li.jumatberkah.com

Tag: undang-undang

  • Cebu Digoyang Gempa, 123 Fasilitas Pariwisata dan Situs Warisan Budaya Rusak

    Cebu Digoyang Gempa, 123 Fasilitas Pariwisata dan Situs Warisan Budaya Rusak



    Jakarta –

    Sebanyak 123 unit usaha pariwisata di Cebu, Filipina, dilaporkan rusak parah hingga hancur akibat gempa berkekuatan 6,9 magnitudo yang mengguncang wilayah tersebut. Bencana itu tidak hanya merenggut korban jiwa, tetapi juga memukul sektor pariwisata setempat dan memicu gelombang bantuan dari berbagai pihak.

    Mengutip Manila Standard, Rabu (10/10/2025) Menteri Pariwisata Filipina, Christina Garcia Frasco, mengungkapkan bahwa gempa yang terjadi baru-baru ini telah menewaskan 71 orang dan melukai lebih dari 500 orang. Tak hanya itu, tujuh situs warisan budaya ikut terdampak dan sedikitnya 1.206 pekerja pariwisata harus mengungsi.


    “Untuk situs warisan, proses perbaikannya tidak bisa langsung dilakukan. Berdasarkan undang-undang, perlu penilaian mendalam oleh Komisi Sejarah Nasional Filipina (NHCP) dan Komisi Nasional untuk Kebudayaan dan Seni (NCCA),” kata Christina.

    “Penilaian ini bisa memakan waktu tiga hingga enam bulan sebelum tahap rehabilitasi dimulai,” dia menambahkan.

    Christina menyatakan bahwa Otoritas Infrastruktur dan Perusahaan Pariwisata (TIEZA) kini sedang bekerja sama dengan NCCA dan NHCP untuk menilai tingkat kerusakan pada bangunan-bangunan bersejarah, terutama gereja-gereja berusia ratusan tahun yang banyak ditemukan di wilayah tersebut.

    Sebagai bagian dari pemulihan, TIEZA juga akan mengalokasikan dana bantuan yang berasal dari pungutan pajak perjalanan, sesuai amanat Undang-Undang Pariwisata. Tak hanya itu, Christina secara pribadi turut memberikan bantuan keuangan sebesar 3.000 peso (Rp 840 ribu) kepada 77 pekerja pariwisata yang terdampak langsung, termasuk di antaranya: 30 orang dari Medellin, 26 orang dari Kota Bogo, dan 21 orang dari San Remigio.

    Pemerintah Filipina juga menggandeng Departemen Perhubungan dan Departemen Tenaga Kerja dan Ketenagakerjaan (DOLE) untuk membantu para pekerja pariwisata yang kehilangan mata pencaharian. Mereka akan dialihkan ke program Tulong Panghanapbuhay sa Ating Disadvantaged/Displaced Workers (TUPAD), program bantuan pekerjaan sementara bagi warga terdampak krisis.

    Bantuan tak hanya datang dari dalam negeri. Penumpang kapal pesiar Villa Vie MV Odyssey yang baru-baru ini berlabuh di Cebu, ikut menggalang dana untuk membantu korban gempa. Sekitar USD 16.000 (Rp 250 juta) berhasil dikumpulkan dan akan digunakan untuk mendukung operasi bantuan di daerah terdampak.

    Gempa yang terjadi itu jadi salah satu bencana paling berdampak terhadap sektor pariwisata di Filipina tahun ini. Pemerintah Filipina kini tengah fokus pada pemulihan infrastruktur dan penghidupan masyarakat agar industri pariwisata dapat segera bangkit kembali.

    (upd/fem)



    Sumber : travel.detik.com

  • Klaim Anggota DPR soal UU Kepariwisataan: Pariwisata Dilihat Sebagai Ekosistem

    Klaim Anggota DPR soal UU Kepariwisataan: Pariwisata Dilihat Sebagai Ekosistem



    Jakarta –

    Anggota Komisi VII DPR RI, Siti Mukaromah mengklaim Undang-Undang Kepariwisataan yang baru disahkan melihat pariwisata sebagai ekosistem, bukan lagi industri.

    Disahkannya undang-undang itu dinilai Siti menandai perubahan paradigma besar dalam pembangunan sektor pariwisata nasional, dari yang semula berorientasi industri menjadi berbasis ekosistem.

    “Undang-undang ini tidak lagi melihat pariwisata hanya sebagai industri, tetapi sebagai ekosistem yang mencakup banyak unsur, mulai dari destinasi, budaya, UMKM, pendidikan, hingga infrastruktur,” kata dia seusai sosialisasi UU Kepariwisataan di Purwokerto, seperti dikutip Antara, Senin (13/10/2025).


    Dia mengatakan paradigma ekosistem dalam pariwisata menempatkan semua unsur pendukung sebagai bagian tak terpisahkan dalam pengembangan destinasi.

    UMKM, kata dia, menjadi salah satu pilar penting karena berperan dalam melengkapi daya tarik wisata melalui kuliner, suvenir, hingga layanan penunjang lainnya.

    “Gerakan kepariwisataan ini harus melibatkan UMKM secara masif. Kuliner, merchandise dan oleh-oleh merupakan bagian yang menghidupkan destinasi,” katanya.

    Selain UMKM, sektor budaya juga menjadi elemen penting karena setiap daerah di Indonesia memiliki kekayaan budaya yang khas dan dapat menjadi daya tarik wisata tersendiri.

    “Kita ingin setiap destinasi menonjolkan kekhasan budayanya, agar wisatawan tidak hanya terpusat di satu titik tetapi tersebar merata di berbagai daerah,” ucap dia.

