li.jumatberkah.com

Blog

  • Pangeran Mohammed bin Salman Perluas Masjidil Haram, Bangun King Salman Gates

    Pangeran Mohammed bin Salman Perluas Masjidil Haram, Bangun King Salman Gates



    Makkah –

    Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MbS) memperluas kawasan Masjidil Haram. Ia membangun King Salman Gates.

    Pangeran MbS sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi resmi meluncurkan proyek pengembangan kawasan Masjidil Haram dengan nama King Salman Gates yang akan terdiri dari bangunan multiguna di dekat Masjidil Haram, dilengkapi dengan hunian, perhotelan, kawasan komersil, dan kebudayaan.

    Kawasan itu juga akan dilengkapi dengan sekitar 900.000 ruang salat di dalam dan luar ruangan. Penamaan proyek ini juga sama dengan nama raja Saudi saat ini, yakni Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud.


    Media pemerintah Saudi Press Agency menyebut transformasi itu akan menjadi tonggak penting pengembangan Makkah, sebagai tolok ukur perencanaan kota modern.

    “Pengembangan perkotaan dan transformasi infrastruktur King Salman Gates (Gerbang Raja Salman) akan berkontribusi pada peningkatan akses ke Masjidil Haram, meningkatkan kualitas layanan, dan memperkaya pengalaman perjalanan setiap pengunjung, sejalan dengan tujuan Program Pengalaman Ziarah,” demikian laporan kantor berita resmi Saudi Press Agency.

    Dengan akses yang mudah ke jaringan transportasi umum, kehadiran kawasan “Gerbang Raja Salman” akan memastikan pengunjung merasa lebih nyaman.

    King Salman Gates juga sebagai bentuk penghormatan kepada identitas Makkah, dengan memadukan warisan arsitektur modern kelas dunia dan menciptakan pengalaman unik.

    Proyek tersebut juga akan memulihkan dan mengembangkan sekitar 19.000 meter persegi situs warisan, melestarikan warisan budaya dan sejarah Makkah untuk memperkaya perjalanan setiap pengunjung.

    Tak cuma itu, proyek tersebut berkontribusi terhadap transformasi ekonomi Saudi Vision 2030 dengan menciptakan lebih dari 300.000 lapangan kerja pada 2036.

    Gerbang Raja Salman tengah dikembangkan Perusahaan Dana Investasi Publik RUA Al Haram AlMakki Company. Mereka ingin memajukan pembangunan perkotaan di sekitar Masjidil Haram sehingga Makkah sebagai tolok ukur global untuk pengembangan real estat.

    Proyek ini akan mencakup luas lantai hingga 12 juta meter persegi. Pihak perusahaan pun berkomitmen untuk pengelolaan sumber daya berkelanjutan melalui solusi inovatif yang menciptakan dampak positif pada penduduk, peziarah dan pengunjung sambil melestarikan jalinan budaya Makkah.

    ——-

    Artikel ini telah tayang di CNN Indonesia.

    (wsw/wsw)



    Sumber : travel.detik.com

  • Kemendikdasmen Akan Buka Sekolah Satu Atap, Khususnya di Daerah 3T

    Kemendikdasmen Akan Buka Sekolah Satu Atap, Khususnya di Daerah 3T



    Jakarta –

    Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) akan membuka atau menghidupkan kembali Sekolah Satu Atap. Apa itu?

    Sekolah Satu Atap adalah sekolah yang terdiri dari beberapa jenjang pendidikan, tetapi berada di lokasi yang sama. Pengaturannya mengikuti keluasan waktu masing-masing daerah penyelenggara Sekolah Satu Atap.

    Hal tersebut dijelaskan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Abdul Mu’ti pada wawancara dengan Eduardo Simorangkir dari detikSore, Kamis (23/10/2025), ditulis Jumat (24/10/2025).


    “Jadi misalnya SD, SMP: misalnya SD-nya masuk pagi, SMP-nya masuk siang. Atau SMP dan SMA, yang pengaturannya diatur sesuai dengan keluasan waktu yang ada di masing-masing daerah,” kata Mu’ti.

