untuk sekolah dengan 26 hingga 100 siswa.

    Masing-masing asisten dibayar honorarium minimum Rs1.000 atau Rp 200 ribu per bulan. Negara bagian dapat membayar lebih dari jumlah minimum yang disarankan ini dari sumber daya mereka sendiri.

    Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia

    Hampir 30 tahun kemudian, Indonesia mengadakan program serupa bertajuk Makan Bergizi Gratis. Melansir laman Badan Gizi Nasional, MBG 2025 akan dilaksanakan di 5000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Target penerima manfaat adalah 15 juta-16,5 juta jiwa.

    Dengan menu seharga Rp10 ribu per orang, MBG menyediakan porsi berisi nasi, lauk, sayur, dan buah. Adapun kualitas makanan dijamin oleh Kepala SPPG dibantu oleh Ahli Gizi yang ada di masing masing SPPG.

    (nir/nah)



    Sumber : www.detik.com

  • Guru Besar UGM Saran MBG Dikelola Kantin Sekolah, Belajar dari Negara Maju

    Guru Besar UGM Saran MBG Dikelola Kantin Sekolah, Belajar dari Negara Maju



    Jakarta

    Guru Besar Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) Agus Sartono sarankan agar program makan bergizi gratis (MBG) dikelola oleh kantin sekolah. Mengapa hal ini perlu dilakukan?

    Ia menjelaskan, MBG dilaksanakan di Indonesia usai belajar dari pengalaman berbagai negara lainnya. Beberapa negara yang dimaksud yakni Brasil dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

    Bukan hanya dasar programnya, Agus menyoroti berbagai praktik baik menjalankan MBG di negara maju seharusnya juga bisa diperhatikan. Termasuk tentang program MBG yang dilaksanakan melalui kantin sekolah.


    “Cara ini lebih baik dibanding dengan cara atau sistem yang diterapkan di Indonesia saat ini,” tuturnya dikutip dari laman resmi UGM, Minggu (5/10/2025).

    Melalui kantin sekolah, menurutnya makanan yang tersaji dalam MBG akan lebih segar dan tidak cepat basi. Seluruh prosesnya bisa terkontrol dengan baik lantaran berada dalam lingkup yang relatif kecil.

    Agus yakin cara-cara seperti ini bisa dilakukan di Indonesia. Sekolah bisa bekerja sama dengan komite untuk proses pengelolaannya.

    “Sekolah bersama komite sekolah saya kira mampu mengelola ini dengan baik,” urainya.

    Jika sistem MBG dilakukan oleh kantin, ia berpendapat, kebutuhan baku bahan makanan bisa dipenuhi dari UMKM sekitar sekolah. Langkah ini dapat berimbas pada terciptanya sirkulasi ekonomi yang baik.

    “Dengan demikian sekolah mendapatkan dana utuh sebesar Rp 15 ribu per porsi, bukan seperti yang terjadi selama ini hanya sekitar Rp 7.000 per porsi,” tegas Agus.

    Uang MBG Diberikan Secara Tunai ke Siswa

    Jika proses pengolahan MBG tidak mungkin dilakukan oleh kantin sekolah, Agus memberikan alternatif lain. Ia mengatakan, dana bisa diberikan secara tunai kepada siswa.

    Sistem ini akan melibatkan orang tua yang harus membelanjakan dan menyiapkan bekal kepada anak-anaknya. Jika ingin diterapkan, Badan Gizi Nasional (BGN) harus menyusun panduan teknis dan melakukan pengawasan.

    Dalam pelaksanaannya, guru di sekolah juga perlu bertindak tegas. Ketika ada anak yang tidak membawa bekal, sekolah perlu memberi peringatan hingga memanggil orang tuanya.

    “Jika sampai satu bulan tidak membawa (bekal), bisa memanggil orang tuanya dan jika masih terus, bisa dihentikan,” tegas Agus Sartono.

    Cara seperti ini dinilainya lebih efektif dan menanggulangi praktik pemburu rente atau uang program rutin. Dana MBG bisa ditransfer langsung ke siswa setiap bulan layaknya penyaluran KIP atau BOS.