    Dia mengatakan undang-undang tersebut juga memberikan perhatian besar terhadap pengembangan desa wisata sebagai ujung tombak pariwisata berbasis masyarakat.

    Melalui regulasi baru tersebut, kata dia, desa-desa diharapkan mampu membangun ekosistem wisata terintegrasi dengan wilayah sekitarnya.

    “Tidak semua desa wisata harus memiliki semua kelengkapan sendiri. Bisa saling melengkapi dengan desa tetangga agar terbentuk wisata terintegrasi yang menggerakkan ekonomi lokal,” ungkap dia.

    Dengan pendekatan ekosistem, Siti berharap pariwisata nasional dapat tumbuh lebih inklusif, berkelanjutan, dan merata di seluruh daerah.

    “Melalui ekosistem pariwisata, kita ingin pembangunan tidak hanya berpusat di kota besar, tetapi juga menghidupkan ekonomi desa,” ujar Siti.

    “Selama ini destinasi wisata sering dianggap hanya milik mereka yang punya modal besar. Padahal, banyak peluang sederhana yang bisa dimanfaatkan, seperti mengelola kuliner, toilet wisata, transportasi kecil seperti odong-odong, atau bahkan fotografi bagi anak muda,” pungkas legislator dari Dapil Banyumas-Cilacap tersebut.

    (wsw/wsw)



    Sumber : travel.detik.com

  • Hadapi Emisi Karbon Tinggi, India Rancang Kota dengan Bangunan Hijau

    Hadapi Emisi Karbon Tinggi, India Rancang Kota dengan Bangunan Hijau



    Jakarta –

    Emisi karbon yang memperburuk perubahan iklim menjadi tantangan serius bagi negara-negara di dunia. Salah satunya India, yang menjadi penyumbang emisi karbon ketiga tertinggi di dunia.

    Menurut laporan dari Emissions Database for Global Atmospheric Research, India menjadi penghasil emisi karbon dioksida (CO₂) tertinggi ketiga di dunia setelah China dan Amerika Serikat. Pada 2022 dan 2023, India menyumbang sekitar hampir 7 persen emisi global.

    Kondisi ini menjadi tantangan serius mengingat India menjadi negara dengan populasi terbanyak di dunia saat ini. India memiliki kota-kota padat dengan emisi karbon tinggi seperti New Delhi, Mumbai, hingga Kolkata.


    Laporan World Economic Forum (WEF) pada Mei 2025 menyebut, kota-kota di India kota-kota menyumbang hampir 70% emisi gas rumah kaca (GRK) global, dengan 37% berasal dari lingkungan binaan.

    Perluasan Wilayah Perkotaan Jadi Penyebab

    Dalam beberapa tahun terakhir, laporan polusi dunia menunjukkan kota-kota dari India pada daftar teratas. Berbagai laporan menunjukkan, bahwa wilayah perkotaan di India menghadapi tantangan serius soal lingkungan.

    Menurut WEF, ekspansi perkotaan yang pesat di Indonesia menjadi penyebabnya. Perubahan wilayah menjadi areal perkotaan membebani ekosistem, meningkatkan konsumsi energi, dan memperparah gelombang panas perkotaan.

    Masalah ini masih akan terus berlanjut mengingat populasi perkotaan India diproyeksikan tumbuh dari 377 juta jiwa (pada 2011) menjadi 590 juta jiwa (pada 2030). Proyeksi ini semakin mendorong permintaan perumahan dan infrastruktur perkotaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di India.

    Ledakan konstruksi yang dihasilkan ini dinilai akan memiliki efek pengganda dalam meningkatkan karbon yang terkandung, baik karbon operasional maupun karbon yang direalisasikan.

    Seiring dengan meningkatnya urbanisasi, penanganan karbon yang terkandung dan yang bersifat operasional dapat menjadi faktor penting dalam memastikan kota yang layak huni, tangguh terhadap iklim, dan hemat energi.

    Desain Bangunan Hijau Jadi Solusi?

    Meski penuh tantangan, India disebut punya peluang untuk menciptakan kota yang tangguh di masa depan. Dengan 70% infrastruktur perkotaan yang dibutuhkan pada tahun 2047 belum dibangun, terdapat ruang lingkup yang sangat luas untuk mengintegrasikan strategi-strategi yang sadar iklim ke dalam pembangunan perkotaan.

    Salah satu idenya dengan membuat desain dan perencanaan perkotaan yang bisa mengurangi emisi dan tahan terhadap perubahan iklim yang ekstrem. Misalnya dengan memperbaiki tata letak, menambah infrastruktur hijau, dan pemanfaatan lahan untuk mengurangi kenaikan suhu.

    “Misalnya, koridor hijau – ruang perkotaan dengan pepohonan, taman, dan kebun vertikal – dapat menurunkan suhu lokal, meningkatkan kualitas udara, dan keanekaragaman hayati,” tulis WEF, dalam laman resminya, dikutip Rabu (22/10/2025).

    Perencanaan ini juga didukung dengan akses jalan untuk pesepeda, pejalan kaki, dan mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi.

    Dibangun dengan Konstruksi Rendah Karbon

    Selain perencanaan perkotaan untuk mengurangi emisi, pembangunan juga perlu menggunakan konstruksi yang rendah karbon. India harus berkomitmen melakukan transisi ke material berkelanjutan dari sumber lokal dan strategi desain yang dapat mengurangi jejak karbon bangunan secara drastis.