    Ia menyebut Sekoalh Satu Atap salah satunya merespons kondisi geografis RI, yang merupakan salah satu tantangan bagi pendidikan Indonesia.

    Dijelaskan Mu’ti, ada daerah-daerah tertentu yang secara geografis sangat sulit dijangkau. Ketika didirikan sekolah baru, sekolah pada wilayah yang sulit dijangkau berisiko tidak bisa berkembang lantaran jumlah penduduknya yang sedikit.

    Di samping itu, ia mengatakan, upaya menghadirkan satu sekolah baru juga harus dilengkapi dengan infrastruktur hingga sumber daya manusia (SDM).

    “Sehingga kemudian, udahlah, daripada bikin sekolah baru, kita bikin saja Sekolah Satu Atap atau pembelajaran jarak jauh,” sambungnya.

    Pelaksanaan Sekolah Satu Atap Bertahap

    Saat ini, Mu’ti menyebut penghadiran Sekolah Satu Atap mulai dilakukan secara bertahap. Ia berharap jumlahnya terus meningkat, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

    “Apalagi kan memang DPR, khususnya Komisi X, itu memberikan perhatian khusus untuk pendidikan di daerah 3T,” kata Mu’ti.

    Tantangan pendidikan di daerah 3T menurut Mu’ti tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara yang biasa. Perlu perhatian khusus yang melibatkan banyak pihak, seperti Sekolah Satu Atap tersebut.

    3 Model Pemerataan Kesempatan Belajar

    Tidak hanya Sekolah Satu Atap, Menteri Mu’ti menyatakan pihaknya juga berupaya meratakan kesempatan belajar lewat pendidikan nonformal. Ia menjelaskan, pembelajaran dalam hal ini menggunakan paradigma learning, bukan schooling.

    “Artinya, pembelajaran itu tidak hanya di sekolah formal, tapi juga di lembaga-lembaga pendidikan nonformal,” urai Mu’ti.

    Ke depan, ia mengatakan lembaga pendidikan nonformal akan dikembangkan melalui tiga model, yakni:

    1. Penguatan penyetaraan

    2. Homeschooling

    3. Sekolah terbuka.

    Layaknya Universitas Terbuka (UT), model Sekolah Terbuka memungkinkan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Salah satu implementasi PJJ sudah diluncurkan beberapa waktu lalu kepada anak-anak pekerja migran Indonesia di Kinabalu, Malaysia.

    “Mereka anak-anak pekerja migran itu mengikuti pembelajaran jarak jauh dengan sekolah yang ada di Jawa Barat. Pakainya tadi, teknologi digital,” jelas lebih lanjut.

    (det/twu)



    Sumber : www.detik.com

  • Palma yang Indah di Spanyol Itu Makin Perketat Aturan buat Turis Asing



    Palma –

    Destinasi wisata populer di Spanyol, Palma memutuskan untuk memperketat aturannya menjelang liburan pergantian tahun. Ini sebagai langkah mereka memerangi over tourism yang tak berkesudahan.

    Dilansir dari Daily Mail, Kamis (16/10/2025) Palma, ibu kota Mallorca, telah memberlakukan larangan penyewaan yacht dan penyewaan akomodasi. Wali Kota Jaime Martinez mengumumkan aturan tersebut pada 14 Oktober.

    Teruntuk larangan tambahan ini akan segera berlaku efektif. Larangan ini akan berlaku selama tiga bulan sehingga tidak ada ruang baru yang disetujui. Sebelumnya kota ini hanya melarang penyewaan rumah keluarga saja yang diiklankan di Airbnb.


    Namun kini penyewaan rumah tunggal juga masuk ke dalam larangan. Pemerintah juga melarang pembukaan hostel baru dan mendorong hostel yang ada untuk berubah menjadi hotel atau perumahan.