    Penyebab Keracunan MBG

    Agus juga mencoba merunut mengapa persoalan keracunan MBG bisa mencuat. Menurutnya hal ini bisa terjadi karena panjangnya rantai penyaluran makanan.

    Seperti yang diketahui, penyaluran MBG dilakukan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kepada sekolah-sekolah. Proses ini menurut Agus hanya menguntungkan pengusaha besar, mengingat ia menemukan anggaran yang seharusnya Rp 15 ribu per anak menjadi Rp 7 ribu saja.

    “Program Makan Bergizi Gratis pun bisa menjadi ‘Makar Bergiri Gratis’ bagi pengusaha besar karena mereka mendapat keuntungan yang besar secara ‘gratis’,” singgungnya.

    Ia mencoba menghitung pendapatan yang diterima SPPG. Jika margin per porsi diambil Rp 2 ribu dan satu SPPG melayani 3.000 porsi, maka keuntungan yang diperoleh sebesar Rp 150 juta per bulan atau Rp 1,8 miliar per tahun.

    “Secara nasional margin Rp 2.000 dari Rp 15.000 atau sekitar 13 persen merupakan suatu jumlah yang besar. Karenanya implementasi MBG dengan memberikan tunai kepada siswa akan mampu menekan dan menghilangkan kebocoran/keuntungan pemburu rente sebesar Rp 33,3 triliun,” papar Agus.

    Meski sudah berjalan, Agus yakin masih ada waktu untuk BGN berbenah diri soal MBG. Ia mengajak pemerintah untuk perpendek rantai distribusi MBG dan menghilangkan cara-cara kotor dalam prosesnya.

    “Saya kira masih belum terlambat, dan ajakan saya mari kita perpendek rantai distribusi MBG agar lebih efektif dan hilangkan cara-cara kotor memburu rente. Jadikan MBG benar-benar sebagai Makan Bergizi Gratis bagi siswa,” pungkasnya.

    (det/twu)



    Sumber : www.detik.com

  • Pakar UGM Sebut Celah Ini Picu Keracunan MBG

    Pakar UGM Sebut Celah Ini Picu Keracunan MBG



    Jakarta

    Angka keracunan massal Makan Bergizi Gratis (MBG) tembus 10.482 anak per 4 Oktober 2025, berdasarkan catatan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI). Dalam kurun 29

    September-3 Oktober 2025, korban keracunan MBG mencapai 1.883 anak, lebih tinggi dari rata-rata mingguan 1.531 anak/minggu.


    Merespons lonjakan kasus keracunan MBG, Pusat Kedokteran Tropis Universitas Gadjah Mada (PKT UGM) menilai kejadian luar biasa (KLB) ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh agar aman dilaksanakan.

    Direktur PKT UGM, Dr dr Citra Indriani MPH menjelaskan ada celah risiko keracunan MBG dari pengelolaan makanan yang dilakukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

    Celah Risiko Keracunan MBG

    Ia menjelaskan, pengelolaan makanan skala besar menjadi celah keracunan. Terlebih jika jumlahnya di luar kapasitas pengelola.

    Citra menyorot skala produksi SPPG disebut setara, bahkan lebih, dari katering industri. Sayangnya, kondisi ini tidak diikuti dengan disiplin terhadap standar Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) yang seharusnya ditaati produksi skala besar tersebut.

    Ia mengungkap, hasil kajian investigasi UGM terhadap sejumlah kasus KLB pangan terkait MBG di Yogyakarta menunjukkan terdapat kesenjangan penerapan kaidah HACCP.

    Di samping itu, pihak UGM menemukan minimnya pengawasan dan terbatasnya pengetahuan pelaksana MBG di lapangan.

    “Jumlah porsi yang diproduksi setiap hari sangat besar. Setiap celah dalam proses, mulai dari pemilihan bahan baku, memasak, penyimpanan, hingga distribusi, bisa berdampak pada ribuan anak sekolah,” kata Citra, dikutip dari laman UGM, Senin (6/10/2025).

    Masalah Pengelolaan Pangan Skala Besar

    Investigasi UGM juga mengungkap total durasi antara proses memasak, pengemasan, sampai konsumsi sering kali lebih dari 4 jam. Masalahnya, manajemen penyimpanan makanan dengan jumlah besar tersebut belum memadai.