    Selain itu, perlu penggunaan beton daur ulang dari limbah konstruksi untuk mengurangi kebutuhan akan bahan baku baru. Hal ini bisa menurunkan emisi dari produksi beton.

    Bangunan bangunan juga bisa menggunakan material alternatif yang terbuat dari beton daur ulang seperti blok beton, paving block, unit pracetak, fitur hardscape non-struktural lainnya, dan blok beton aerasi autoklaf (AAC).

    “Strategi desain pasif, yang mengoptimalkan ventilasi alami, pencahayaan alami, dan insulasi, dapat mengurangi permintaan energi secara signifikan. Sebagai contoh, kampus Universitas CEPT di Ahmedabad menerapkan teknik pendinginan pasif, seperti naungan, ventilasi silang, dan pemusatan termal, untuk mempertahankan suhu dalam ruangan yang nyaman tanpa terlalu bergantung pada AC,” papar WEF.

    Meski begitu, semua perencanaan matang perlu dilakukan oleh semua elemen negara. Konsumen atau masyarakat, pemerintah, dan pihak lain yang bertanggung jawab, perlu berkolaborasi dengan baik.

    WEF mengatakan, para pembuat kebijakan di India harus menegakkan kode efisiensi energi wajib untuk semua bangunan baru, bukan hanya bangunan komersial. Kebijakan juga harus memprioritaskan solusi berbasis alam dalam perencanaan kota, mengintegrasikan langkah-langkah adaptasi iklim ke dalam undang-undang zonasi dan investasi infrastruktur.

    Transisi menuju lingkungan binaan rendah karbon merupakan peluang untuk menciptakan kota yang lebih hijau, lebih sehat, dan lebih efisien. Lingkungan ini akan memungkinkan warganya untuk berkembang dan menjamin keselamatan serta kesehatan generasi mendatang.

    (faz/nwk)



    Sumber : www.detik.com

  • Sanjungan Presiden Afsel Saat Dijamu Prabowo di Istana

    Sanjungan Presiden Afsel Saat Dijamu Prabowo di Istana


    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto menjamu Presiden Afrika Selatan (Afsel) Matamela Cyril Ramaphosa dalam rangka kunjungan kenegaraan di Jakarta. Presiden Ramaphosa menyampaikan pujiannya terhadap jamuan hangat yang diberikan Prabowo.

    Pertemuan kedua kepala negara dilakukan di Istana Merdeka, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/10/2025). Prabowo dan Ramaphosa didampingi oleh delegasi masing-masing negara, yang terdiri atas menteri kabinet.

    Afrika Selatan (Afsel) menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT G20 yang akan di Johannesburg pada 22-23 November 2025. Di hadapan Presiden Ramaphosa, Prabowo memastikan akan hadir KTT G20 di Johannesburg, memenuhi undangan Ramaphosa.

    “Tahun ini, Afrika Selatan merasa terhormat memegang jabatan presiden G20, dan kami mengapresiasi representasi dan kontribusi Indonesia kepada G20. Kami sangat senang Yang Mulia akan berpartisipasi dalam KTT Pemimpin G20 di Johannesburg akhir bulan ini,” kata Ramaphosa dalam pertemuan bilateral.

    Ramaphosa mengajak Indonesia berpartisipasi dalam forum tersebut, kehadiran Indonesia dinilai penting dan krusial. Ramaphosa berharap hubungan kedua negara semakin akrab ke depan sehingga dapat meningkatkan kerja sama di berbagai sektor.

    “Harus kami sampaikan bahwa kehadiran Indonesia di G20 sangat penting dan krusial karena meningkatkan status G20, terutama ketika negara-negara seperti negara Anda dan Afrika Selatan, negara-negara kunci di belahan bumi selatan, berpartisipasi dalam forum-forum semacam itu dan mulai mengadvokasi peran penting yang dimainkan oleh negara-negara di belahan bumi selatan,” ujarnya.

    “Dan kami terus ingin melihat hubungan ini semakin hangat, sehingga kami dapat terus berdagang dengan cara yang jauh lebih substantif dan memperluas perdagangan dan investasi antara kedua negara kita. Jadi, inilah yang ingin kami lihat terjadi,” tambah Ramaphosa.

    Ramaphosa Puji RI Setia Lawan Apartheid

    Presiden Ramaphosa turut mengulas Konferensi Asia Afrika (KAA) tahun 1955 dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo. Ramaphosa menilai konferensi tersebut menjadi sumber inspirasi dan perjuangan bagi negaranya.

    “Kami mengucapkan selamat atas peringatan 70 tahun Konferensi Asia-Afrika. Konferensi Bandung pada tahun 1955 merupakan sumber inspirasi dan penyemangat yang besar bagi para pemimpin perjuangan pembebasan kami yang hadir di sana,” kata Ramaphosa.

    Ramaphosa juga memuji Indonesia yang setia mendukung Afrika Selatan melawan apartheid. Ramaphosa berterima kasih atas soliditas Indonesia.

    “Selama bertahun-tahun, rakyat Afrika Selatan menemukan sekutu yang setia pada Indonesia, yang secara konsisten mendukung perjuangan melawan apartheid. Kami akan selamanya berterima kasih atas dukungan dan solidaritas rakyat Indonesia,” ujarnya.

    Apartheid adalah sistem undang-undang yang mendukung kebijakan segregasi kepada warga non-kulit putih di Afrika Selatan. Kebijakan ini hadir di abad ke-20 setelah Partai Nasional mendapat kekuasaan.

    Pemerintahan yang saat itu didominasi kulit putih (bangsa Eropa) memberlakukan sistem pemisahan ras dengan tujuan memperoleh hak-hak istimewa dari suatu ras atau bangsa.