    Sementara itu, sebanyak 639 penyewaan legal di Palma akan tetap ada dan diizinkan beroperasi. Namun jika mereka memutuskan tutup, pemerintah tak akan memberikan ganti rugi.

    Terkait penyewaan yacht, pemerintah sedang bekerjasama dengan otorita pelabuhan, menyusun bagaimana aturan yang efektif diberlakukan.

    Kebijakan ini diambil setelah banyak keluhan warga menyuarakan kekhawatiran mereka tentang wisatawan yang tertarik dengan perahu-perahu di musim panas. Martinez mengatakan langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen dewan kota terhadap kualitas destinasi dan mengekang pariwisata ilegal.

    Tak hanya Palma yang menolak turis. Warga di seluruh daratan Spanyol, Kepulauan Balearic, dan Kepulauan Canary telah melakukan demo anti turis saking mereka merasa sesak.

    Puluhan ribu orang berbaris di Palma pada bulan Juli lalu, memegang spanduk bertuliskan ‘Kemewahan Anda, kesengsaraan kami’ dan menuntut pembatasan jumlah wisatawan, kapal pesiar, dan penyewaan jangka pendek. Bisnis lokal menjadi sasaran stiker, sementara demonstran memblokir jalan dan mengganggu rencana wisatawan.

    Tahun lalu, Spanyol mencatat rekor jumlah wisatawan, dengan lebih dari 15 juta pengunjung berbondong-bondong ke Pulau Majorca saja. Menanggapi hal ini, para pengunjuk rasa turun ke jalan di seluruh negeri, membuat banyak pengunjung geram setelah membayar ratusan poundsterling untuk menikmati liburan mereka di luar negeri.

    Bahkan dalam satu kejadian, terhitung 50.000 penduduk lokal turun ke jalan di Palma. Sementara itu di Barcelona, sekitar 2.800 orang berbaris di sepanjang distrik tepi laut Barcelona untuk menuntut model ekonomi baru yang akan mengurangi jutaan wisatawan yang berkunjung setiap tahun.

    Para pengunjuk rasa membawa spanduk bertuliskan ‘Barcelona tidak untuk dijual,’ dan, ‘Turis pulanglah,’ sebelum beberapa orang menggunakan pistol air untuk menyerang wisatawan yang sedang makan di luar ruangan di restoran-restoran di tempat-tempat wisata populer.

    Seruan ‘turis keluar dari lingkungan kami’ terdengar saat beberapa orang berhenti di depan pintu masuk hotel.

    (sym/wsw)



    Sumber : travel.detik.com

  • Kasihan, Penyu Hijau Penuh Parasit Ditemukan di Pantai Pangandaran

    Kasihan, Penyu Hijau Penuh Parasit Ditemukan di Pantai Pangandaran



    Pangandaran –

    Seekor penyu hijau (Chelonia mydas) yang tubuhnya penuh dengan parasit dan kerang ditemukan nelayan di Pantai Timur Pangandaran. Sungguh kasihan penyu ini.

    Satwa yang dilindungi itu ditemukan pada Kamis (13/10/2025) pagi pukul 09.00 WIB. Saat dievakuasi, tubuhnya sangat kotor.

    Penyu hijau dengan berat 5 kilogram dan panjang 45 sentimeter itu berenang sangat lamban seperti dalam kondisi sakit. Itu karena tubuhnya dipenuhi parasit.


    Pegiat Lingkungan Laut Pangandaran Hediat Kelsaba atau Encek mengatakan penyu tersebut ditemukan dalam kondisi hidup, hanya saja karena kondisinya mengkhawatirkan dievakuasi oleh nelayan.

    “Saat ini sudah kami bawa dan akan dirawat dibersihkan, pasalnya kondisi tempurungnya banyak parasit dan kerang laut nempel,” ucap Encek, Kamis (16/10/2025).

    Saat ini, penyu tersebut sedang dalam upaya pembersihan dari virus yang ada dalam tubuhnya. “Untuk penyebab sakitnya penyu ini tentu banyak faktor,” katanya.