    Di proses memasak sendiri, Citra mengatakan beberapa menu kurang matang lantaran dimasak dalam banyak porsi.

    Sedangkan di tahap pengemasan, ia mengatakan sejumlah sekolah mengemas ulang makanan tanpa dipanaskan kembali.

    “Kondisi ini memperbesar risiko terjadinya keracunan massal,” ucapnya.

    Saran Perbaikan untuk Hindari Keracunan MBG

    Berikut sejumlah rekomendasi PKT UGM untuk perbaikan MBG:

    • Standarisasi fasilitas dan kapasitas SPPG
    • Asesmen awal untuk menilai kelayakan produksi massal
    • Penerapan SOP berbasis HACCP, mulai dari bahan baku sampai siap dikonsumsi siswa.
    • Kewajiban pelatihan keamanan pangan dan memastikan setiap staf SPPG mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
    • Pengawasan, termasuk mekanisme kontrol yang jelas, monitoring periodik, serta penguatan koordinasi lintas sektor.

    “Kolaborasi berbagai pihak mutlak diperlukan agar anak-anak benar-benar mendapat manfaat program tanpa terpapar risiko keracunan pangan,” ucap Citra.

    (twu/faz)



    Sumber : www.detik.com

  • Viral Menu MBG Depok Pangsit Goreng-Kentang Rebus, Kepsek-Kepala SPPG Bilang Begini

    Viral Menu MBG Depok Pangsit Goreng-Kentang Rebus, Kepsek-Kepala SPPG Bilang Begini


    Jakarta

    Viral menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Mampang 1 Depok, Jawa Barat di media sosial. Dalam sejumlah pos, warganet menyorot pangsit goreng hingga kentang rebus pada foto menu tersebut.

    Dalam foto yang beredar di media sosial, menu MBG tersebut di antaranya berisi potongan kentang rebus, irisan wortel, pangsit goreng, saus saset, dan jeruk.


    Merespons menu MBG sekolahnya yang viral, kepala sekolah dan kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta Pemerintah Kota Depok angkat bicara.

    Kepala SDN Mampang 1 Iwan Setiawan menjelaskan menu MBG viral tersebut bagian dari variasi menu dalam sepekan pertama pelaksanaan program di sekolahnya.

    “Sudah satu minggu (program MBG) dari minggu kemarin itu, makanannya kan bervariasi. Ada nasi, ada karbo, ada protein, itu kan bervariasi. Nah, kebetulan hari ini, karbonya, nasinya diganti dengan kentang hari ini,” ujar Iwan kepada wartawan, Senin (6/10/2025), melansir detiknews.

    Menurut Iwan, pangsit goreng tersebut berisi telur dan daging sebagai asupan protein. Di samping pangsit goreng, ada juga tahu goreng pada menu MBG hari itu.

    Sejumlah warganet menyorot porsi MBG sebagai ‘sedikit’ dan ‘minimalis’. Iwan mengatakan menu MBG tersebut tidak sedikit dan sesuai dengan keinginan orang tua.

    “Sebenarnya menunya nggak terlalu sedikit. Cuma karena melihatnya, kan orang tua itu punya keinginan, saya ingin makannya itu, yang begini-begini gitu ya, request,” tuturnya.

    Iwan tak menampik sejumlah orang tua menyatakan menu MBG tersebut tidak sesuai dan menyatakannya di media sosial. Di sisi lain, ia mengatakan SPPG sudah memiliki standar sendiri untuk menentukan menu MBG.

    “Cuma yang hari ini ada orang tua yang tidak sesuai dengan selera. Itu aja sih sebenarnya,” ucapnya.

    “Tapi kan yang SPPG itu punya ahli gizi sendiri, standar sendiri bahwa hari ini itu dia makannya apa, hari ini makannya apa. Jadi yang posting orang tua itu, ya dia itu merasa, oh nggak sesuai dengan selera yang keinginannya itu,” kata Iwan.

    Ia menyatakan siswanya tak protes soal menu MBG di sekolah tersebut.