    Tokoh yang merancang politik apartheid adalah Hendrik Verwoerd. Sistem ini dipraktikkan sebagai kebijakan politik resmi dan terdiri dari beberapa peraturan hingga program untuk pemisahan rasial secara struktural. Sejak awal kemunculannya, sistem apartheid dihapus pada 1990.

    Prabowo Berseru ‘Amandla’, Ramaphosa Jawab ‘Awethu’

    Presiden Prabowo menyerukan ‘amandla‘ sambil mengepalkan tangan sesuai pertemuan bilateral dengan Presiden Ramaphosa. Seruan Prabowo itu lantas dijawab ‘awethu‘ oleh Ramaphosa.

    Momen itu terjadi saat Prabowo dengan Ramaphosa menyampaikan keterangan pers di ruang kredensial, Istana Merdeka, Jakarta. Keterangan pers digelar seusai pertemuan bilateral kedua kepala negara.

    Pernyataan kedua kepala negara di hadapan insan pers diawali dengan Prabowo yang menyampaikan terima kasih atas kunjungan Ramaphosa. Prabowo berkomitmen meningkatkan kerja sama kedua negara.

    “Sekali lagi, saya menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang tulus atas kunjungan Anda, atas persahabatan, solidaritas, dan kerja sama yang terus terjalin antara Indonesia dan Afrika Selatan. Kami berkomitmen untuk memajukan kemitraan strategis kami dengan Afrika Selatan. Terima kasih banyak,” ujar Prabowo.

    Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyambut kedatangan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (22/10/2025). Kunjungan kenegaraan ini menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Afrika Selatan yang telah terjalin sejak lama.Presiden Prabowo Subianto menyambut kedatangan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (22/10/2025). Kunjungan kenegaraan ini menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Afrika Selatan yang telah terjalin sejak lama. (Grandyos Zafna/detikcom)

    Hal yang sama diungkapkan Presiden Ramaphosa. Presiden Afsel ke-5 tersebut berterima kasih atas sambutan hangat warga Indonesia yang dia terima.

    “Namun, yang terpenting, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rakyat Indonesia atas sambutan yang begitu hangat dan tulus. Kami sungguh berterima kasih atas kehadiran kami di negara Anda yang indah ini. Terima kasih banyak,” ujarnya.

    Setelah itu, Prabowo dan Ramaphosa bersalaman. Tidak lama, Prabowo menyerukan ‘amandla‘ yang kemudian dijawab Ramaphosa ‘awethu‘.

    Sebagai informasi, ungkapan ‘amandla‘ adalah sebuah kata dalam bahasa Xhosa dan Zulu, yang berarti kekuatan dalam perjuangan melawan sistem apartheid. Sedangkan ‘awethu‘ berarti ‘milik kita’ atau ‘untuk kita’.

    Kedua kata tersebut sering digunakan dalam format seruan dan respons. Ketika seorang pemimpin berteriak ‘amandla‘, akan dijawab ‘awethu‘. Slogan Afrika Selatan yang berarti ‘kekuatan adalah milik kita’ digunakan oleh gerakan anti-apartheid untuk menggalang dukungan.

    Percepat Kerja Sama Pertahanan hingga Bebas Visa RI-Afsel

    Presiden Prabowo menyebut kunjungan Presiden Ramaphosa penting untuk memperkuat kerja sama kedua negara di segala bidang. Prabowo mengatakan neraca perdagangan kedua negara meningkat signifikan.

    “Tentu saja, kami ingin terus meningkatkannya dengan kondisi yang lebih seimbang, dan kami memahami hal itu. Kami ingin mengambil langkah-langkah untuk kemungkinan membuat perjanjian perdagangan preferensial atau perjanjian kemitraan ekonomi yang komprehensif,” kata Prabowo.

    Prabowo memuji Afsel sebagai pemimpin di Afrika dan mitra penting Indonesia. “Afrika Selatan adalah pemimpin yang sangat penting di Afrika, dan saya yakin akan menjadi mitra penting bagi Indonesia pada tahun-tahun mendatang,” ujarnya.

    Prabowo juga membahas soal kerja sama pertahanan yang pernah diteken bersama pada 2023. Prabowo ingin kerja sama itu segera diimplementasikan.

    “Di bidang pertahanan, kami sepakat untuk mempercepat implementasi perjanjian kerja sama pertahanan yang telah kita tanda tangani pada 2023. Kami akan terus melanjutkannya,” ujarnya.

    Prabowo dan Ramaphosa juga sepakat memperluas kerja sama di sektor lain, yakni bidang pertanian, energi, hingga pendidikan. Prabowo juga berharap ada perjanjian bebas visa antara RI dan Afsel untuk memudahkan masyarakat kedua negara.

    “Indonesia telah meminta kepada Presiden Afrika Selatan kemungkinan untuk mengirimkan tim teknis guna membahas program-program konkret di area-area utama yang bisa kita kembangkan dengan cepat. Kami juga berharap dapat memiliki kerja sama yang lebih erat dalam hal kemudahan bagi masyarakat, contohnya seperti perjanjian bebas visa bersama,” ujarnya.


    Suasana Menyenangkan Saat Makan Siang

    Presiden Ramaphosa berterima kasih kepada Presiden Prabowo, memuji suasana makan siang bersama di Istana. Ramaphosa mengatakan makan siang bersama membuat diskusi menjadi lebih mudah.