    Menurutnya penyu itu sepertinya muncul karena kondisi cuaca yang tak menentu. “Iklim laut panas dan kemudian hujan turun dan setiap harinya tidak tentu cuacanya,” ucapnya.

    Pantai Pangandaran sebenarnya bukan lokasi bagi mereka tinggal, tetapi penyu hijau ini bisa sampai ke sini, artinya ada yang tidak beres.

    “Karena di sini untuk tempat penyu berada di Pantai Batuhiu dan Legokjawa Madasari,” katanya.

    Ia mengimbau apabila menemukan penyu yang terdampar segera melaporkan kepada BKSDA atau komunitas lingkungan.

    “Biar kami bisa segera menangani dan tidak dijual,” ucapnya.

    Ia menambahkan, kondisi penyu ini memperlihatkan bahwa kondisi alam laut sudah tidak baik-baik saja.

    “Apakah karena kotor maupun kondisi iklim,” kata dia menutup obrolan.

    ——–

    Artikel ini telah naik di detikJabar.

    (wsw/wsw)



    Sumber : travel.detik.com

  • Syarat Jadi Kepala Sekolah Akan Diperketat, Tak Lagi dari Sekolah Penggerak

    Syarat Jadi Kepala Sekolah Akan Diperketat, Tak Lagi dari Sekolah Penggerak



    Jakarta –

    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti soroti proses pengangkatan kepala sekolah yang dinilainya lebih mempertimbangkan aspek politik dibanding aspek meritokrasi. Untuk itu, ke depan, pihaknya akan memperketat syarat pengangkatan jadi kepala sekolah.

    “Jadi misalnya kepala sekolah ini dulu mendukung yang menang, maka diangkat. Kadang-kadang memang itu membuat sebagian kepala sekolah tidak nyaman bekerja atau ada beban politik yang terlalu berat,” tuturnya.

    Hal tersebut disampaikan Menteri Mu’ti pada wawancara dengan Eduardo Simorangkir dari detikSore, Kamis (23/10/2025), ditulis Jumat (24/10/2025).


    Tak Lagi Angkat Kepsek dari Sekolah Penggerak

    Melihat keadaan yang ada, Mu’ti mengatakan akan pelan-pelan menata pengangkatan kepala sekolah. Dalam hal ini, kewenangan pengangkatan ini tetap akan ada di pemerintah daerah, tapi persyaratannya akan lebih diperketat.

    Misalnya, untuk sekolah negeri, kepala sekolah harus sekurang-kurangnya berasal dari ASN golongan IIIC. Kedua, calon kepala sekolah ia harus mengikuti pelatihan dan dinyatakan memiliki sertifikat calon kepala sekolah.

    “Artinya dengan persyaratan ini, pemerintah daerah tidak bisa mengangkat kepala sekolah yang tidak memenuhi kualifikasi itu,” ungkapnya.

    Alasan Mengapa Kepala Sekolah Tak Lagi dari Guru Penggerak

    Mu’ti menyatakan, selama ini belum ada syarat seperti itu untuk pengangkatan kepala sekolah. Sebelumnya, di era Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim, kepala sekolah dipilih melalui program Guru Penggerak.

    Menurut Menteri Mu’ti, program Guru Penggerak diikuti banyak lulusan baru. Mereka lulus tes program Guru Penggerak, kemudian jadi kepala sekolah.

    “Padahal mungkin dia belum punya pengalaman menjadi guru dalam waktu yang cukup lama. Nah ini yang coba kita tata lagi,” tegas Mu’ti.

    Sentralisasi Guru

    Proses manajemen guru menjadi permasalahan yang juga diperhatikan Kemendikdasmen. Sampai sekarang ini, rekrutmen dan penugasan guru serta kepala sekolah dilakukan oleh pemerintah daerah.

    Mu’ti menilai, hal ini seringkali memicu kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah yang tidak sinkron. Imbasnya antara lain distribusi guru yang tidak merata, beban kerja yang berlebih, maupun kekurangan beban kerja.