    “Dari pertama sampai kemarin hari Jumat itu menu bervariasi dan anak-anak senang sih sebenarnya kemarin. Anak-anak malah bilang, ‘Pak, jangan sampai berhenti nih makan’ dan bilang anak-anak menunya enak-enak itu kemarin,” ucapnya.

    Kata Kepala SPPG

    Kepala SPPG Dapur Mampang 1 Mustika menjelaskan, menu MBG viral tersebut disajikan lantaran banyak sampah makanan (food waste). Ia mengatakan, ada lima kantong berisi nasi dan sayur terbuang di minggu pertama MBG.

    Untuk itu, Mustika mengatakan, tim SPPG merancang menu yang tak membuat siswa bosan.

    “Kami memilih menggunakan menu itu karena berdasarkan hasil analisis ahli gizi beserta tim koki dan seluruh tim kami itu, ketika di minggu pertama hari ketiga, tepatnya di hari Rabu itu, banyak tersisa food waste atau sampah makanan,” ujar Mustika kepada wartawan, Selasa (7/10/2025), dikutup dari detiknews.

    “Itu sampai lima kantong itu isinya nasi, sayur terbuang. Nah maka dari itu, kami di hari Kamis itu mencoba merancang menu kembali supaya anak itu tidak bosan,” jelasnya.

    Mustika mengatakan pihaknya mengutamakan kandungan nutrisi dalam upaya inovasi dan pergantian menu. Di sisi lain, ia mengakui tampilan menu MBG jadi kurang menarik bagi anak.

    “Kami tetap mengedepankan, kentang itu pengganti nasi sebagai karbohidrat. Kemudian wortel itu kan sayur, walaupun memang seperti ditampilkan itu sangat kurang menarik,” tuturnya.

    “Kemudian pangsit yang kami kemas menjadi satu, padahal itu isinya ada telur ayam, daging, kemudian ada tahu dan daun bawang,” kata Mustika.

    Ia menyatakan pihaknya juga bertemu para orang tua siswa, kepala sekolah, dan mitra terkait keluhan menu MBG ini. Dalam pertemuan tersebut, ia menyatakan pihaknya mengakui kesalahan tampilan menu MBG yang kurang menarik bagi anak tapi tetap memaksimalkan kandungan nutrisi MBG.

    “Bahwasanya memang kesalahan kami pada tampilan menu itu kurang menarik. Namun, kami sudah ibaratnya di dalam ompreng itu sudah ada kandungan dari karbohidrat, terus protein, nabati, hewani, buah itu sudah masuk. Dan kemudian ada sayurnya,” tuturnya.

    Kata Pemkot Depok

    Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah menyatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan SPPG bersangkutan dalam kapasitas pemkot untuk mengawasi pelaksanaan MBG.

    “Pastinya nanti kami akan berkoordinasi dengan SPPG. Pihak BGN untuk cek SPPG mana. Karena kebetulan kemarin setelah rapat dengan Mendagri, memang Pemda diberikan kewenangan ya, untuk membantu pengawasan terhadap SPPG-SPPG yang ada di wilayah masing-masing. Dan pengawasan terhadap berjalannya program MBG ini di wilayah,” ungkapnya, dikutip dari detiknews.

    Sementara itu, Chandra meminta SPPG di wilayahnya menyediakan makanan yang memenuhi standar gizi untuk anak-anak.

    “SPPG untuk benar-benar memberikan, menyediakan makanan yang bergizi gitu, memenuhi standar gizi untuk anak-anak di Kota Depok,” ucapnya.

    (twu/nwk)



    Sumber : www.detik.com

  • Mendikdasmen Usul School Kitchen untuk MBG, Apa Bedanya dengan SPPG?

    Mendikdasmen Usul School Kitchen untuk MBG, Apa Bedanya dengan SPPG?



    Jakarta

    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti membuat usulan skema school kitchen untuk mengganti dapur makanan bergizi gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

    Mu’ti menyebut skema ini baru diusulkan dan belum ada keputusan terkaitnya. Jika direalisasikan, Mu’ti mengatakan pelaksananya tetap Badan Gizi Nasional (BGN).