    “Kami berterima kasih atas diskusi konstruktif yang telah kita lakukan hari ini sambil makan siang, yang membuat diskusi menjadi jauh lebih mudah,” kata Ramaphosa seusai pertemuan bilateral.

    Ramaphosa mengatakan makan siang itu diiringi musik khas Afrika Selatan. Presiden Afsel ke-5 itu mengatakan musik membuat suasana makan siang menjadi semakin baik.

    “Diskusi ini juga diiringi oleh musik yang indah dari para musisi yang bisa menyanyikan lagu-lagu Afrika Selatan. Semua itu menciptakan suasana terbaik untuk pembicaraan resmi kami. Kami berterima kasih atas diskusi konstruktif yang telah berlangsung,” ujarnya.

    Ramaphosa siap menyambut kunjungan Prabowo ke Afsel. Ramaphosa mengatakan Prabowo sudah menyatakan bersedia untuk mengunjungi Afsel.

    “Kami akan merasa terhormat untuk menyambut Presiden Subianto di Afrika Selatan dalam sebuah kunjungan kenegaraan pada tanggal yang disepakati bersama. Beliau telah menyatakan bahwa beliau bersedia, siap, dan mampu datang ke Afrika Selatan untuk kunjungan kenegaraan,” ujarnya.

    Presiden Prabowo Subianto bersalaman dengan Presiden Afsel Cyril Ramaphosa di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (22/10/2025).Presiden Prabowo Subianto bersalaman dengan Presiden Afsel Cyril Ramaphosa di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (22/10/2025). (Laily Rachev/Biro Pers Sekretariat Presiden)

    Cerita Prabowo Pasang Foto Mandela di Kantor Gerindra

    Seusai pertemuan bilateral, Presiden Prabowo memuji Nelson Mandela, Presiden Afrika Selatan kulit hitam pertama yang melawan diskriminasi sistem apartheid. Karena kekagumannya, Prabowo memasang foto Nelson Mandela di kantor Partai Gerindra.

    Prabowo menyebut Afrika Selatan merupakan sahabat dan mitra strategis bagi Indonesia. Prabowo menilai Afrika Selatan dan Indonesia memiliki sejarah dan perjuangan yang sama dalam membangun bangsa.

    “Seperti yang Anda ketahui, Afrika Selatan sangat dikagumi. Kami menganggap Afrika Selatan dan Indonesia memiliki sejarah yang serupa. Kami berada di bawah penjajahan selama ratusan tahun, sehingga kami merasa memiliki pemahaman yang sama tentang perjuangan panjang Anda untuk meraih kebebasan,” ujarnya.

    Prabowo lantas menceritakan kekagumannya terhadap Nelson Mandela. Prabowo mengaku sangat mengagumi sosok Mandela sebagai tokoh di Afsel yang melawan sistem apartheid hingga menjadi Presiden Afsel.

    “Dan Presiden Anda yang hebat, Bapak Nelson Mandela, sangat dikagumi di Indonesia. Secara pribadi, beliau adalah salah satu pahlawan dan ikon saya,” ujarnya.

    Prabowo mengagumi bahkan memasang foto Nelson Mandela berukuran besar di kantor Partai Gerindra. “Jika Anda datang ke kantor pusat partai saya, akan ada foto Nelson Mandela yang sangat besar. Kami mengikuti perjuangan Anda dan mengagumi kekuatan serta perjuangan Anda untuk kebebasan dan demokrasi,” ujarnya.

    Simak juga Video: Prabowo Kepalkan Tangan Berseru ‘Amandla’, Presiden Afsel Jawab ‘Awethu’

    (rfs/azh)



    Sumber : news.detik.com

  • Transisi Haji Jadi Ujian Efisiensi Pemerintah

    Transisi Haji Jadi Ujian Efisiensi Pemerintah


    Jakarta –

    Perubahan struktur kelembagaan penyelenggaraan haji menandai langkah besar dalam reformasi tata kelola sektor keagamaan dan ekonomi publik Indonesia.

    Melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025, pemerintah resmi memindahkan kewenangan pengelolaan haji dari Kementerian Agama (Kemenag) kepada Kementerian Haji dan Umrah (KHU).

    Kebijakan ini membawa dampak ekonomi dan administratif yang luas. Selain melibatkan dana kelolaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang mencapai Rp 171,64 triliun pada 2025, transisi ini juga menyangkut pengalihan aset fisik bernilai besar seperti embarkasi, debarkasi, asrama, dan rumah sakit haji di seluruh Indonesia.


    Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Haeny Relawati Rini Widyastuti, menilai langkah ini merupakan reformasi fundamental, namun membutuhkan perencanaan matang agar tidak menimbulkan gangguan terhadap layanan jemaah.

    “KHU perlu bergerak cepat melakukan sinergi dengan Kemenag agar fase transisi ini tidak menimbulkan turbulensi yang bisa mengganggu persiapan penyelenggaraan haji 2026,” ujar Haeny, di Jakarta, Kamis (23/10/2025).

    Haeny menyebut terdapat tiga tantangan besar yang perlu diantisipasi: tekanan waktu dan operasional, pembangunan kelembagaan dan SDM, serta alih kelola aset dan logistik.
    Dengan waktu persiapan yang hanya enam bulan, KHU harus melakukan tender, kontrak layanan, hingga pemesanan akomodasi di Arab Saudi secara paralel.
    “Keterlambatan sedikit saja bisa berimplikasi besar terhadap kualitas layanan bagi 221 ribu jamaah haji,” katanya.

    Selain itu, KHU harus membangun birokrasi baru dari nol, merekrut SDM profesional di 13 embarkasi dan 7 debarkasi, serta memastikan terjadinya transfer pengetahuan dari Kemenag agar pengalaman puluhan tahun tidak hilang begitu saja.