    Sementara itu, guru yang tidak dapat memenuhi ketentuan minimal beban kerja 24 jam per minggu jadi terhambat untuk mendapat sertifikasi pendidik. Di samping berdampak pada pengembangan karier, hal ini juga berdampak pada penerimaan tunjangan atau kesejahteraan guru bersangkutan.

    “Akhirnya sertifikatnya enggak dapat. Nah ini kan problem,” ujarnya.

    Kendati demikian, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, ia menegaskan sudah ada pernyataan bahwa ada proses sentralisasi guru. Pada proses sentralisasi guru, maka rekrutmen hingga distribusi guru akan dikelola secara penuh oleh pemerintah pusat.

    “Karena rasio guru dan murid kita sebenarnya ideal, karena 1:15. Jadi sebenarnya kalau melihat rasio itu, kita enggak kekurangan guru. Problem kita adalah distribusi guru karena tadi oleh pemerintah daerah itu,” papar Mu’ti.

    Masalah lain yang berkaitan dengan distribusi guru adalah proses pemindahan tugas ketika menjadi PNS atau PPPK. Contohnya, seorang guru yang mengajar di sekolah swasta ditarik untuk mengajar ke sekolah negeri saat lulus seleksi PPPK.

    Menurut Mu’ti, mekanisme tersebut merupakan sebuah kekeliruan. Ia menjelaskan, seharusnya guru PPPK tersebut juga bisa bertugas di sekolah swasta.

    Untuk menangani isu penarikan guru yang lolos PPPK dari sekolah swasta, Kemendikdasmen menerbitkan Peraturan Mendikdasmen (Permendikdasmen) No 1 Tahun 2025 tentang Redistribusi Guru Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat.

    Aturan itu memungkinkan guru ASN, baik PNS maupun PPPK, dapat ditugaskan di satuan pendidikan swasta. Ia menyebut langkah ini juga menjadi imbal balik bantuan dari pemerintah kepada sekolah swasta.

    “Kami kan tidak bisa mencapai banyak hal tanpa dukungan sekolah-sekolah swasta dan dukungan masyarakat,” ucapnya.

    (det/twu)



    Sumber : www.detik.com

  • Kabar Gembira, Wings Air Kembali Terbang di Langit Tana Toraja

    Kabar Gembira, Wings Air Kembali Terbang di Langit Tana Toraja



    Tana Toraja –

    Wings Air resmi melayani kembali rute penerbangan dari Bandara Tana Toraja (TRT) menuju Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar (UPG).

    Traveler sekarang bisa menikmati pemandangan dataran tinggi yang terkenal dengan keindahan alam dan budaya yang mendunia di Tana Toraja. Kin, masyarakat Tana Toraja dan sekitarnya juga jadi semakin mudah menjangkau berbagai kota besar di Indonesia melalui Makassar.

    Penerbangan ini dapat ditempuh dengan durasi waktu hanya sekitar 1 jam penerbangan. Dari Makassar, pelanggan dapat melanjutkan perjalanan menuju lebih dari 20 kota tujuan di seluruh Indonesia bagian barat, tengah, dan timur.


    “Rute ini sekaligus membuka peluang bagi pelaku usaha, wisatawan, dan masyarakat bepergian lebih nyaman,” ungkap Danang Mandala Prihantoro, Corporate Communications Strategic of Wings Air dalam keterangannya, Kamis (16/10/2025).

    Traveler dapat memesan tiket penerbangan rute ini dan melakukan check-in online melalui aplikasi BookCabin, sekaligus menikmati penawaran eksklusif dengan menjadi anggota CabinClub.

    Wings Air akan mengoperasikan pesawat ATR 72 berkapasitas 72 kursi kelas ekonomi yang dirancang ideal untuk penerbangan jarak pendek antarwilayah untuk penerbangan ini.