    “Ini belum keputusan ya, saya sudah sampaikan kepada Pak Kepala BGN, karena kan pelaksanaannya bukan kami, pelaksananya Badan Gizi. Beliau menyampaikan ‘Pak bagaimana dengan gagasan saya tentang school kitchen itu?’ Nah beliau menyampaikan itu dimungkinkan,” kata Mu’ti saat berkunjung ke Bank NTB Syariah di Mataram, dikutip dari detikBali, Rabu (22/10/2025).


    Apa Beda Kitchen School dengan SPPG?

    Beda kitchen school dan SPPG adalah terdapat pada jumlah sekolah yang ditangani. Jika SPPG bisa menyiapkan makan untuk banyak sekolah, kitchen school hanya berfokus pada satu sekolah saja.

    Pria kelahiran Jawa Tengah tersebut kemudian menjelaskan, penerapan skema kitchen school ini baru memungkinkan jika jumlah penerima MBG di sekolah tertentu sudah ditetapkan.

    “Pertama mungkin jumlah muridnya akan ditentukan. Yang kedua tentu harus distandarisasi dapurnya,” ujar Mu’ti.

    Jika kapasitas penerima MBG di sekolah tertentu sudah terpenuhi, maka school kitchen ini bisa didirikan. Namun tetap, standar dapurnya harus sesuai dengan yang telah ditetapkan BGN.

    “Kemungkinan ada peluang sekolah-sekolah itu menjadi penyelenggara MBG yang berbasis per sekolahan. Tapi ada beberapa sekolah yang memang sudah siap,” katanya.

    School Kitchen Cocok untuk Sekolah Asrama

    Menurut Mu’ti, skema school kitchen ini tepat untuk sekolah yang sudah berbasis asrama. Jenis sekolah tersebut kemungkinan siap dengan hal ini karena sudah punya pengalaman.

    “Itu kan dia ada yang sudah punya (siswa) di atas seribu, sudah punya pengalaman mengelola itu tinggal nanti diberikan supervisi kemudian ditentukan standarnya. Saya kira yang seperti ini kan tidak perlu dikirim dari luar,” katanya.

    Keputusan School Kitchen Ditetapkan BGN

    Saat ditanyai tentang kejelasan skema ini, Mu’ti menegaskan kewenangan pengadaan school kitchen ada di tangan BGN. Kemendikdasmen hanya mengusulkan.

    “Keputusan, bukan pada kami,” tegasnya.

    Setelah terjadi banyak kasus keracunan massal, pemerintah kemudian berusaha menyempurnakan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Namun, Perpres MBG ini masih belum tuntas. Mu’ti menyampaikan, pemerintah tengah melakukan beberapa perubahan dalam Perpres untuk meminimalisir kasus keracunan dan lainnya terjadi lagi.

    “Soal pelaksanaannya nanti akan diperbaiki bahwa sekarang sedang digodok rancangan perubahan Perpres yang mengatur tentang pengelolaan dan pelaksanaan MBG dengan mungkin beberapa perubahan dalam polanya,” jelas Mu’ti.

    (cyu/nwk)



    Sumber : www.detik.com

  • Banyak SPPG Ganti Menu Jadi Snack-Biskuit, Wamenkes: MBG Harus Dimasak

    Banyak SPPG Ganti Menu Jadi Snack-Biskuit, Wamenkes: MBG Harus Dimasak


    Jakarta

    Belakangan tidak sedikit satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang mengganti menu makan bergizi gratis dengan snack dan roti kering. Hal ini ikut disoroti Wakil Menteri Kesehatan dr Benjamin Paulus Octavianus.

    Ia menegaskan, kebijakan itu tidak sejalan dengan tujuan program makan bergizi gratis (MBG) yang mengutamakan makanan segar dan dimasak langsung.

    “Saya setuju bahwa dari Kementerian Kesehatan, masyarakat harus diberikan makanan yang dimasak. Karena makanan yang dimasak itu kualitasnya lebih aman dibanding kita pakai biskuit atau makanan kering lain,” ujar Benjamin, dalam Temu Media di Kementerian Kesehatan RI, Jumat (17/10/2025).


    dr Benjamin menjelaskan berdasarkan laporan terakhir yang diterima Kementerian Kesehatan, Jumat pagi (17/10), terdapat 439 kasus keracunan pangan MBG di delapan kabupaten. Tren tersebut menurutnya fluktuatif.