    Tantangan lain adalah proses inventarisasi dan verifikasi aset haji nasional, yang secara administratif rumit dan bernilai ekonomi besar. Pengalihan aset-aset strategis ini memerlukan sistem data dan pengawasan yang akuntabel agar tidak terjadi kebocoran nilai aset negara.

    Haeny mengusulkan tiga pendekatan strategis:
    – Jangka pendek, pembentukan Satgas Transisi Haji 2026 dengan skema secondment pegawai Kemenag ke KHU guna menjaga kontinuitas layanan;
    – Jangka menengah, konsolidasi kelembagaan dan pelatihan SDM inti bekerja sama dengan lembaga pelatihan pemerintah;
    – Jangka panjang, pembangunan sistem tata kelola haji modern berbasis digital dan pengembangan model bisnis inovatif untuk optimalisasi aset publik.

    “Niat baik pemerintah harus diikuti perencanaan yang matang, strategis, dan eksekusi yang cermat. Haji 2026 harus menjadi contoh sukses transisi yang tertata,” pungkas Haeny.

    Lihat juga Video: Prabowo Bentuk Kementerian Haji atas Permintaan Arab Saudi

    (rrd/rir)



    Sumber : finance.detik.com

  • Apakah Ponpes Wajib Bayar PBB? Ini Aturan Pajaknya

    Apakah Ponpes Wajib Bayar PBB? Ini Aturan Pajaknya


    Jakarta –

    Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Fath Jalen di Tambun Utara, Kab. Bekasi, Jawa Barat, tengah menjadi sorotan usai ditagih Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Padahal terdapat aturan yang mengecualikan objek pajak untuk kepentingan umum di bidang pendidikan non-komersial.

    Untuk diketahui, pembebasan PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk ponpes tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

    Dalam Pasal 38 ayat 1 disebutkan objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.


    Kemudian dalam Ayat 3 terdapat bangunan dan/atau bumi yang dikecualikan dari objek PBB-P2 yang salah satunya adalah Pospen, tepatnya pada huruf (b).

    “Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;” tulis Pasal 38 Ayat 3 huruf (b).

    Selain pondok pesantren, bumi dan/atau bangunan yang juga dapat pengecualian dari PBB-P2 adalah kawasan yang semata-mata digunakan untuk makam, peninggalan purbakala atau yang sejenis, hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;

    Kemudian bumi dan/atau bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik, kantor pemerintah, kantor pemerintahan daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah turut dibebaskan dari PBB-P2.

    Sebagai informasi, sebelumnya Anggota DPR RI, Rieke Diah Pitaloka menyoroti kasus penagihan PBB Ponpes Al-Fath Jalen oleh Bapenda. Sebab menurutnya ada aturan yang mengecualikan objek pajak untuk kepentingan umum di bidang pendidikan non-komersial.

    Hal ini disampaikan Rieke melalui video yang diunggahnya di Instagram, saat mengunjungi Ponpes Al-Fath Jalen yang baru saja ditinggal wafat oleh pendirinya, Kiai Yasin. Bahkan dirinya juga sempat ‘menyolek’ Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk membantu menyelesaikan persoalan ini.

    Lihat juga Video: PBB Jombang Naik hingga 1.202% Tapi Warganya Nggak Demo, Kok Bisa?

    (igo/fdl)



    Sumber : finance.detik.com

  • ICCF Perkuat Kolaborasi Hadapi Dampak Krisis Iklim

    ICCF Perkuat Kolaborasi Hadapi Dampak Krisis Iklim


    Jakarta –

    Rangkaian acara Indonesia Climate Change Forum (ICCF) 2025 yang merupakan kolaborasi MPR RI dan Emil Salim Institute resmi ditutup dengan menghasilkan solusi dan rekomendasi dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan, energi hingga krisis iklim.

    Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, sebagai kolaborator ICCF bersama Emil Salim Institute menyampaikan bahwa forum ini merupakan penegasan urgensi ketahanan pangan, energi, termasuk wilayah air menghadapi krisis iklim.

    “Kita menghasilkan beberapa resolusi yang salah satunya di antaranya adalah bagaimana kita, satu, mempercepat transisi energi dari energi fosil ke energi terbarukan. Kedua, kita juga akan membahas lebih lanjut lagi dan memberikan rekomendasi terkait masalah pemanfaatan energi terbarukan yang lebih masif dalam proses transisi energi tersebut, termasuk juga kebijakan-kebijakan yang pro energi terbarukan,” tegas Eddy, di Hotel Sultan, Jakarta, dalam keterangannya, Kamis (23/10/2025).

    Misalnya, kata dia, dari aspek pelaksanaan percepatan pemanfaatan lahan untuk pemanfaatan energi terbarukan. Termasuk masalah sampah, Wali Kota Bogor Didie A. Rachim dan Pandawara Group yang turut menjadi narasumber juga telah memaparkan solusinya.

    Eddy juga mensyukuri bahwa Indonesia kini telah memiliki Peraturan Presiden (Perpres) 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

    “Alhamdulillah sekarang sudah ada Perpres 109 tahun 2025 yang memberikan solusi terhadap sampah itu melalui pembangunan insinerator yang nanti akan membakar habis sampah tersebut, dan memudahkan proses penanganan sampah yang saat ini memang sudah menumpuk di mana-mana dan tidak bisa tertampung di Tempat Pembuangan Akhir (TPA),” tuturnya.