    Pesawat jenis tersebut terbukti mampu beroperasi di landasan pacu pendek seperti di Tana Toraja, menjadikannya solusi yang tepat untuk menjangkau daerah yang memiliki potensi, baik ekonomi maupun pariwisata.

    “Penerbangan ini bukan sekadar rute udara, melainkan jembatan konektivitas yang menghubungkan kehidupan masyarakat Tana Toraja dengan dunia luar dengan harapan mempercepat mobilitas ekonomi, memperluas akses pendidikan dan kesehatan, serta mendorong promosi pariwisata daerah,” imbuh Danang.

    “Wings Air mengucapkan terima kasih atas dukungan pemerintah daerah, pengelola bandar udara, pengatur lalu lintas udara, serta seluruh pemangku kepentingan penerbangan yang telah berperan aktif menghadirkan konektivitas udara yang lebih baik bagi masyarakat Tana Toraja dan Indonesia bagian timur,” tutup dia.

    Penerbangan Tana Toraja-Makassar ini resmi terbang perdana pada 15 Oktober 2025. Pesawat rute itu akan terbang 2 kali seminggu, setiap hari Rabu dan Jumat.

    Berikut Jadwal Penerbangan Wings Air Tana Toraja-Makassar:

    1. Makassar (UPG) – Tana Toraja (TRT) IW-1330: Terbang 11.00 WITA, Tiba 11.55 WITA

    2. Tana Toraja (TRT) – Makassar (UPG) IW-1331: Terbang 12.15 WITA, Tiba 13.05 WITA

    (wsw/ddn)



    Sumber : travel.detik.com

  • Bahasa Portugis Mau Diajarkan di Sekolah RI, DPR: Pastikan Manfaat-Relevansinya

    Bahasa Portugis Mau Diajarkan di Sekolah RI, DPR: Pastikan Manfaat-Relevansinya



    Jakarta –

    Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian merespons keputusan Presiden Prabowo untuk memasukkan pelajaran bahasa Portugis di sekolah. Hetifah menyebut pihaknya menyambut baik upaya pemerintah dalam memperkaya keterampilan bahasa asing siswa, tetapi juga menegaskan perlunya dipastikan manfaat hingga relevansinya dengan kebutuhan masa depan.

    “Kami tentu menyambut baik setiap upaya pemerintah dalam memperkaya kompetensi bahasa asing peserta didik Indonesia,” ujar Ketua Komisi X DPR kepada awak media pada Kamis (23/10/2025), dikutip dari detikNews.

    “Namun perlu dipastikan bahwa pengajaran bahasa Portugis, seperti juga bahasa asing lainnya, memiliki dasar yang jelas, baik dari segi manfaat strategis, hubungan diplomatik, maupun relevansinya dengan kebutuhan masa depan siswa,” lanjutnya.


    Ia mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengkaji secara mendalam terkait potensi kerja sama dengan negara-negara yang berbahasa Portugis. Di samping itu juga perlu adanya kajian soal dampak penerapannya terhadap kurikulum yang ada sekarang.

    “Prinsipnya, kami mendukung kebijakan pendidikan yang memperkuat daya saing global pelajar Indonesia, selama dilakukan dengan perencanaan matang dan tetap menjaga prioritas bahasa Indonesia serta bahasa daerah sebagai identitas bangsa,” kata Hetifah.

    Presiden Prabowo memutuskan akan memasukkan pelajaran bahasa Portugis di sekolah, saat pertemuan bilateral dengan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Merdeka di Jakarta pada Kamis (23/10/2025). Prabowo menekankan, Brasil menjadi negara mitra penting RI.

    “Saya yakin bahwa dalam waktu yang akan datang kita akan menghasilkan capaian lebih baik. Sebagai bukti bahwa kami memandang Brasil sangat penting, saya telah memutuskan bahwa bahasa Portugis akan menjadi salah satu prioritas bahasa disiplin pendidikan Indonesia,” ucap Prabowo.