    “Kemenkes ini luar biasa, laporan tadi pagi 439 kasus di delapan kabupaten. Kami punya laporan setiap hari, kemarin 200, sebelumnya 103, jadi naik-turun dari sekitar hampir 35 juta orang yang makan,” jelasnya.

    Ia menegaskan, target pemerintah adalah zero case, artinya tidak boleh ada satu pun kasus keracunan dalam program makan bergizi gratis.

    “Targetnya kita ya harus zero, nggak boleh ada orang keracunan,” tegas Benjamin.

    Alasan SPPG Beralih ke Snack Kering

    Menurut Benjamin, sebagian SPPG memilih menyediakan makanan kering seperti biskuit atau snack kemasan karena kendala operasional di lapangan, misalnya belum memiliki dapur layak atau keterbatasan waktu dalam pengadaan bahan segar.

    “Memang ada yang sudah mampu langsung masak makanan, ada juga yang karena harus segera membeli makan, akhirnya memilih makanan jadi seperti biskuit,” katanya.

    Namun, pemerintah ingin memastikan setiap penerima program mendapatkan makanan bergizi yang benar-benar memenuhi standar keamanan dan nilai gizi.

    Kementerian Kesehatan kini tengah memperkuat sistem pengawasan terhadap mutu makanan yang disalurkan oleh SPPG, termasuk menyiapkan standar kelayakan dapur, sanitasi, dan pelatihan pengelolaan bahan makanan. Benjamin menyebut peningkatan kualitas ini menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan dan kredibilitas program.

    “Kita tingkatkan kualitasnya. Makanan yang berproses dan dimasak itu jauh lebih baik untuk kesehatan penerima manfaat,” ucapnya.

    (naf/up)



    Sumber : health.detik.com

  • Wamenkes Benny Jelaskan Alasan MBG Tak Disetop Meski Ada Kasus Keracunan

    Wamenkes Benny Jelaskan Alasan MBG Tak Disetop Meski Ada Kasus Keracunan


    Jakarta

    Menghentikan program makan bergizi gratis (MBG) dinilai pemerintah bukan menjadi langkah tepat untuk menekan kemungkinan bertambahnya kasus keracunan pangan. Wakil menteri kesehatan baru dr Benjamin Paulus Octavianus yang kini ikut mendampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, menekankan kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan MBG sebetulnya terjadi saat dapur MBG atau satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) sudah beroperasi tanpa kesiapan, khususnya fasilitas sanitasi.

    Dorongan untuk penghentian MBG dinilai relatif tak berdasar lantaran lebih dari 99 persen pelaksanaan MBG berjalan baik di berbagai daerah.

    “Kalau ada satu lokasi bermasalah lalu 10 ribu titik lain ikut dihentikan, itu justru merugikan. Tugas kami menjaga, memantau, dan mencegah agar kejadian seperti itu tak terulang,” kata pria yang akrab disapa dr Benny, dalam Temu Media di Kemenkes RI, Jumat (17/10/2025).


    Kemenkes RI disebutnya kini ikut terlibat dalam pengawasan keamanan MBG, dengan menggerakkan dinas kesehatan di setiap daerah.

    Salah satu langkah tegas yang diberlakukan adalah SPPG dengan fasilitas tak layak, dilarang melanjutkan operasional.

    “Sekarang setiap pagi kami menerima laporan dari tim di lapangan. Pemantauan berjalan setiap hari di seluruh puskesmas yang memantau SPPG. Jadi pengawasan sudah jauh lebih bagus,” ujarnya di Jakarta, Jumat (18/10/2025).

    Sebagai langkah perbaikan, Kemenkes RI juga mengusulkan penambahan ahli kesehatan lingkungan di setiap pelaksana MBG untuk memastikan aspek kebersihan dan keamanan makanan.

    “Menambah satu petugas khusus di setiap unit itu tidak mudah karena berarti menambah anggaran. Tapi ini sudah disetujui, dan ini langkah luar biasa untuk menjaga keamanan pangan,” jelasnya.

