Tag: umrah mochamad

  • Tak Boleh Ada Permainan Haji, Kita Transparan

    Tak Boleh Ada Permainan Haji, Kita Transparan



    Jakarta

    Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) bertemu dengan dua syarikah terpilih, Rakeen dan Al-Bait Guest, di Jeddah. Gus Irfan menegaskan penyelenggaraan ibadah haji harus bersih, profesional, dan berorientasi pada jemaah.

    “Tidak boleh ada permainan sedikit pun dalam proses pelaksanaan haji. Tidak ada perlakuan khusus kepada pimpinan, perwakilan, maupun pihak mana pun kecuali untuk jemaah Indonesia. Haji tahun ini kita mulai dengan proses yang bersih, transparan, dan akuntabel,” kata Gus Irfan dalam keterangannya di Jeddah, Rabu (15/10/2025).


    Gus Irfan menegaskan apabila ada pihak yang mengatasnamakan pimpinan, ataupun kementerian untuk meminta imbalan atau fasilitas, hal tersebut tidak benar dan tidak dapat dibenarkan.

    “Kami tidak membutuhkan perlakuan khusus. Kami akan berbaur bersama jemaah. Apabila syarikah memperoleh keuntungan dari kerja sama ini, wujudkanlah dalam bentuk peningkatan pelayanan kepada jemaah,” lanjutnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Kementerian Haji meminta dukungan kedua syarikah untuk memperjuangkan lokasi terbaik bagi jemaah Indonesia di masyair. Selama dua tahun terakhir, jemaah Indonesia menempati zona 3 dan 4, dan kementerian menegaskan tidak ingin jemaah ditempatkan di zona 5.

    “Kami akan dianggap gagal jika jemaah Indonesia masih ditempatkan di zona 5. Karena itu, perjuangkanlah agar jemaah kita mendapatkan tempat terbaik,” ujar Gus Irfan.

    Pertemuan tersebut juga menyepakati kerja sama dengan syarikah akan bersifat jangka panjang selama tiga tahun, dengan mekanisme evaluasi rutin setiap penyelenggaraan haji. Kementerian meminta agar syarikah terus meningkatkan kualitas pelayanan, termasuk kapasitas akomodasi, tenda, serta fasilitas sanitasi.

    “Kami mendorong kedua syarikah untuk bersaing secara sehat dan terbuka. Evaluasi akan dilakukan setiap tahun, dan apabila ditemukan pelayanan yang tidak sesuai standar, maka dapat diberikan sanksi hingga pemutusan kontrak,” tegasnya.

    Gus Irfan juga mengingatkan sejumlah catatan perbaikan dari penyelenggaraan sebelumnya, terutama terkait data jemaah dan beberapa markaz yang perlu ditingkatkan kualitasnya. Pada 2026, Indonesia akan memberangkatkan 203.320 jemaah, dan seluruh pihak diharapkan dapat memberikan pelayanan terbaik tanpa terkecuali.

    Untuk memperkuat sinergi, Kementerian Haji mendorong agar komunikasi antara tim syarikah dan tim kementerian dilakukan secara intensif baik di Arab Saudi maupun di Indonesia, khususnya dalam hal pendataan jemaah, pembagian bus, pengaturan hotel, konsumsi, diharapkan telah tuntas sebelum bulan Ramadan. Selain itu, dia minta kartu nusuk bisa dibagikan di Indonesia.

    Kementerian Haji juga mendukung syarikah untuk mempekerjakan tenaga pendukung atau musiman asal Indonesia, guna mempermudah komunikasi dan koordinasi di lapangan.

    (kri/lus)



    Sumber : www.detik.com

  • Biaya Haji Bisa Turun dengan Efisiensi dan Pelaksanaan Bersih

    Biaya Haji Bisa Turun dengan Efisiensi dan Pelaksanaan Bersih



    Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto memaparkan keberhasilan dalam setahun kinerjanya, salah satunya di bidang haji. Prabowo menyebut telah menurunkan biaya haji dan mengupayakan terus turun.

    “Alhamdulillah kita sudah bisa turunkan biaya haji,” kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna setahun pemerintahannya, di Istana Negara, Jakarta dan disiarkan daring lewat YouTube Sekretariat Presiden, Senin (20/10/2025).


    Prabowo minta Menteri Haji Mochamad Irfan Yusuf untuk terus mengupayakan penurunan biaya haji. Menurutnya, hal itu bisa dilakukan dengan dua cara.

    “Saya minta (kepada Menteri Haji) biaya haji harus terus turun. Bisa, bisa dengan efisiensi. Bisa dengan efisiensi dan pelaksanaan yang bersih,” sambungnya.

    Menurut catatan detikcom, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) mengalami penurunan tahun ini, dari Rp 93,4 juta pada 2024 menjadi Rp 89,4 juta pada 2025. Ada penurunan sebesar Rp 4 juta.

    Dari biaya tersebut, biaya yang harus dibayar jemaah atau Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sebesar Rp 55,4 juta dan sisanya ditanggung dari nilai manfaat kelolaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Perbandingannya 62 persen Bipih dan 38 persen nilai manfaat.

    Pemerintah belum menetapkan biaya haji 2026. Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf akan membahas hal tersebut dalam Rapat Panitia Kerja BPIH bulan ini. Jadwalnya masih menunggu dari DPR RI.

    “Panja mungkin ya sekitar 20 Oktoberan ini. Tapi tergantung jadwal dari DPR,” kata Gus Irfan, sapaan akrabnya, usai menghadiri acara Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (8/10/2025) lalu.

    Gus Irfan berharap pelunasan biaya haji bisa mulai dilakukan sebelum Desember akhir tahun ini. Dia mengimbau calon jemaah haji menyiapkan dana dari sekarang.

    (kri/inf)



    Sumber : www.detik.com