    (nah/nwk)



    Sumber : www.detik.com

  • Tega, Keindahan Hutan Bambu Kyoto Dirusak Turis Nakal

    Tega, Keindahan Hutan Bambu Kyoto Dirusak Turis Nakal



    Kyoto –

    Pejabat kota Kyoto berencana untuk memberantas turis-turis nakal. Mereka bikin hutan bambu Arashiyama rusak.

    Dikutip Asahi Shimbun, Jumat (17/10/2025), ratusan batang bambu di hutan yang menjadi salah satu destinasi wisata paling populer di Kyoto, tepatnya di utara kuil Tenryuji itu dirusak dengan grafiti. Bukan hanya 100-150, namun 350 batang bambu yang dirusak.

    Bambu-bambu di situs Warisan Dunia UNESCO itu dicoret-coret dengan huruf Romawi. Selain itu, ada juga beberapa grafiti Jepang dan Mandarin serta Hangul.


    “Kerusakan tersebut terjadi selama pemulihan jumlah wisatawan setelah pandemi COVID-19,” kata pejabat kota.

    Menurut pejabat kota, separuh hutan tersebut adalah milik pemerintah kota dan diperkirakan memiliki 7.000 batang bambu yang tumbuh di lahan seluas 2,3 hektar.

    Para pejabat memperingatkan bahwa goresan yang dalam dapat mematikan tanaman dan menyebabkan bambu tumbang. Para ahli di Kebun Raya Kyoto mencatat bahwa mengukir bambu dapat menyebabkan kerusakan permanen.

    Melihat batang bambu yang rusak, pemerintah mempertimbangkan untuk menebang batang bambu dan di saat bersamaan mengimbau wisatawan untuk berperilaku lebih bertanggung jawab.

    Komunitas pariwisata setempat merespons dengan menutup grafiti tersebut dengan pita hijau, sebuah solusi darurat yang mengorbankan keindahan alam hutan.

    Graffiti juga menjadi isu besar pada 2018 yang mendorong anggota komunitas pariwisata setempat dan para biksu dari Kuil Tenryuji untuk meluncurkan kampanye anti-defacement publik.

    Menurunnya jumlah wisatawan selama pandemi berarti berkurangnya insiden. Namun, jumlah grafiti meningkat pesat sejak musim semi ini, terutama selama bulan-bulan musim panas.

    “Kami berharap para pengunjung akan mengukir kenangan mereka tentang Arashiyama di dalam hati mereka, bukan di bambunya,” kata Keisuke Ishikawa, yang memimpin sekelompok pemilik toko setempat.

    (bnl/fem)



    Sumber : travel.detik.com

  • Distribusi Guru Akan Dikelola Penuh oleh Pusat

    Distribusi Guru Akan Dikelola Penuh oleh Pusat



    Jakarta –

    Indonesia dinyatakan tidak kekurangan jumlah guru. Namun distribusinya sangat tidak merata. Ada daerah yang kelebihan guru, ada yang kekurangan. Oleh karena distribusi guru akan dikelola penuh oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

    Hal ini disampaikan oleh Mendikdasmen Abdul Mu’ti saat diwawancara Eduardo Simorangkir dari detikSore, Kamis (23/10/2025), ditulis Jumat (24/10/2025).

    Sampai sekarang ini, rekrutmen dan penugasan guru serta kepala sekolah dilakukan oleh pemerintah daerah. Mu’ti menilai, hal ini seringkali memicu kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah yang tidak sinkron. Imbasnya antara lain distribusi guru yang tidak merata, beban kerja yang berlebih, maupun kekurangan beban kerja.


    Sementara itu, guru yang tidak dapat memenuhi ketentuan minimal beban kerja 24 jam per minggu jadi terhambat untuk mendapat sertifikasi pendidik. Di samping berdampak pada pengembangan karier, hal ini juga berdampak pada penerimaan tunjangan atau kesejahteraan guru bersangkutan.

    Kendati demikian, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, ia menegaskan sudah ada pernyataan bahwa ada proses sentralisasi guru. Pada proses sentralisasi guru, maka rekrutmen hingga distribusi guru akan dikelola secara penuh oleh pemerintah pusat.