    Terkait regulasi, Kemenkes juga telah memberikan masukan terhadap Peraturan Presiden (Perpres) terkait tata kelola MBG. Usulan tersebut kini tengah dibahas di tingkat pemerintah pusat bersama Badan Gizi Nasional (BGN).

    “Usulan Perpres sudah masuk dan kami sudah berikan masukan. Semua kementerian terkait juga dilibatkan,” ujarnya.

    Kemenkes menekankan, program MBG masih dalam tahap awal dan akan terus disempurnakan.

    “Ini proyek besar, pasti ada kekurangan. Tapi semua langkah perbaikan terus dilakukan agar masyarakat tetap aman dan mendapat manfaat maksimal,” tegasnya.

    (naf/naf)



    Sumber : health.detik.com

  • Cegah Keracunan, BGN Wajibkan SPPG Masak MBG Pakai Air Galon

    Cegah Keracunan, BGN Wajibkan SPPG Masak MBG Pakai Air Galon


    Jakarta

    Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof Dadan Hindayana memastikan pemerintah terus mengawal laporan insiden kasus keracunan makan bergizi gratis yang terjadi di sejumlah daerah. Sebagai langkah pencegahan, satu SPPG kini hanya dibatasi melayani 2 ribu hingga 2.500 penerima manfaat.

    “Kita tetapkan kebijakan, penerima manfaat menjadi rata-rata di 2.000 sampai 2.500 dan boleh dilanjutkan sampai 3 ribu kalau di SPPG itu ada ahli masak yang bersertifikat,” tandasnya kepada wartawan, Senin (20/10/2025).

    Ia juga meminta SPPG baru didampingi oleh juru masak profesional setidaknya dalam lima hari ke depan. Penggunaan rapid test juga dimaksimalkan distribusinya di seluruh SPPG.


    Rapid test digunakan baik pada bahan baku pangan yang akan diolah, juga saat makanan tersaji setelah didistribusikan ke sekolah-sekolah.

    “Kita sedang mengusahakan semua SPPG dengan rapid test untuk menguji bahan baku karena pengalaman Jepang sudah 100 tahun MBG, 90 persen gangguan pencernaan yang muncul karena kualitas bahan baku,” ceritanya.

    “Rapid test agar hasil masakan bisa dites sebelum dibagikan ke sekolah sehingga kita bisa tahu makanan itu masih berkualitas atau tidak,” sambungnya.

    Food Tray Harus Selalu Steril

    Sejumlah SPPG juga kini dipastikan Dadan dibekali sterilisasi food tray yang memastikan wadah bisa digunakan ulang secara aman setelah diduci dan dikeringkan dengan suhu tertentu.

    Hal ini berkaca pada kasus keracunan MBG di daerah karena sanitasi yang tidak layak.

    “Karena daerah Indonesia itu luas, banyak kasus gangguan pencernaan berasal dari air, oleh sebab itu air yang digunakan pada masak makanan bergizi harus air yang bersertifikat, air galon, atau air isi ulang yang sudah melalui proses sertifikat,” pungkasnya.

    (naf/kna)



    Sumber : health.detik.com

  • Foto SPPG Polri Pejaten yang Sudah Terapkan Rapid Test, Jaga Kualitas Makanan

    Foto SPPG Polri Pejaten yang Sudah Terapkan Rapid Test, Jaga Kualitas Makanan


    Jakarta

    Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri di Pejaten menjadi salah satu contoh penerapan pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG).

    SPPG Pejaten sedikitnya melayani sekitar 3.000 penerima manfaat yang terdiri atas siswa-siswi tingkat TK, PAUD, SD, SMP, hingga SMK. Distribusi makanan dilakukan secara bertahap dalam beberapa kloter.

    Kloter pertama mulai siap dikirim pada pukul 07.45 WIB untuk siswa TK, PAUD, serta SD kelas 1 hingga 2. Kloter kedua dikirim pada pukul 09.00 WIB untuk siswa SD kelas 3 hingga 5, sementara distribusi terakhir dilakukan menjelang jam makan siang bagi siswa SMA dan SMK.


    Pihak SPPG memastikan proses memasak hingga pendistribusian tidak melampaui enam jam demi menjaga kualitas dan keamanan pangan.