    Ia menuturkan, dalam forum ini juga turut membahas mengenai ekonomi karbon, Indonesia saat ini juga tengah melaksanakan proses transisi energi yang masif. Termasuk melaksanakan reforestasi dam pengembangan sektor teknologi lain seperti carbon capture.

    “Agar kita kemudian menurunkan emisi, dengan menurunkan emisi itu, emisi gas rumah kaca, kita juga akan memperoleh manfaat. Manfaatnya adalah dengan adanya karbon ekonomi yang akan hidup. Ini kemudian akan menjadi salah satu pilar pendapatan negara ke depannya,” sambung dia.

    Apalagi dengan adanya Perpres Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional, Eddy yakin dengan aturan tersebut akan mempermudah terealisasinya solusi yang disampaikan dari forum ini, khususnya menjelang Conference of the Parties (COP) ke-30.

    “Kita membahas banyak hal mengenai dampak daripada perubahan iklim, apa yang perlu kita lakukan dan kira-kira langkah selanjutnya apa yang secara real bisa dilaksanakan. Ini merupakan momentum yang tepat karena kita bicara iklim ini dan bicara masalah forum yang sedang diselenggarakan ini pada saat kita menjelang pelaksanaan COP ke-30,” sambungnya.

    Eddy juga mengaku bangga pemerintah tengah menginisiasi sejumlah legislasi strategis di bidang energi dan lingkungan. Di antaranya, penyelesaian Undang-Undang Energi Terbarukan dan Undang-Undang Ketenagalistrikan yang menjadi fondasi transisi energi nasional.

    Selain itu, Undang-Undang Pengelolaan Perubahan Iklim telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2026, yang diharapkan menjadi payung hukum utama dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Ketentuan yang saat ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 juga akan menjadi bagian penting dalam pembahasan RUU tersebut.

    “Semoga ICCF menjadi ruang untuk memperkuat ruang kolaborasi multipihak untuk menghadapi dampak krisis iklim,” tutup Eddy.

    Lihat juga Video ‘Kadar CO2 di Atmosfer Pecah Rekor, Siap-siap Bumi Makin Panas’:

    (prf/ega)



    Sumber : news.detik.com

  • Rieke Protes Ponpes Ditagih PBB, Purbaya Respons Begini

    Rieke Protes Ponpes Ditagih PBB, Purbaya Respons Begini


    Jakarta –

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merespons kasus Pondok Pesantren Al-Fath Jalen di Bekasi, yang ditagih Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Hal ini pertama kali disampaikan Anggota DPR Rieke Diah Pitaloka.

    Purbaya mengaku belum mengetahui secara detail kasus tersebut. Namun, ia menyebut bakal melakukan pengecekan lebih lanjut.

    “Saya belum tahu kasusnya, nanti saya lihat deh,” ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2025.


    Diberitakan detikhikmah, Rieke meluapkan kegeramannya setelah mengetahui Ponpes Al-Fath ditagih PBB oleh Bapenda. Padahal, menurutnya, ada aturan yang mengecualikan objek pajak untuk kepentingan umum di bidang pendidikan non-komersial.

    Hal ini disampaikan Rieke melalui video yang diunggahnya di Instagram, saat mengunjungi Ponpes Al-Fath Jalen yang baru saja ditinggal wafat oleh pendirinya, Kiai Yasin. Ia pun menyolek (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk membantu menyelesaikan persoalan ini.

    “Ini pesantren abangku, Kiai Yasin… Belum itu tanah kering ya, tiba-tiba ada orang datang dari Badan Pendapatan Daerah nagih pajak. Kang Purbaya! Tolong Kang Purbaya!” seru Rieke dalam video tersebut, dikutip detikcom, Kamis (23/10/2025), dengan seizin yang bersangkutan.

    Rieke kemudian menegaskan dasar hukum yang seharusnya membebaskan pesantren tersebut dari PBB-P2. Ia mengacu pada Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD)

    Aturan tersebut mengecualikan kepemilikan, penguasaan, dan atau pemanfaatan atas bumi dan atau bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksud untuk memperoleh keuntungan.

    “Yayasan abang gue tuh nggak cari untung. Berani-beraninya nagih ya. Kita selesaikan secara adat hukum maksudnya,” tegas Rieke.

    Tonton juga video “Momen Chairul Tanjung Sowan ke KH Anwar Manshur Lirboyo” di sini:

    (ily/rrd)



    Sumber : finance.detik.com

  • Hotel-Hotel di China Tolak Turis Asing, Ada Apa?

    Hotel-Hotel di China Tolak Turis Asing, Ada Apa?



    Jakarta –

    Banyak turis asing yang liburan ke China mengeluhkan pengalaman kurang menyenangkan. Mereka ditolak oleh hotel meskipun telah memiliki reservasi.

    Dikutip dari ABC News, Kamis (23/10/2025), penolakan itu didapatkan dengan alasan si traveler tidak memiliki kartu residensi permanen China. Mereka pun terpaksa mencari akomodasi lain.

    Pengalaman itu didapatkan oleh Alice Jiao, yang memesan kamar di sebuah hotel di Nanjing pada Februari. Saat memesan kamar di Nanjing Rest Yizhi Hotel, dia sudah memastikan bahwa hotel tersebut menerima tamu asing. Namun, setibanya di hotel, staf hotel menyatakan bahwa mereka hanya menerima tamu asing dengan kartu residensi permanen China.


    Pengalaman serupa dibagikan oleh wisatawan dari Malaysia, Singapura, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat (AS) melalui berbagai platform, seperti Reddit, Xiaohongshu, dan Booking. Penolakan itu paling sering terjadi di hotel kecil atau hotel dengan tarif ekonomis.