    “Tapi sekarang di RPJMN itu sudah ada pernyataan di situ bahwa ada proses sentralisasi guru. Nah kalau sentralisasi guru ini terjadi, maka guru itu akan dikelola penuh oleh Pemerintah Pusat,” tutur Mu’ti.

    Mu’ti memaparkan, rasio guru dan murid di Indonesia sebenarnya sudah ideal: 1:15. Melihat rasio itu, Indonesia dinilainya tidak kekurangan guru.

    “Problem kita adalah distribusi guru karena tadi oleh pemerintah daerah itu,” imbuh Mu’ti.

    Masalah lain yang berkaitan dengan distribusi guru adalah proses pemindahan tugas ketika menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Contohnya, seorang guru yang mengajar di sekolah swasta ditarik untuk mengajar ke sekolah negeri saat lulus seleksi PPPK.

    Menurut Mu’ti, mekanisme tersebut merupakan sebuah kekeliruan. Ia menjelaskan, seharusnya guru PPPK tersebut juga bisa bertugas di sekolah swasta.

    Untuk menangani isu penarikan guru yang lolos PPPK dari sekolah swasta, Kemendikdasmen menerbitkan Peraturan Mendikdasmen (Permendikdasmen) No 1 Tahun 2025 tentang Redistribusi Guru Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat.

    Aturan itu memungkinkan guru ASN, baik PNS maupun PPPK, dapat ditugaskan di satuan pendidikan swasta. Ia menyebut langkah ini juga menjadi imbal balik bantuan dari pemerintah kepada sekolah swasta.

    “Kami kan tidak bisa mencapai banyak hal tanpa dukungan sekolah-sekolah swasta dan dukungan masyarakat,” ucapnya.

    Data Distribusi Guru Indonesia

    Sekretaris Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (GTKPG) Temu Ismail, berdasarkan perhitungan Analisis Beban Kerja (ABK) bersumber dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) per Desember 2024, Indonesia masih kekurangan sekitar 374.000 guru di berbagai satuan pendidikan negeri.

    Sementara di sisi lain, terdapat 62.764 guru ASN dan 166.618 guru non ASN yang berlebih pada bidang tertentu. Melalui redistribusi, kelebihan guru dapat dialihkan untuk mengisi kekosongan, sekaligus membantu pemenuhan beban kerja dan hak sertifikasi guru.

    Temu menjelaskan bahwa redistribusi guru menjadi langkah penting untuk menyeimbangkan kebutuhan tenaga pendidik antar wilayah, sekaligus memperkuat tata kelola sumber daya manusia pendidikan di daerah.

    “Kebijakan redistribusi memberi kejelasan dan kesetaraan bagi guru ASN, baik di sekolah negeri maupun swasta. Melalui mekanisme ini, pemenuhan beban kerja dan hak tunjangan profesi dapat berjalan seimbang,” jelasnya dalam rilis Kemendikdasmen yang diterima Jumat (24/10/2025).

    Dipaparkan Dirjen GTK PG Nunuk Suryani, di Indonesia, ada 3 juta guru terdaftar.

    “Secara rasio nasional, jumlah ini sebenarnya ideal, tetapi tidak merata. Ada daerah yang kelebihan guru pada mata pelajaran tertentu, sementara di daerah lain kekurangan,” ujar Nunuk.

    Redistribusi guru, imbuh Nunuk, bukan sekadar pemindahan, tetapi upaya gotong royong antara pemerintah pusat, daerah, dan satuan pendidikan untuk memastikan hak belajar anak-anak bangsa terpenuhi di mana pun mereka berada.

    Kemendikdasmen pun sudah menerbitkan aturan sentralisasi dan redistribusi guru ini yakni Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Redistribusi Guru Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan petunjuk teknisnya dalam Kepmendikdasmen Nomor 82/O/2025.

    (nwk/faz)



    Sumber : www.detik.com