    Sudah Terapkan Rapid Test Kualitas Pangan

    penampakan rapid test untuk MBGPotret rapid test untuk MBG Foto: Nafilah Sri Sagita/detikHealth

    SPPG Pejaten menjadi salah satu unit yang sudah menerapkan kebijakan baru Badan Gizi Nasional (BGN), yakni pelaksanaan rapid test makanan. Pemerintah mewajibkan seluruh SPPG di Indonesia untuk menjalani pemeriksaan cepat semacam ini, sebagai upaya memastikan keamanan makanan sebelum dikonsumsi, belajar dari pengalaman panjang Jepang.

    Sebagai negara dengan pengalaman lebih dari 100 tahun dalam menjalankan program mirip MBG, Jepang pernah mencatat insiden keracunan makanan akibat masalah pada kualitas bahan baku.

    Pembelajaran ini yang kemudian diterapkan di Indonesia melalui peningkatan standar keamanan MBG.

    Tiga Hal yang Jadi Teladan

    Direktur Pascasarjana Universitas YARSI, Prof Tjandra Yoga Aditama, menilai SPPG Pejaten bisa menjadi percontohan bagi wilayah lain, terutama setelah munculnya sejumlah laporan kasus keracunan makanan di beberapa daerah.

    “Menurut saya ada tiga hal penting. Pertama, SOP harus ditetapkan dengan sangat rinci. Kedua, pelaksanaannya harus disiplin, karena SOP yang bagus tapi tidak dijalankan dengan baik tentu jadi catatan. Ketiga, perlu disebarkan dan dibuka agar pihak lain bisa melihat langsung bahwa SPPG yang baik itu seperti apa,” kata Prof Tjandra saat ditemui detikcom Selasa (21/10/2025).

    Ia juga menekankan pentingnya pengawalan mutu secara konsisten, mulai dari fasilitas penyimpanan bahan makanan, proses pengolahan, hingga distribusi.

    Peran Sanitarian dan Pengawasan Rutin

    Prof Tjandra Yoga Aditama, pengamat kesehatan yang tengah mengunjungi dapur makanan bergizi gratis SPPG Pejaten Polri.Prof Tjandra Yoga Aditama, pengamat kesehatan yang tengah mengunjungi dapur makanan bergizi gratis SPPG Pejaten Polri. Foto: Nafilah Sri Sagita/detikHealth

    Untuk menjaga keamanan pangan, Prof Tjandra menyarankan agar pengawasan rutin melibatkan tenaga sanitarian, yang juga bisa diperbantukan puskesmas setempat. Menurutnya, keberadaan sanitarian juga diperlukan untuk memastikan aspek sanitasi dan higiene di setiap tahap produksi makanan.

    “Di sini juga sudah dilakukan pemeriksaan, apakah ada kandungan seperti arsen, formalin, dan nitrit, yang bisa terdeteksi sejak dini,” ujarnya.

    Selain itu, SPPG Pejaten juga telah menerapkan sistem penyimpanan bahan makanan yang terpisah antara bahan kering dan basah, dengan pengaturan suhu ruang yang disesuaikan. Langkah ini menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan dan kualitas pangan.

    Prof Tjandra berharap model seperti SPPG Pejaten dapat diadopsi oleh daerah lain, termasuk wilayah terluar dan tertinggal, agar seluruh anak Indonesia mendapat akses makanan bergizi dan aman dengan standar yang sama.

    Dalam kesempatan yang sama, Wakasatgas MBG Polri Irjen Nurwono Danang menyebut pihaknya telah membangun 645 SPPG. Polri menargetkan 1.500 SPPG dibangun di seluruh daerah Indonesia.

    “Kita wajibkan untuk seluruh polres-polres yang awalnya satu Polres membangun satu SPPG, saat ini kita wajibkan bisa membangun satu Polres tiga SPPG. Sehingga diharapkan Polri bisa membangun sampai 1.500 SPPG di seluruh Indonesia,” kata Danang.

    Simak juga Video: Melihat Rapid Test Menu MBG di SPPG Polri yang Dipuji BGN

    (naf/kna)



    Sumber : health.detik.com