    Pada Januari 2025, wisatawan asal Malaysia, Emily Qin, mengaku ditolak oleh Royal International Apartment di Guangzhou. Dia mengatakan pada aplikasi pemesanan tidak mencantumkan batasan tersebut.

    Para traveler yang mendapatkan pengalaman itu menilai penolakan itu menyulitkan, apalagi bagi mereka yang liburan bersama keluarga dengan anak kecil atau wisatawan lanjut usia.

    Di aplikasi domestik seperti Meituan, Ctrip, dan Qunar, banyak hotel secara eksplisit menyatakan bahwa mereka hanya menerima tamu dengan kartu identitas China daratan. Namun, informasi ini sering kali tidak tercantum di platform internasional seperti Booking dan Expedia.

    Seperti dikutip Channel News Asia, berdasarkan Undang-Undang Administrasi Masuk dan Keluar China, hotel wajib mendaftarkan tamu asing dan melaporkan data mereka ke polisi setempat dalam waktu 24 jam. Bagi beberapa hotel, terutama hotel di kota-kota kecil, sering kali menghadapi kesulitan dalam sistem registrasi tamu asing, dan memerlukan pelaporan kepada pihak berwenang setempat. Beberapa hotel juga tidak memiliki pelatihan atau fasilitas yang memadai untuk menangani tamu dari luar China.

    Kondisi itu berbanding terbalik dengan upaya China memulihkan pariwisata usai wabah Covid. Pada 2024, jumlah kedatangan wisatawan asing mencapai 131,9 juta, naik 61% dibandingkan tahun sebelumnya, didukung oleh relaksasi visa dan reformasi lainnya.

    Sebelumnya, hukum China memang mewajibkan hotel memiliki lisensi khusus “kualifikasi akomodasi asing” untuk menerima tamu internasional. Aturan itu mulai dilonggarkan dan resmi dihapus pada Mei 2024 sebagai bagian dari reformasi pariwisata usai pandemi.

    Konsultan perjalanan seperti The China Guide menyarankan wisatawan untuk memesan hotel bintang empat atau lebih tinggi, yang biasanya memiliki staf bilingual dan proses registrasi paspor yang lebih lancar. Wisatawan juga disarankan untuk membaca ulasan, memeriksa detail listing dengan cermat, dan menghubungi hotel untuk konfirmasi sebelum memesan.

    (fem/fem)



    Sumber : travel.detik.com

  • Ada Kunjungan Presiden Brasil-Afsel, Simak Rekayasa Lalu Lintas Jakarta Hari Ini

    Ada Kunjungan Presiden Brasil-Afsel, Simak Rekayasa Lalu Lintas Jakarta Hari Ini



    Jakarta –

    Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva dan Presiden Afrika Selatan Matamela Cyril Ramaphosa sedang melakukan kunjungan kenegaraan di Jakarta. Itulah mengapa, Polda Metro Jaya melakukan sejumlah rekayasa lalu lintas hingga Jumat (24/10).

    “Penutupan hanya dilakukan saat rangkaian kebesaran melintas di persimpangan ataupun pertemuan jalur,” kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Komarudin kepada wartawan, Rabu (22/10/2025).


    Komarudin menegaskan, rekayasa lalu lintas tersebut tetap berpegang pada undang-undang mengenai prioritas yang diberikan. Dia pun meminta masyarakat bisa memaklumi kegiatan yang dilaksanakan.

    “Mohon maklum kepada seluruh pengguna jalan, petugas kami tergelar untuk lakukan pengaturan agar seluruh aktivitas masyarakat tetap berjalan walaupun dimungkinkan akan ada perlambatan,” kata dia.

    Ditinggal Penghuninya, Jakarta Pagi Ini SepiSuasana jalan prokotol Sudirman yang tampak lenggang pada pagi hari ini, Jakarta, Jumat (27/6/2025). Memasuki libur panjang akhir pekan, suasan jalan protokol sudirman pagi ini tampak sangat lenggang.Banyak warga Jakarta yang memanfaatkan liburan kali ini untuk keluar kotaCatat jangan sampai lewat! Ini Rekayasa lalu lintas di Jakarta saat kunjungan Presiden Brasil dan Afsel hari ini. Foto: Grandyos Zafna

    Ada sejumlah ruas jalan yang telah dan akan dilintasi kedua pemimpin negara tersebut. Berikut kami rangkum daftarnya:

    Rute Presiden Afrika Selatan:

    • Jalan Gatot Subroto
    • Jalan Jenderal Sudirman
    • Jalan MH Thamrin
    • Jalan Merdeka Barat

    Rute Presiden Brasil:

    • Jalan Rasuna Said
    • Jalan Jenderal Sudirman
    • Jalan MH Thamrin
    • Jalan Merdeka Barat
    • Jalan Sisingmangaraja.

    Komarudin menjelaskan, Presiden Afrika Selatan memiliki kegiatan hingga hari ini (23/10). Sementara Presiden Brasil akan menjalani kegiatan sampai dengan Jumat (24/10).

    Rekayasa lalu lintas, kata dia, tak dilakukan sepanjang hari, melainkan ada pembagian waktunya. Berikut jadwal lengkapnya:

    • Rabu, 22 Oktober 2025, pukul 15.00 WIB – selesai
    • Kamis, 23 Oktober 2025, pukul 09.45 WIB – selesai
    • Jumat, 24 Oktober 2025, pukul 10.15 WIB – selesai.

    (sfn/rgr)



    Sumber : oto.detik.com