Jakarta –
Gelombang aksi protes kembali mengguncang Prancis, lebih dari 200 titik di seluruh negeri menjadi lokasi unjuk rasa massal tengah pekan lalu. Akibatnya, Menara Eiffel harus ditutup
Setidaknya 24.000 orang yang terdiri dari pekerja, pensiunan, hingga pelajar, memulai aksi long march dari Place d’Italie pada Kamis (1/10/2025) siang. Ikon wisata Menara Eiffel bahkan tutup sementara akibat aksi mogok para pekerja. Hingga kini belum ada informasi kapan Menara Eiffel kembali dibuka.
Dikutip dari Euronews, Senin (6/10/2025) aksi mogok nasional itu merupakan bagian dari rangkaian protes yang telah berlangsung sejak September. Aki massal itu dipicu oleh ketidakpastian politik dan pembahasan anggaran negara yang kian memanas.
Aksi kali ini dipimpin oleh serikat pekerja utama Prancis, CGT, yang diperkirakan berjumlah 600.000 orang. Namun, perwakilan serikat pekerja itu mengakui bahwa jumlah massa yang turun ke jalan menurun dibanding aksi besar pada September lalu, yang saat itu menarik sekitar setengah juta demonstran.
Serikat pekerja mendesak Perdana Menteri Sebastien Lecornu agar membatalkan proposal anggaran yang diajukan oleh pendahulunya. Rancangan itu mencakup pembekuan tunjangan sosial dan kebijakan penghematan lain yang dikhawatirkan akan makin melemahkan daya beli masyarakat kelas menengah dan pekerja berpenghasilan rendah.
Mereka juga menuntut agar pemerintah memberlakukan pajak lebih tinggi terhadap warga negara terkaya.
“Kemarahan sosial ini sangat kuat,” ujar pimpinan CGT, Sophie Binet.
Ia menegaskan bahwa serikat pekerja menginginkan keadilan sosial dan distribusi pengorbanan anggaran yang adil di semua lapisan masyarakat.
PM Sebastien Lecornu yang baru menjabat bulan lalu, hingga kini belum memaparkan rincian anggaran barunya dan belum membentuk kabinet. Ia dijadwalkan memberikan pidato kebijakan umum di parlemen dalam waktu dekat, serta memulai pertemuan dengan berbagai pemimpin oposisi pada Jumat (4/10), termasuk Marine Le Pen dari partai sayap kanan ekstrem, serta perwakilan Partai Sosialis, Partai Hijau, dan Partai Komunis.
Dukungan atau ancaman mosi tidak percaya dari kelompok oposisi akan menjadi penentu dalam pembahasan anggaran ke depan. Menurut laporan media lokal, pemerintah mempertimbangkan beberapa kebijakan untuk meringankan beban biaya hidup, termasuk potongan pajak penghasilan bagi pasangan berpendapatan rendah dan pengurangan pajak penggajian untuk jam lembur.
Sebelumnya, pemerintahan minoritas yang dipimpin Francois Bayrou runtuh pada awal September setelah kalah dalam mosi tidak percaya. Bayrou sempat mengusulkan langkah-langkah pemangkasan anggaran besar-besaran demi menyehatkan kondisi keuangan negara.
Defisit anggaran Prancis tahun lalu tercatat mencapai 5,8% dari Produk Domestik Bruto (PDB), hampir dua kali lipat batas yang ditetapkan Uni Eropa sebesar 3%. Sementara itu, utang nasional membengkak menjadi lebih dari 3,3 triliun euro atau sekitar 114% dari total output ekonomi.
Bayrou pernah mengusulkan pemotongan pengeluaran sebesar 44 miliar euro hingga 2026, termasuk dengan menghapus dua hari libur nasional.
“Memang benar, ini pertama kalinya terjadi tiga hari pemogokan dan protes dalam sebulan tanpa ada tanggapan dari pemerintah ataupun kejelasan anggaran,” Sophie menanggapi.
“Kenapa kami protes sekarang? Karena kami merasa sekaranglah saatnya keputusan diambil dan kami ingin didengar,” lengkapnya.
Dampak Aksi, Layanan Publik Terganggu
Kementerian Dalam Negeri Prancis mencatat sekitar 85.000 orang ikut aksi demonstrasi di luar Paris hingga Kamis siang. Operator kereta nasional Prancis, SNCF, melaporkan layanan kereta cepat tetap berjalan normal namun beberapa jalur regional mengalami gangguan.
Di Paris, layanan metro nyaris tidak terdampak, tetapi sejumlah kereta komuter berjalan dengan kapasitas terbatas.
(upd/fem)
